MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Deretan antrian kendaraan masih terlihat panjang mengular di sejumlah SPBU Sumatera Utara dan di Medan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, akhirnya memaksa aparat keamanan turun tangan.
Ketika antrean BBM bersubsidi belum sepenuhnya terurai, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution justru agendakan berkantor di Kepulauan Nias.
Rapat koordinasi lintas instansi kemudian digelar Polda Sumut untuk membedah persoalan distribusi BBM yang memicu keresahan masyarakat.
Pertemuan itu melibatkan unsur kepolisian, Pemprov Sumut, Binda Sumut, Dinas Perindag ESDM, serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
Rapat tersebut mengungkap sejumlah persoalan, mulai dari kendala pengiriman dari depo Pertamina ke SPBU, berkurangnya armada pengemudi mobil tangki, ketidaksesuaian distribusi dengan kebutuhan SPBU, hingga pengalihan kuota yang berdampak pada kekosongan stok di sejumlah titik.
Di tengah rapat teknis yang melibatkan banyak institusi itu, muncul pertanyaan publik :
Di mana posisi kepemimpinan politik tertinggi Sumut yaitu Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution ketika krisis distribusi BBM terjadi?
Bobby Nasution tidak hadir dalam rapat di Polda Sumut, karena menjalankan agenda kunjungan kerja ke Kepulauan Nias.
Pemerintah Provinsi Sumut sebelumnya menyampaikan bahwa kegiatan berkantor di Nias merupakan agenda pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan dan meninjau pembangunan di wilayah kepulauan, apa wilayah lain tidak perlu.
Azhari Sinik menyikapi, mungkin ada agenda terselubung, kenapa musti di Nias, inikan akal akalan untuk melepaskan tanggung jawab, pentingkan masyarakat secara umum, bukan sekelompok, tegasnya.
Tetapi bagi sebagian kelompok masyarakat sipil, persoalannya bukan sekadar soal keberadaan fisik seorang kepala daerah. Yang diuji adalah seberapa cepat mesin pemerintahan bergerak ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu.
”Jangan terlalu banyak membangun pencitraan kalau persoalan dasar rakyat belum selesai, Jangan Banyak Bangun Pencitraan, Rakyat Butuh Solusi Nyata” Karena pada akhirnya, yang menilai bukan baliho, bukan pemberitaan yang disteal, tetapi pengalaman rakyat di lapangan.”tegas Azhari A.M Sinik.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menilai persoalan antrean BBM harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan administratif mengenai penyebab gangguan distribusi, tetapi membutuhkan kepastian bahwa negara hadir ketika pelayanan publik terganggu.
Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, bukan hanya mencari penyebab permukaan.
“Jangan berhenti pada alasan teknis seperti kekurangan sopir atau gangguan operasional. Harus dilihat apakah sistem distribusi memang memiliki cadangan dan mitigasi ketika terjadi gangguan,” katanya.
Antara Alasan Teknis dan Krisis Kepercayaan Publik
Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa gangguan distribusi dipicu kendala operasional di Depo Medan yang berdampak terhadap keterlambatan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU. Pertamina juga menyebut adanya penambahan armada distribusi untuk mempercepat normalisasi pasokan.
Sementara itu, pemerintah daerah meminta kepastian waktu normalisasi distribusi serta strategi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Namun, menurut Azhari A.M Sinik persoalan BBM bukan hanya soal stok. Persoalan terbesar adalah
kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengantisipasi krisis.
Sebab ketika antrean kendaraan mencapai panjang, masyarakat tidak melihat persoalan itu sebagai masalah internal perusahaan distribusi semata. Mereka melihatnya sebagai kegagalan koordinasi negara.
Ketidakhadiran Gubernur Sumut Bobby Afif Nasutian karena agenda kunjungan kerja ke Nias. Ini bukti lemahnya koordinasi lintas instansi di kepemimpinannya dan terlihat suka-sukanya.
Akan tetapi, momentum antrean BBM membuat publik menguji sejauh mana sistem kepemimpinan Bobby Afif Nasution berjalan ketika masyarakat Sumatera utara berada pada pusat persoalan yang sedang dirasakan.
Apakah pemerintah memiliki sistem peringatan dini terhadap gangguan distribusi energi?
Apakah rakyat hanya akan mendapatkan penjelasan setelah antrean terjadi?
Azhari A.M Sinik menilai pemerintah harus berhenti bekerja dengan pola reaktif. “Pemerintah jangan hanya muncul ketika masalah sudah viral. Negara harus hadir sebelum rakyat turun mengeluh,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus berani membuka seluruh rantai persoalan dari hulu hingga hilir.
“BBM adalah kebutuhan strategis. Ketika distribusi terganggu, yang terkena dampak langsung adalah rakyat. Sopir kehilangan waktu, pelaku usaha terganggu, biaya ekonomi meningkat,” ujar Ari Sinik.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah selama ini memiliki sistem mitigasi ketika terjadi gangguan distribusi.
Catatan :
BBM Bukan Sekadar Energi, Tapi Ujian Tata Kelola
Antrean BBM di Sumatera Utara akhirnya membuka persoalan yang lebih besar, bukan hanya tentang solar atau pertalite, tetapi tentang kualitas koordinasi, transparansi, dan kemampuan pemerintah menjaga layanan publik.
Rakyat menghitung satu hal sederhana :
Apakah kendaraan mereka bisa bergerak, usaha mereka bisa berjalan, dan kebutuhan mereka terpenuhi?tegas Azhari A.M Sinik.
Laporan : Tim
