Bobby Kerahkan Pasukan Amankan Distribusi BBM, LIPPSU: Sudah Terlambat Cari Panggung, Rakyat Terlanjur Geram Dibohongi

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menilai langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengerahkan dukungan personel TNI-Polri untuk membantu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah terlambat.

Menurut Azhari, masyarakat telanjur geram setelah berhari-hari harus mengantre panjang di sejumlah SPBU di Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Batu Bara dan wilayah lainnya.

“Sudah terlambat cari panggung. Rakyat sudah telanjur marah dan merasa ditipu mentah-mentah. Sedari awal persoalan sebenarnya harus dibuka secara jujur kepada masyarakat,” tegas Azhari A.M Sinik di Medan, Rabu (15/7).

Azhari Sinik menyoroti perbedaan penjelasan yang berkembang terkait penyebab antrean BBM. Sebelumnya, Pertamina menyebut optimalisasi distribusi dilakukan menyusul tingginya kebutuhan BBM masyarakat selama periode libur sekolah.

Namun belakangan Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan persoalan bukan disebabkan kelangkaan stok BBM, melainkan gangguan distribusi akibat persoalan Awak Mobil Tangki (AMT) atau sopir pengangkut BBM.

“Kita kecewa. Ternyata persoalannya ada pada distribusi dan masalah para sopir tangki. Mengapa ini tidak disampaikan sejak awal? Kalau memang ada persoalan internal, termasuk dugaan persoalan hak pekerja hingga penghentian kerja, buka secara terang. Jangan rakyat disuruh tenang sementara setiap hari antre berjam-jam,” katanya.

Penjelasan Terbuka

LIPPSU menilai Pertamina seharusnya sejak awal memberikan penjelasan terbuka mengenai akar gangguan distribusi. Sebab, antrean panjang telah menyebabkan masyarakat kehilangan waktu, terganggunya aktivitas ekonomi, kemacetan hingga warga harus bertahan di tengah hujan demi mendapatkan BBM.

Penderitaan warga, kata Azhari, bukan hanya terjadi di Kota Medan. Antrean kendaraan juga dirasakan masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, di antaranya Deli Serdang, Binjai dan Langkat. Warga terpaksa menunggu berjam-jam di SPBU hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM guna menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Bayangkan rakyat berjam-jam berdiri dan duduk di atas kendaraan, siang hari disengat panas matahari, malam atau saat hujan mereka harus basah-basahan. Ada pekerja, pedagang, pengemudi angkutan dan masyarakat kecil yang waktunya habis hanya untuk antre BBM. Siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan ini?” kecam Azhari.

Antrean kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan juga memicu kemacetan di sekitar SPBU. Arus lalu lintas tersendat, pengguna jalan lainnya ikut terganggu dan aktivitas masyarakat menjadi tidak normal.

LIPPSU menilai dampak persoalan distribusi BBM tersebut telah meluas menjadi gangguan terhadap mobilitas dan kegiatan ekonomi warga.

Bahkan, menurut Azhari, persoalan itu berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Pedagang terlambat membawa barang, pekerja terganggu menuju tempat kerja, pengemudi angkutan kehilangan waktu mencari penumpang, sementara masyarakat harus mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan akibat berjam-jam berada dalam antrean.

Azhari juga menyindir langkah Bobby yang baru melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk menyiapkan personel serta pengemudi sementara guna membantu pengantaran BBM.

“Setelah rakyat menjerit, antrean mengular dan masalah ini menjadi sorotan, baru pasukan dikerahkan. Jangan persoalan penderitaan rakyat kemudian dijadikan panggung pencitraan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah BBM tersedia dan distribusi kembali normal,” ujarnya.

Alih Suplai Tapi Supir Mogok Karena Tak Digaji

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sendiri menyatakan telah mengoperasikan Fuel Terminal Medan Group selama 24 jam, menambah 35 unit mobil tangki melalui skema spot charter, memperkuat personel AMT dengan dukungan Bekang TNI dan Kodaeral I Belawan serta melakukan alih suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Siantar dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Meski demikian, LIPPSU meminta persoalan di balik terganggunya distribusi BBM di Sumut diusut dan dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Jangan hanya sibuk normalisasi distribusi, tetapi akar masalahnya ditutup-tutupi. Selesaikan persoalan para sopir, evaluasi pihak yang bertanggung jawab dan sampaikan fakta sebenarnya kepada masyarakat. Rakyat sudah cukup dibuat susah dan jangan lagi diberi informasi yang membingungkan,” pungkas Azhari.

Laporan : Tim