MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Tuduhan bahwa aksi mahasiswa didanai atau “direcehi” oleh kelompok elite tertentu dinilai bukan hal baru dalam dinamika politik Indonesia. Narasi tersebut bahkan telah muncul sejak jauh sebelum era modern dan kerap digunakan untuk mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kekuasaan.
Pandangan itu disampaikan *Sutrisno Pangaribuan*, yang menilai tuduhan mengenai pendanaan aksi mahasiswa hanya merupakan upaya untuk memecah soliditas gerakan mahasiswa. Menurutnya, yang terpenting adalah mahasiswa tetap menjalankan perannya sebagai gerakan moral dan kontrol sosial, terlepas ada atau tidaknya tuduhan tersebut.
Ia mengatakan, sepanjang sejarah selalu ada kelompok elite politik yang berusaha memanfaatkan sebagian aktivis demi kepentingan kekuasaan. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang ditunggangi kepentingan tertentu.
Menurut Sutrisno, reaksi pemerintah terhadap isu “uang recehan” di balik aksi mahasiswa justru menunjukkan kecenderungan mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Padahal, aksi mahasiswa seharusnya dipandang sebagai alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan.
Ia juga menilai pemerintah lebih tepat membuka ruang dialog daripada membangun narasi yang mendiskreditkan mahasiswa. Kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan harus dijadikan bahan introspeksi, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Lebih lanjut, Sutrisno menyebut tuduhan adanya pihak yang membiayai aksi mahasiswa justru mencerminkan adanya persaingan di kalangan elite politik. Karena itu, mahasiswa diminta tidak terpancing oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan untuk memecah persatuan gerakan.
Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap kokoh sebagai kekuatan moral yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga harus terus mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Danantara, reorganisasi TNI, perubahan batas usia pensiun TNI-Polri, hingga kebijakan Satgas PKH yang dinilai menuai kontroversi.
Sutrisno menegaskan, mahasiswa tidak boleh mundur hanya karena muncul tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Selama kritik disampaikan secara damai dan bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat, gerakan mahasiswa akan tetap menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan mengawal jalannya pemerintahan.
Ia pun mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga independensi, tidak mudah terprovokasi, serta tetap fokus pada perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Red
