DELISERDANG, PROMEDIA.NEWS – Di usia 80 tahun, Deli Serdang berdiri sebagai salah satu daerah paling strategis di Sumatera Utara. Infrastruktur tumbuh, kawasan ekonomi bergerak, dan angka-angka pembangunan terus dipublikasikan sebagai indikator kemajuan.
Namun di balik narasi pertumbuhan itu, sejumlah catatan pengawasan dan laporan audit dalam beberapa tahun terakhir kembali memunculkan satu pola lama yang terus berulang: dugaan penyimpangan anggaran di berbagai level pemerintahan, dari perangkat daerah hingga pemerintahan desa.
Pola yang Berulang dalam Laporan Pengawasan
Sejumlah temuan lembaga pemeriksa negara dalam berbagai periode anggaran di tingkat daerah di Indonesia termasuk Deli Serdang, sering menyoroti persoalan klasik:
– Kelebihan pembayaran, pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga administrasi pertanggungjawaban yang lemah.
Di tingkat desa, pola yang muncul berbeda bentuk tetapi serupa substansi:
– Pengelolaan dana desa yang rawan masalah, mulai dari laporan fiktif kegiatan, markup anggaran, hingga keterlambatan realisasi yang tidak sesuai peruntukan.
Meski tidak semua kasus berujung pada proses hukum, pola berulang ini membentuk persepsi publik tentang adanya “kerentanan sistemik” dalam tata kelola anggaran daerah.
Dari Kabupaten ke Desa, Rantai Pengawasan yang Rapuh
Dalam struktur pemerintahan, aliran anggaran bergerak dari pusat ke daerah, lalu ke kabupaten, kecamatan, hingga desa. Di titik inilah celah pengawasan sering dianggap melebar.
Di level desa, aparatur yang mengelola dana dalam jumlah signifikan kerap tidak dibarengi kapasitas administrasi yang memadai. Dalam sejumlah kasus yang pernah muncul di berbagai daerah, kondisi ini membuka ruang kesalahan administratif yang berulang, bahkan berpotensi disalahgunakan.
Pengamat kebijakan publik menyebut kondisi ini sebagai “rantai pengawasan berlapis yang tidak selalu efektif di lapangan”.
Birokrasi, Proyek, dan Politik Anggaran
Di tingkat kabupaten, anggaran pembangunan menjadi instrumen utama kebijakan. Proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga belanja rutin pemerintah daerah menjadi area terbesar dalam perputaran dana publik.
Dalam konteks ini, sejumlah audit kerap menyoroti pola yang sama: lemahnya kontrol internal, proses pengadaan yang tidak sepenuhnya transparan, serta potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek.
Namun hingga kini, sebagian besar temuan tersebut berhenti pada rekomendasi administratif, bukan selalu berlanjut pada perubahan sistem yang signifikan.
Desa sebagai Ujung Rantai yang Paling Rentan
Di level paling bawah, desa menjadi titik paling sensitif dalam tata kelola anggaran. Dana desa yang meningkat dalam satu dekade terakhir memang bertujuan memperkuat pembangunan dari bawah.
Namun dalam sejumlah evaluasi nasional, pola penyimpangan di level desa kerap berulang: laporan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai realisasi, pengadaan yang tidak transparan, hingga minimnya partisipasi publik dalam pengawasan.
Di titik ini, persoalan tidak hanya soal individu, tetapi juga soal sistem kontrol yang tidak selalu berjalan efektif.
Antara Fakta Audit dan Persepsi Publik
Penting dicatat, tidak semua temuan audit berarti tindak pidana korupsi. Banyak di antaranya merupakan catatan administratif yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah.
Namun ketika pola temuan serupa muncul berulang dari tahun ke tahun, ruang persepsi publik ikut terbentuk: bahwa ada masalah yang tidak sepenuhnya terselesaikan dalam tata kelola anggaran daerah.
Di sinilah jarak antara data teknis dan persepsi politik menjadi semakin tipis.
*Stabilitas yang masih Menyisakan Pertanyaan*
Di satu sisi, pemerintah daerah kerap menekankan stabilitas pembangunan dan keberlanjutan program sebagai capaian utama.
Namun di sisi lain, publik terus mempertanyakan efektivitas pengawasan, terutama ketika laporan-laporan audit menunjukkan pola masalah yang berulang.
Dua narasi ini berjalan paralel: pembangunan yang terlihat di permukaan, dan pertanyaan tata kelola yang terus muncul di bawahnya.
80 Tahun Pertanyaan yang Tak kunjung Selesai
Delapan puluh tahun perjalanan Deli Serdang bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana uang publik dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan di setiap lapisan pemerintahan.
Dan sampai hari ini, satu pertanyaan tetap belum berubah:
Sejauh mana sistem pengawasan benar-benar mampu menutup celah penyimpangan dan penyelewangan anggaran dari kabupaten hingga desa?
Bagaimana kondisi rakyat deli serdang di usia 80 tahun deli serdang yang semakin terjepit dan terpinggirkan bayang-bayang arogansi pemerintahan sampai di tingkat desa.
Selamat Ulang Tahun ke-80 Deli Serdang semoga pemimpin yang jauh dari kepentingan rakyat hancur di telan masa.
Penulis : Faisal
