TAK BERGEMING DITENGAH GUGATAN DAN LAHAN KORUPSI DI PROYEK MBG

Jakarta, 24 Maret 2026.

JAKARTA, PROMEDIA.NEWS | Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) meski di tengah ancaman krisis akibat perang yang berlangsung di Timur Tengah.

Ia bahkan menyatakan siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi keberlanjutan program tersebut.

Pernyataan itu juga disampaikan Prabowo untuk merespons pertanyaan terkait berbagai keluhan terhadap pelaksanaan MBG—mulai dari dugaan mark up bahan baku hingga persoalan kualitas distribusi makanan selama Ramada.

“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis, seperti disiarkan akun YouTubenya Minggu (22/3/2026).

Prabowo menuturkan, MBG sangat penting untuk mengatasi persoalan stunting yang ia temui di berbagai daerah. Ia juga tak khawatir dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.

Pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang baru-baru ini menyisakan satu pertanyaan besar bagi publik: apakah itu sebuah diskusi atau sekadar prosesi legitimasi? Kehadiran jurnalis kritis seperti Najwa Shihab dan para pengamat mulanya memberikan harapan akan adanya check and balances yang sehat. Namun, yang tersaji justru sebuah teater di mana logika dan data harus bertekuk lutut di hadapan retorika nasionalisme romantis.

Prabowo, dengan gaya khasnya, berkali-kali menyatakan diri terbuka terhadap kritik. Namun, ada tembok tebal bernama “Haqqul Yaqin” yang ia pasang setiap kali diskusi memasuki wilayah sensitif. Ketika Najwa mencecar dengan data mengenai penyempitan ruang demokrasi dan tindakan represif aparat, Presiden tidak menjawab dengan evaluasi prosedural. Ia justru menaikkan oktaf suaranya, menunjuk-nunjuk, dan menuduh lawan bicaranya “tidak objektif.”

Ini adalah paradoks komunikasi. Di satu sisi, Prabowo ingin dicitrakan sebagai pemimpin yang demokratis karena berani didebat. Di sisi lain, ia menggunakan “empati” sebagai tameng untuk menghindari perdebatan data. Bagi Prabowo, tampaknya mengkritik langkah pemerintah sama saja dengan tidak memiliki empati pada rakyat kecil. Padahal, demokrasi yang sehat justru membutuhkan kepala dingin untuk membedah angka, bukan sekadar urat leher yang menegang demi membela “misi suci.”

Momen paling krusial terjadi saat isu strategis seperti Food Estate dan transparansi anggaran pertahanan diungkit. Di sini, data satelit dan laporan audit seolah menjadi ornamen tak relevan. Ketika panelis memaparkan kegagalan teknis, Prabowo melakukan pivot komunikasi yang cerdik: ia menarik perdebatan ke arah “kedaulatan bangsa” dan “ancaman global.” Strategi ini efektif mengubah kegagalan teknokratis menjadi perjuangan eksistensial. Suara yang meninggi bukan sekadar ekspresi emosi, melainkan instrumen untuk mendominasi frekuensi udara, membuat data yang tenang terdengar seperti keraguan yang tak patriotik.

Penggunaan istilah “Haqqul Yaqin” (keyakinan mutlak) menandakan pergeseran gaya kepemimpinan dari diskursus berbasis data ke arah keyakinan personal yang mesianis. Dalam analisis politik, ini adalah emotional appeal untuk mematikan nalar kritis. Forum tersebut akhirnya kental dengan nuansa “kesungkanan,” di mana tuan rumah memegang kendali penuh atas narasi, sementara kritik hanya dibiarkan lewat sebagai bumbu penyedap citra.

Pada akhirnya, Hambalang menegaskan bahwa di bawah Prabowo, ruang kritik disediakan seluas-luasnya, namun pintu kebijakan tetap terkunci oleh keyakinan pribadi. Jika frekuensi suara tetap menang di atas akurasi data, maka teater ini hanya akan menjadi panggung bagi monolog yang disamarkan sebagai dialog. Demokrasi membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa “Haqqul Yaqin” seorang pemimpin pun bisa keliru di hadapan realitas lapangan. Tanpa itu, diskusi ini hanyalah ritual pengukuhan kekuasaan yang dibungkus estetika debat.

By: Syafaruddin Sikumbang.