LIPPSU: Devisa Negara Bocor Keliling Akibat Mafia Bisnis Sawit, Ada Nama Adik Prabowo

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu (24/5/2026), menyoroti dugaan praktik under invoicing ekspor crude palm oil (CPO) yang disebut telah berlangsung puluhan tahun dan diduga menyebabkan kebocoran devisa negara dalam jumlah sangat besar.

Sorotan itu muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut mengungkap temuan mengejutkan terkait selisih harga ekspor CPO Indonesia dengan harga impor yang tercatat di negara tujuan, khususnya Amerika Serikat.

“Kalau benar praktik ini berlangsung sistematis selama puluhan tahun, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi perdagangan. Ini sudah menyangkut potensi kebocoran devisa, kerugian pajak, dan lemahnya pengawasan negara terhadap ekspor komoditas strategis,” kata Azhari.

Dalam paparan yang beredar, disebutkan hasil pengecekan acak terhadap 10 perusahaan sawit besar menunjukkan adanya selisih harga sangat tinggi antara nilai ekspor yang tercatat dari Indonesia dengan nilai impor yang dicatat negara tujuan.

Salah satu contoh, CPO diekspor dari Indonesia dengan nilai sekitar Rp2.600 per kilogram, namun di negara tujuan tercatat masuk dengan harga Rp4.200 per kilogram atau terdapat selisih sekitar 57 persen. Bahkan terdapat perusahaan lain yang mencatat ekspor sekitar Rp1.000 per kilogram tetapi di negara tujuan tercatat Rp4.400 per kilogram atau selisih mencapai lebih dari 200 persen.

Menurut Azhari, pola seperti ini mengarah pada dugaan transfer pricing dan under invoicing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Modus seperti ini biasanya menggunakan entitas di negara tax haven atau pusat perdagangan internasional seperti Singapura maupun British Virgin Islands. Barang dijual murah ke perusahaan sendiri di luar negeri, lalu dijual kembali dengan harga pasar sebenarnya. Selisih keuntungan parkir di luar negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika praktik tersebut benar terjadi secara masif, maka negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak dan devisa ekspor dalam jumlah fantastis.

Berdasarkan berbagai laporan industri sawit 2025–2026, harga rata-rata CPO global berada di kisaran US$1.050 hingga US$1.100 per metrik ton. Sementara biaya produksi domestik diperkirakan berada di kisaran US$600 hingga US$700 per ton. Dengan kondisi itu, margin keuntungan bersih eksportir sawit diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen atau sekitar US$350 hingga US$450 per ton ekspor.

Total devisa ekspor sawit nasional sendiri pada 2025 disebut mencapai sekitar US$35,87 miliar atau setara lebih dari Rp590 triliun.

Azhari menilai besarnya keuntungan industri sawit harus diikuti dengan transparansi perdagangan dan kepatuhan pajak yang ketat.

“Jangan sampai Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia hanya menjadi tempat produksi, sementara keuntungan terbesar justru parkir di luar negeri,” katanya.

Ia juga menyoroti keterkaitan sejumlah konglomerat sawit dengan lingkaran elite nasional, termasuk dua nama yang memiliki hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadikusumo dan Arini Subianto.

Namun Azhari menegaskan bahwa posisi kedua nama tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan berdasarkan fakta.

“Hashim Djojohadikusumo adalah adik kandung Presiden Prabowo dan memiliki bisnis sawit melalui Arsari Group. Sedangkan Arini Subianto bukan keluarga inti Prabowo, tetapi merupakan pengusaha yang memiliki investasi di sektor sawit melalui Persada Capital Investama dan kepemilikan di DSNG,” ujarnya.

Menurut dia, publik kini menunggu keberanian pemerintah dalam membongkar praktik dugaan under invoicing tanpa pandang bulu.

“Kalau pemerintah serius melakukan reformasi ekspor dan bea cukai, maka penegakan hukum harus berlaku kepada siapa saja, termasuk jika nantinya menyentuh kelompok dekat kekuasaan. Itu yang akan diuji publik,” katanya.

Azhari juga menyoroti pernyataan Mahfud MD mengenai “autocratic legalism”, yakni kondisi ketika hukum dinilai hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan tanpa menyentuh aktor utama di balik dugaan pelanggaran.

“Jangan sampai reformasi hanya berhenti di pidato. Publik ingin melihat apakah ada audit menyeluruh, pembukaan data ekspor, penelusuran kapal per kapal, hingga penindakan nyata terhadap perusahaan yang terbukti merugikan negara,” tegasnya.

Data industri menunjukkan sejumlah grup sawit besar mendominasi ekspor CPO Indonesia sepanjang 2025–2026, di antaranya Wilmar International, Golden Agri-Resources/SMART milik Grup Sinar Mas, Musim Mas Group, Astra Agro Lestari, Salim Ivomas Pratama, Triputra Agro Persada, First Resources, hingga Apical Group.

Nama-nama konglomerat, seperti :
– Martua Sitorus,
– Keluarga Widjaja,
– Anthoni Salim,
– Bachtiar Karim,
– Theodore Rachmat
– Sukanto Tanoto hingga
– Ciliandra Fangiono

disebut menjadi pengendali utama bisnis sawit nasional yang meraup keuntungan besar dari ekspor dan hilirisasi produk turunan CPO.

“Kalau memang data sudah ada dan selisih ekspor bisa dilacak, maka publik tinggal menunggu satu hal: apakah negara benar-benar berani bertindak atau tidak,” pungkas Azhari.

Penulis : Heriyanto