MEDAN. PROMEDIA.NEWS – Janji pembangunan dan serangkaian pencitraan publik, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali mencatat predikat yang memicu kegelisahan rakyat dan pengamat ekonomi, selain dikenal sebagai salah satu daerah rawan korupsi, kini Sumut berada di posisi tertinggi inflasi nasional. Predikat ini mencuat seiring teguran serius dari tingkat pusat.
Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kecil? Berikut hasil telaah mendalam.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi figur utama sorotan.
Di satu sisi, ia dipanggil secara langsung oleh Sekjen Kemendagri untuk menjelaskan strategi pengendalian harga pangan.
Di sisi lain, pimpinan DPRD Sumut dan tim pengendali inflasi daerah (TPID) turut disorot sebagai pihak yang dianggap belum menjalankan fungsi secara efektif.
Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Sumut mencapai 5,32 %, menjadikannya yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.
Sementara itu, Aceh mencatat angka inflasi 4,45 %. Selain itu, Sumut telah lama “mencetak rekor” negatif, sistem pengadaan yang lemah, potensi korupsi tinggi, tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba yang juga disebut-sebut bermasalah.
Teguran kepada Gubernur disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang berlangsung pada Rabu, 8 Oktober 2025. Pada hari yang sama, pernyataan resmi dan analisis publik mulai bermunculan.
Semua dinamika ini terpusat di Provinsi Sumatera Utara, dengan implikasi nyata di kota-kota dan kabupaten di dalamnya – terutama di area-area yang distribusi pangan dan logistiknya rentan terganggu.
Berbagai faktor menyatu dalam pusaran masalah?
1. Distribusi pangan tidak efisien – rantai pasok kacau, stok lokal tak cukup, dan transportasi belum menjangkau daerah terpencil secara optimal.
2. Koordinasi lemah antara instansi TPID dinilai belum bekerja secara terintegrasi, sementara alur antar lembaga di pemerintahan daerah dianggap kabur.
3. Fokus pada pencitraan – menurut kritikus, operasi pasar yang digencarkan lebih bersifat simbolis ketimbang solusi struktural.
4. Krisis kapasitas kepemimpinan – tudingan bahwa Gubernur lebih mengandalkan pencitraan dan minim pengalaman teknis kerap muncul di kalangan pengamat politik.
Bobby menjanjikan langkah-langkah seperti operasi pasar dan upaya koordinasi TPID ke seluruh kabupaten/kota. Tapi kritik utama menyebut bahwa operasi pasar semata bukan obat jangka panjang – perlu kebijakan sistemik agar inflasi benar-benar teratasi dan distribusi pangan terjamin. Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, meminta agar Gubernur memprioritaskan perbaikan sistem pengendalian harga daripada sekadar peluncuran program spektakuler.
Ketidakcukupan Strategi vs Krisis Kepercayaan
Fakta Implikasi
Inflasi Sumut 5,32 % tertinggi nasional
Tekanan besar ke daya beli masyarakat, korosi legitimasi pemerintah
TPID belum berfungsi optimal Kebijakan tak menyentuh akar permasalahan distribusi
Predikat “terkorup” melekat Wajah buruk birokrasi makin sulit dihapus
Gubernur yang lebih dikenal lewat kedekatan politik Tumbuh anggapan “gubernur karbitan” yang minim kapasitas teknis.
Bila akar persoalan tidak segera ditangani mulai dari konsolidasi TPID, revisi sistem pengadaan, sinergi antar instansi, hingga transparansi program maka inflasi tinggi bisa menjadi senjata ampuh yang menembus kepercayaan publik.
Dalam kondisi ini, kritik terhadap pemerintahan lokal semakin sulit untuk diredam.
Catatan Akhir Ujian Nyata Kepemimpinan vs Harapan Rakyat
Teguran dari Kemendagri kepada mantu mantan Presiden Jokowi bukan sekadar gestur simbolis ia mencerminkan kekhawatiran negara terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Gubernur Bobby Nasution kini berada di persimpangan, memilih antara bertransformasi menjadi pemimpin tangguh dan teknokratik, atau terus melanjutkan pencitraan semu sambil menanggung beban predikat negatif yang makin melekat.
Sumut tidak butuh label spektakuler lagi, yang dibutuhkan masyarakat adalah stabilitas pangan dan kepercayaan bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah derasnya gelombang tantangan ekonomi ini.(520)
