Bencana Alam Ajang Perampokan, Derita Kampung Durian kompleks kuburan Tionghoa, Tenda Biru Berdiri. Tipu Daya Satgas “Cari Muka” Presiden “Menuai Cela”

Aceh Tamiang, 24 Maret 2026.

ACEH TAMIANG, PROMEDIA.NEWS | Pagi yang cerah dengan cuaca yang terang di Langit Aceh Tamiang tampak bersih. Dan terlalu bersih untuk sebuah bencana yang baru saja mencabik mereka, 2,04 triliun rupiah dari peta ekonomi daerah kabupaten Tamiang telah hilang.

Di Masjid Darussalam, usai pelaksanaan salat Idul Fitri 1447-H, Sabtu, 21 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumbar pesan yang membanggakan. Senyum presiden berseri-seri dan segar, tapi tidak ada arti bagi masyarakat korban bencana yang masih tidur dibawah tenda biru dikomplek perkuburan tionghoa kampung durian.

“Alhamdulillah, hampir 100 persen. Di tenda tidak ada lagi. Semuanya sudah keluar dari tenda,” kata Presiden

Kalimat itu melaju ringan; enteng. Nyaris tanpa beban. Seolah-olah 57 jiwa korban tewas dan 23 korban hilang itu cuma angka dalam catatan bencana. Seolah 19.622 rumah hancu dan lebih parah dari tsunami 2004 mengguncang Aceh, menurut Gubernur Mualem—sudah kembali berdiri kokoh. Seolah Yusuf, Nadia, dan ribuan lainnya di Kampung Benua Raja, Durian, dan Lintang tidak lagi menarik tali terpal yang kendur setiap subuh.

 

Kampung Durian Komplek Kuburan Tionghoa

Lihatlah di Kampung Durian tenda-tenda justru berdiri megah di kompleks kuburan Tionghoa.

 

Di Kota Lintang, Burhan dan keluarganya masih menyebut terpal sebagai atap. Di Suka Jadi, “pemindahan” hanya berarti dari tenda ke GOR. Dari satu sementara ke sementara lain. Dari pengungsian ke pengungsian yang lebih besar, lebih ramai, lebih tidak punya privasi. Ini bukan pemulihan. Ini relokasi masalah yang di rencanakan untuk menutup mata Presiden.

Sudah kali ketiga Presiden Prabowo beranjangsana ke Bumi Muda Sedia sejak banjir November 2025. Rombongan menteri, pejabat daerah, dan tentu saja—kamera—mengikutinya seperti konvoi. Di hadapannya, deretan huntara (hunian sementara) berjejer rapi. Di salah satu pintu, ia berfoto bersama Nurainun. Senyum keduanya menyebar cepat ke layar-layar ponsel. Narasi sederhana terbangun: negara hadir, rakyat bangkit, sebuah ungkapan yang basi untuk menutupi kebohongan.

Suaib, yang setiap pagi memperbaiki bocor di tendanya yang tak pernah kering, tak ada di foto itu. Ibu Samia 60 tahun, tukang kusuk berpenghasilan tak menentu, masih tinggal di samping makam kuburan Tionghoa, itu bukan pilihannya, tapi karena rumahnya “bergeser” dan nyaris hilang dari peta. Di tempat lain, nun jauh dari foto itu, Syamsudin, Maya, dan puluhan warga di Karang Baru yang belum menerima bantuan perabot, pemulihan ekonomi, atau bahkan sekadar kepastian yang nyata.

Dari 12 kecamatan, delapan baru menerima Rp8 juta dan santunan harian Rp15 ribu. Empat lainnya—Karang Baru, Bendahara, Rantau, Bandar Pusaka—Sekrak Sekumur belum menerima apa pun. Separuh wilayah masih menunggu sesuatu, yang dalam versi resmi, sudah “hampir 100 persen selesai, katanya”

 

Muncul Pola, ABPS (Asal Bapak Presiden Senang

Di sinilah muncul ABPS—Asal Bapak Presiden Senang menemukan wujud paling tragis dengan kemunafikan.

Di berbagai berita media, Safrizal ZA, mantan Pj Gubernur Aceh, kini Kepala Satgas PRR (Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi), tancap gas berkeliling. Tapi tidak jelas dan gas apa? Membangun huntara terakhir? Atau membangun narasi terakhir sebelum Lebaran sehingga presiden merilis laporan ABPS? Ketika BPBD datang “membongkar” tenda di Suka Jadi, warga sempat berharap.

Yang terjadi: dipindahkan ke GOR. Secara administratif, jumlah tenda berkurang. Secara nyata, penderitaan hanya bertukar bentuk, tidak perduli penderitaan rakyat yang nyata, hanya narasi kebohongan untuk menutupi kelemahan.

Di Aceh Tamiang, sebagian warga memang pulang. Tapi bukan ke rumah—melainkan ke tenda. Di Kampung Durian, Nadia tidak memasak opor. Tidak ada kue. Tidak ada tamu. Yang ada hanya langit, terpal, dan kenangan tentang rumah yang kini “tinggal kenangan.” Dua kata dari mulutnya: “Sedih kali.” Cukup untuk meruntuhkan semua klaim tentang “pemulihan cepat.”

Presiden mungkin hanya menerima laporan [ABS]. Laporan yang membuat kunjungan ketiga terasa seperti penutup babak paling heroik. Tapi di antara laporan dan kenyataan, ada jurang yang diisi praktik lama: data yang disederhanakan, angka yang dibulatkan, dan tenda yang—kalau tidak bisa dihilangkan—dipindahkan saja ke lokasi jauh agar tidak tertangkap kamera kepresidenan.

Kerugian ekonomi Rp 2,04 triliun—lebih besar dari PNBP tambang Aceh yang cuma Rp 929 miliar—tidak cukup membeli kejujuran sebuah laporan.

Ketika rombongan kembali ke Jakarta, ketika berita berganti headline, Yusuf masih memperbaiki terpalnya. Nadia masih menatap langit dari balik plastik. Fitria masih menunggu bantuan yang disebut telah selesai. Dan di antara semua itu, tenda-tenda tetap berdiri—diam, tanpa suara, tanpa klaim.

Mereka tidak pandai bernarasi apik karena sudah lelah berteriak. Tapi mereka tidak berbohong untuk sebuah tenda.

Di sanalah, Aceh Tamiang lain berdiri: bukan yang diucapkan presiden di depan media pers, melainkan yang dijalani di balik terpal yang bocor. Sebuah kenyataan yang tak bisa diringkas menjadi “hampir 100 persen.”

Sementara di kuburan Tionghoa, di GOR, di sela-sela terpal yang sama, warga masih menunggu—bukan kunjungan keempat, tapi kehidupan yang benar-benar pulih. Bukan angka bulat, tapi atap yang tidak bocor. Bukan senyum untuk kamera, tapi dapur yang bisa memasak opor lagi.

Mungkin, untuk mendapatkannya, mereka harus menunggu hingga Presiden tak lagi di Tamiang—hingga laporan berani jujur dan ABS berhenti jadi standarisasi. Sebab bagi Satgas, “cari muka” tampaknya lebih mudah daripada mencari solusi, meski risikonya Presiden menuai “cela” dari jurang antara data dan realita, di kuburan Tionghoa di kampung durian.

By: Syafaruddin Sikumbang.