MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu (24/5), menyoroti kepemimpinan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, pasca terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pemadaman yang terjadi sejak Jumat malam (22/5/2026) itu melumpuhkan sistem kelistrikan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Gangguan ini berdampak pada jutaan pelanggan dan aktivitas ekonomi masyarakat. PLN menyebut gangguan dipicu oleh masalah pada sistem transmisi 275 kV di wilayah Jambi yang terdampak cuaca buruk, sehingga menyebabkan gangguan berantai pada sistem interkoneksi Sumatera. Di tengah sorotan publik terhadap kinerja perusahaan, perhatian juga mengarah pada laporan harta kekayaan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KINERJA DISOROT KEKAYAAN NAIK - 22 Mei 2026, 18.44 WIB: Terjadi gangguan pada transmisi SUTET 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi akibat cuaca buruk. - 18.45–19.00 WIB: Sistem interkoneksi Sumatera mengalami gangguan dan pemisahan (islanding). - 19.00–21.00 WIB: Blackout meluas ke Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumsel. - Malam 22 Mei: Jutaan pelanggan. terdampak, aktivitas publik dan komunikasi terganggu. - Dini hari 23 Mei 2026: PLN mulai melakukan isolasi gangguan dan sinkronisasi sistem. - 23 Mei 2026 pagi: Sebagian besar pelanggan mulai kembali mendapat pasokan listrik secara bertahap. - 23 Mei 2026 siang–sore: Pemulihan berlanjut hingga mayoritas wilayah kembali normal. Kronologi Harta Dirut PLN (LHKPN): - Periode 2024: Total kekayaan tercatat sekitar Rp104,4 miliar. Rincian aset 2024: Tanah dan bangunan, kas dan setara kas, surat berharga, serta kendaraan bermotor. - Periode terbaru: Total kekayaan meningkat menjadi sekitar Rp110,07 miliar. Kenaikan: Bertambah sekitar Rp5 miliar dibanding laporan sebelumnya. Status: Seluruh harta tercatat dalam LHKPN KPK sebagai laporan berkala pejabat negara. Kenaikan harta kekayaan tersebut kembali menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya sorotan terhadap kinerja PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, khususnya di wilayah Sumatera yang terdampak pemadaman skala luas. Sejumlah kalangan menilai kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan infrastruktur energi strategis milik negara. Insiden blackout yang meluas hingga tujuh provinsi tersebut juga memunculkan desakan agar pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko dan keandalan jaringan transmisi PLN, mengingat dampaknya yang langsung melumpuhkan aktivitas publik, layanan transportasi, hingga komunikasi. Sementara itu, PLN telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap sejak malam kejadian hingga keesokan harinya. Perusahaan juga menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Penulis : Heriyanto