LIPPSU Soroti Kegagalan Bobby Nasution di Musda Golkar Sumut, Ingatkan Potensi Diskresi Jilid II

Medan, 3 Februari 2026.

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara tidak hanya meninggalkan hasil politik berupa terpilihnya ketua baru, tetapi juga memunculkan kritik tajam dari kalangan pengamat.

Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menilai Musda kali ini sarat dinamika dan menyisakan sejumlah pertanyaan besar terkait arah politik Golkar Sumut ke depan, terutama menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menyatakan Musda Golkar Sumut bukan sekadar agenda konsolidasi internal partai, melainkan arena pertarungan kepentingan politik yang berkaitan erat dengan konstelasi kekuasaan di Sumatera Utara.

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Senin (2/2/2026), Azhari Sinik menyoroti kegagalan figur yang disebut-sebut sebagai representasi Bobby Nasution, yakni Henry Sitorus, untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

 

Gagalnya Jagoan Bobby Jadi Sorotan

Menurut Azhari Sinik, keputusan Steering Committee (SC) Musda XI yang menyatakan Henry Sitorus tidak memenuhi syarat merupakan salah satu kejutan terbesar sepanjang pelaksanaan Musda, dan ini tamparan keras buat Bobby Nasution.

“Ada pertanyaan besar di balik Musda ini. Jagoan Bobby Nasution justru dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Ketua Golkar Sumut, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai calon kuat. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik dan kader, dan ini tamparan keras buat Bobby Nasution” ujar Azhari Sinik.

Ia menilai kegagalan tersebut tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan administratif. Menurutnya, keputusan SC mencerminkan dinamika tarik-menarik kepentingan politik yang lebih luas di tubuh Partai Golkar Sumut, mengingat kedekatan politik Henry Sitorus dengan Bobby Nasution selama ini sudah menjadi konsumsi publik.

Tak Biasa

Selain itu, LIPPSU juga menyoroti ketidakhadiran Gubernur Sumatera Utara dalam agenda Musda Golkar Sumut. Padahal, secara etika dan posisi politik, gubernur merupakan pembina partai politik di daerah.

Azhari Sinik menilai absennya gubernur tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Ia membaca situasi tersebut sebagai sinyal adanya ketidakharmonisan politik akibat dinamika pencalonan yang tidak berjalan sesuai harapan pihak tertentu.

“Ketidakhadiran gubernur patut dicermati. Ini bisa dimaknai sebagai bentuk ketegangan politik dan ketidakpuasan terhadap proses yang berlangsung dalam Musda,” katanya.

 

Potensi Diskresi Politik

Lebih jauh, Azhari Sinik mengingatkan publik dan kader Golkar Sumut agar tidak melupakan preseden politik yang pernah terjadi pada tahun 2019. Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting yang berpotensi terulang.

“Apakah ini akan berujung pada diskresi? Kita harus melirik peristiwa 2019 ke belakang. Upaya politik Bobby Nasution saya kira tidak akan berhenti sampai di sini, kita harus waspada dengan ambisiusnya, nafsu kekuasaan” tegasnya.

Menurut Azhari, sangat mungkin akan muncul langkah lanjutan melalui mekanisme internal partai, seperti Mahkamah Partai atau bahkan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), jika kepentingan politik tertentu belum sepenuhnya terakomodasi.

Ia menegaskan, posisi Ketua DPD Golkar Sumut memiliki nilai strategis dalam kalkulasi politik menuju Pilgub Sumut.

“Upaya untuk menguasai posisi Ketua Golkar Sumut tentu sangat berkaitan dengan kepentingan Pilgub. Perhitungan politik itu dimulai dari sekarang,” ujarnya.

Azhari Sinik juga merujuk pada kasus Yasir Ridho, yang sempat menerima mandat sebagai Ketua Golkar Sumut, namun kemudian muncul diskresi melalui Mahkamah Partai dan Musdalub di Jakarta yang akhirnya menetapkan Musa Rajekshah (Ijeck) sebagai ketua.

“Preseden itu nyata dan pernah terjadi. Karena itu, kita harus mengawasi apakah partai akan konsisten dengan hasil Musda atau kembali membuka ruang gelap manuver politik luar biasa,” katanya.

Ketua Terpilih

Terlepas dari dinamika dan kritik tersebut, Musda XI Partai Golkar Sumatera Utara secara resmi ditutup pada Minggu malam (1/2/2026) di Hotel JW Marriott Medan dengan penetapan Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030.

Penetapan Andar diumumkan dalam sidang pleno penutup Musda XI yang dipimpin Syamsul Qamar bersama Hakim Qomaruddin, Fernando, Mangatas Silalahi, dan Masni, setelah Steering Committee menyampaikan laporan hasil verifikasi bakal calon ketua.

Dari dua bakal calon yang mendaftar, hanya Andar Amin Harahap yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Sementara bakal calon lainnya, Hendri Sitorus, dinyatakan tidak memenuhi kecukupan dukungan suara secara administratif.

SC menjelaskan bahwa dukungan terhadap Andar dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan organisasi. Andar tercatat mengantongi dukungan lebih dari 31 DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Dengan dukungan mayoritas pemilik suara tersebut, forum Musda XI menyepakati mekanisme musyawarah mufakat dan menetapkan Andar Amin Harahap sebagai ketua secara aklamasi.

Dengan demikian, Andar Amin Harahap resmi memimpin DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk masa bakti 2025–2030, di tengah sorotan publik yang masih menanti konsistensi dan arah politik Golkar Sumut ke depan.

By: Syafaruddin Sikumbang.