Desak Mundur dan Ganti Kerugian Akibat Blackout, LIPPSU: GM UID PLN Sumut Mundhakir Salman Jangan “Lari Malam”

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu (24/5/2026), mendesak General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir Salman, untuk tidak “lari malam” dari tanggung jawab moral dan struktural atas insiden blackout massal yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara.

Menurut Azhari, meskipun penyebab awal gangguan berasal dari putusnya jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi akibat cuaca buruk ekstrem, jajaran manajemen PLN UID Sumut tetap harus bertanggung jawab atas lambatnya pemulihan distribusi listrik di wilayah Sumatera Utara.

“Jangan hanya pandai meminta maaf kepada masyarakat. Rakyat dirugikan besar-besaran. Pelaku usaha lumpuh, UMKM hancur, rumah sakit terganggu, lalu lintas kacau, bahkan aktivitas ibadah masyarakat ikut terdampak. GM UID PLN Sumut jangan lari malam dari tanggung jawab. Kalau tidak mampu mengelola krisis, lebih baik mundur,” tegas Azhari.

Berdasarkan data dan informasi yang beredar hingga Minggu (24/5), pemadaman listrik massal mulai terjadi sejak Jumat malam (22/5/2026) sekitar pukul 18.44 WIB setelah gangguan transmisi interkoneksi Sumatera terjadi di jalur SUTET 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai.

Gangguan tersebut memicu efek domino berupa penurunan frekuensi sistem kelistrikan Sumatera yang menyebabkan sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem (trip). Dampaknya, jutaan pelanggan di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat hingga sejumlah wilayah lain mengalami pemadaman total.

Di Sumatera Utara sendiri, sejumlah daerah dilaporkan mengalami blackout hingga lebih dari 12 sampai 17 jam. Kota Medan menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah, di mana lampu lalu lintas padam total, jaringan komunikasi terganggu, pusat perbelanjaan lumpuh, SPBU antre panjang, hingga aktivitas industri dan rumah sakit terganggu akibat keterbatasan genset cadangan.

Azhari menilai lamanya proses recovery tersebut menunjukkan adanya dugaan kelemahan serius dalam manajemen mitigasi risiko dan penanganan krisis di tubuh PLN UID Sumut.

“Kalau sistem pengamanan dan mitigasi berjalan baik, tidak mungkin pemulihan berlangsung sangat lama. Ini membuktikan ada kelemahan pengawasan, lemahnya manajemen risiko, dan buruknya kesiapan menghadapi bencana sistem kelistrikan,” katanya.

Ia juga menyoroti ketergantungan ekstrem sistem kelistrikan Sumatera Utara terhadap jalur transmisi interkoneksi tunggal dari selatan Sumatera. Menurutnya, PLN selama ini gagal membangun sistem cadangan atau island operation yang memadai untuk melindungi pelanggan ketika jaringan utama terganggu.

“Ketika satu jalur putus di Jambi, Sumut langsung gelap total. Ini menunjukkan sistem pertahanan energi kita rapuh. Artinya ada kegagalan perencanaan jangka panjang dan lemahnya evaluasi keandalan sistem,” ujarnya.

Selain itu, LIPPSU juga menyoroti buruknya komunikasi publik PLN selama krisis berlangsung. Menurut Azhari, masyarakat tidak mendapatkan kepastian informasi mengenai estimasi waktu pemulihan listrik secara jelas.

“Aplikasi PLN Mobile hanya berisi imbauan normatif. Tidak ada kepastian kapan menyala, wilayah mana yang diprioritaskan, dan bagaimana mitigasi terhadap sektor vital. Ini memperlihatkan manajemen krisis PLN UID Sumut berjalan amburadul,” katanya.

LIPPSU bahkan menduga ada unsur kelalaian dalam pengawasan sistem distribusi dan proteksi gardu induk di bawah koordinasi UID Sumut, khususnya dalam proses penormalan setelah pasokan transmisi mulai pulih secara bertahap.

“Kalau transmisi pusat sudah mulai normal tetapi penyulang dan gardu lokal masih lambat dipulihkan, maka publik wajar mempertanyakan kinerja manajemen UID Sumut,” tegasnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN maupun Direksi PT PLN (Persero) yang menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi oleh manajemen PLN UID Sumut.

Faktor Cuaca Buruk

Hasil investigasi awal Bareskrim Polri bersama Puslabfor dan tim teknis PLN juga disebut belum menemukan unsur kesengajaan dalam insiden putusnya jaringan transmisi SUTET di Jambi. Faktor cuaca buruk ekstrem disebut menjadi penyebab utama gangguan awal sistem.

Namun demikian, menurut Azhari, faktor cuaca tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi lemahnya kesiapan sistem kelistrikan nasional.

“Cuaca ekstrem itu risiko yang sudah bisa diprediksi. Justru di situlah pentingnya mitigasi. Kalau setiap hujan besar sistem langsung kolaps, lalu apa fungsi evaluasi, audit risiko, dan pengawasan jaringan selama ini?” katanya.

LIPPSU juga mendesak PLN memberikan kompensasi penuh kepada masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat blackout massal tersebut. Menurutnya, kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar dan berpotensi mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah jika dihitung secara akumulatif.

Kerugian tersebut meliputi terhentinya aktivitas industri manufaktur, kerusakan bahan makanan dan produk usaha, gangguan operasional rumah sakit, kerugian UMKM, lumpuhnya transaksi digital, hingga terhambatnya distribusi logistik di berbagai daerah.

“PLN jangan hanya meminta maaf. Harus ada tanggung jawab nyata. Rakyat bayar listrik setiap bulan, tetapi ketika sistem gagal total masyarakat yang menanggung semua kerugian,” ujar Azhari.

Turun Ke Lapangan

Sementara itu, pihak PLN UID Sumut melalui Manager Komunikasi, Darma Saputra, sebelumnya menyatakan bahwa seluruh tim teknis telah diterjunkan ke lapangan sejak awal gangguan terjadi.

PLN juga mengaku terus berkoordinasi dengan unit transmisi dan pusat pengatur beban untuk mempercepat proses pemulihan gardu induk dan penyulang di wilayah Sumatera Utara.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta menjelaskan bahwa proses penormalan membutuhkan waktu karena pembangkit listrik, khususnya PLTU batu bara, harus dipulihkan secara bertahap demi menjaga stabilitas sistem interkoneksi Sumatera.

Penulis : Heriyanto