MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumatera Utara dalam rangka Hari Jadi ke-78, Rabu (15/4/2026), menampilkan dua wajah pembangunan: optimisme berbasis data dan kritik atas realitas yang belum sepenuhnya terjawab.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi” disebut sebagai strategi menggerakkan potensi daerah secara kolektif.
Namun, di balik narasi tersebut, pertanyaan mendasar mengemuka: apakah capaian pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat?
Pemprov Sumut memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 4,53 persen, IPM mencapai 76,47 poin, kemiskinan 7,24 persen, dan pengangguran terbuka 5,32 persen.
PDRB tumbuh 5,23 persen dengan pendapatan per kapita sekitar Rp78,31 juta. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup disebut membaik, sementara opini WTP dari BPK kembali diraih.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab kondisi di lapangan. Data kuat, tetapi dampaknya masih dipertanyakan.
Bencana Berulang, Evaluasi Mandek?
Banjir dan longsor masih menjadi persoalan rutin di berbagai wilayah. Pemerintah menyiapkan penguatan mitigasi, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur pengendali.
Faktanya, siklus bencana terus berulang. Hal ini memunculkan tanda tanya besar: apakah persoalan terletak pada perencanaan, anggaran, atau koordinasi?
Persoalan narkoba juga disorot sebagai ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia. Penanganan yang masih sektoral dinilai belum mampu menyentuh akar masalah.
Di titik ini, konsep kolaborasi kembali diuji, apakah berjalan nyata atau berhenti sebagai wacana.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan dan dampak langsung bagi masyarakat. “Ukuran keberhasilan adalah apa yang dirasakan rakyat, bukan sekadar laporan,” menjadi penekanan dalam forum tersebut.
Dengan 33 kabupaten/kota dan sekitar 15 juta penduduk, Sumatera Utara masih menghadapi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Karakter geografis yang beragam menuntut kebijakan yang tidak seragam.
Kolaborasi yang digaungkan dituntut mampu menjawab kompleksitas tersebut secara konkret.
Paripurna ini menegaskan satu hal: pembangunan tidak cukup dibuktikan dengan angka, tetapi dengan perubahan nyata.
Jika tidak, kolaborasi berisiko menjadi slogan. Sementara itu, target besar menuju Indonesia Emas 2045 akan terus diuji oleh realitas di lapangan.
Penulis : Erni
