LIPPSU Dukung Penuh Provinsi Sumut Pantai Timur, Sebut Alasan Lemah Fiskal “Omong Kosong”

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu (3/5), menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur. Ia menegaskan bahwa alasan yang menyebut wilayah tersebut tidak layak dimekarkan karena keterbatasan fiskal adalah pandangan keliru.

Menurut Azhari, kawasan Pantai Timur Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam, sehingga justru sangat layak menjadi daerah otonomi baru dengan kemampuan fiskal yang kuat.

“Terkait dibahasnya masalah fiskal, justru kawasan Pantai Timur memiliki potensi fiskal yang cukup tinggi,” ujar Azhari.

Ia memaparkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan tersebut sangat menjanjikan dan berasal dari berbagai sektor strategis, di antaranya sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah. Selain itu, sektor perikanan dan kelautan juga dinilai memiliki potensi besar karena wilayah pesisir yang luas dan kaya sumber daya.

Tidak hanya itu, Azhari juga menyoroti sektor industri pertanian dan agroindustri yang berpotensi dikembangkan melalui hilirisasi hasil pertanian di kawasan tersebut. Sektor pariwisata, khususnya wisata bahari dan budaya, juga disebut dapat menjadi sumber PAD baru yang signifikan.

“Di samping kawasan industri, seperti KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Pantai Timur juga memiliki potensi tambang, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pertanian, serta pariwisata dan laut yang sangat menjanjikan. Jadi tidak ada alasan mengatakan fiskal sebagai hambatan,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Azhari juga mengkritik pandangan pihak-pihak yang masih meragukan kesiapan fiskal kawasan tersebut. Ia bahkan menyinggung pernyataan Gubernur Sumatera Utara terkait fiskal sebagai hambatan pemekaran.

“Alangkah piciknya pemikiran Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menuding atau menjadikan fiskal sebagai alasan. Itu omong kosong dan sebuah kebodohan yang mereka miliki selama ini. Mereka tidak paham dengan kawasan Pantai Timur,” ujarnya.

Azhari menilai, rendahnya capaian fiskal Sumatera Utara saat ini lebih disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi yang sudah ada, bukan karena keterbatasan wilayah.

Ia meyakini bahwa jika dikelola secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Provinsi Sumatera Pantai Timur akan mampu berdiri mandiri dan memiliki kekuatan fiskal yang lebih baik.

“Pantai Timur akan lebih baik apabila dikelola secara profesional dengan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan kelompok atau politik tertentu. Ini yang justru sering diabaikan,” pungkas Azhari. (SS).

Laporan : Heriyanto Budi.