LIPPSU : BOBBY Seperti Anak TK, Ke 2 kalinya Boby Walk Out, sebelumnya Rapat Via Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri

Gubernur merupakan Cermin Pemimpin Pemegang Kebijakan, Harus Jadi Teladan Mengelola Perbedaan. Forum Demokrasi Bukan Ruang yang Bisa Ditinggalkan Saat Ada Perbedaan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Sebuah adegan singkat di ruang sidang DPRD Sumatera Utara berubah menjadi sorotan panjang. Ketika pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap krusial, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution memilih meninggalkan ruang paripurna setelah terjadi perdebatan mengenai mekanisme rapat dan persoalan kuorum.

Bukan sekadar soal langkah kaki meninggalkan kursi sidang. Peristiwa itu membuka pertanyaan yang lebih besar :

Bagaimana seorang kepala daerah memperlakukan kritik dalam ruang demokrasi?

Rapat paripurna yang seharusnya menjadi forum tertinggi penyampaian pertanggungjawaban pemerintah daerah justru berakhir dengan skorsing. Agenda penandatanganan keputusan bersama antara DPRD Sumut dan Gubernur terkait pertanggungjawaban APBD 2025 tertunda setelah Bobby Nasution keluar dari ruang sidang dan meminta jajaran OPD meninggalkan forum.

Sebuah tindakan yang secara politik mungkin terlihat sederhana, tetapi secara etika pemerintahan mengandung pesan besar.

*Ketika Kritik Dianggap Gangguan*

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menilai peristiwa tersebut bukan hanya persoalan tata tertib persidangan, melainkan menyangkut karakter kepemimpinan.

Menurut Azhari A.M Sinik seorang gubernur harus memahami bahwa ruang paripurna bukan ruang seremonial tempat arena foto pencitraan yang hanya membutuhkan persetujuan, tetapi tempat bertemunya berbagai kepentingan rakyat.

“Pemimpin diuji bukan ketika semua orang setuju dengan dirinya. Pemimpin diuji ketika ada kritik, perbedaan pendapat, dan proses demokrasi yang tidak berjalan sesuai keinginannya,” ujar Azhari A.M Sinik

Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari A.M Sinik juga menyindir keras bahwa kekuasaan yang hanya nyaman mendengar pujian berpotensi kehilangan fungsi kontrol.

“Kalau kritik dianggap sebagai gangguan, maka yang bermasalah bukan kritiknya, tetapi cara kekuasaan memandang demokrasi,” katanya.

*”Walk Out dan Pertanyaan Etika Kekuasaan”*

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD Sumut mempertanyakan kembali persoalan kuorum dan mekanisme penandatanganan keputusan bersama. Interupsi datang dari beberapa fraksi yang meminta agar proses persidangan berjalan sesuai tata tertib.

Pimpinan sidang menyatakan jumlah anggota yang hadir telah memenuhi kuorum. Namun dinamika politik dalam ruang sidang terus berlangsung.

Di tengah perdebatan itu, Bobby Nasution memanggil timnya, kemudian berdiri meninggalkan ruang paripurna. Tak lama, ia meminta seluruh OPD yang hadir untuk keluar dari ruangan.

Pemerintah Provinsi Sumut melalui Pj Sekda Sulaiman Harahap menyebut langkah tersebut dilakukan karena interupsi dianggap memperlambat proses yang sudah memasuki tahap akhir.

Namun, menurut Azhari, alasan teknis tidak boleh mengalahkan nilai etika kepemimpinan.

Bagi sebagian pihak, langkah tersebut dianggap sebagai bentuk ketegasan. Namun bagi pengamat tata kelola pemerintahan, tindakan itu menjadi pertanyaan mengenai bagaimana seorang pemimpin menghadapi tekanan politik.

Azhari A.M Sinik menilai, seorang gubernur memiliki pilihan yang lebih elegan. “Kalau ada perbedaan pandangan, jawab dengan argumentasi. Kalau ada persoalan prosedur, selesaikan melalui mekanisme. Jangan sampai publik melihat bahwa kekuasaan memilih keluar ketika forum mulai kritis,” ujarnya.

*”APBD Bukan Milik Pemerintah atau Bobby Nasution, Tapi Amanah Rakyat”*

LIPPSU mengingatkan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar agenda administratif antara gubernur dan DPRD.

Di dalamnya terdapat uang rakyat, bukan uang pribadi Gubernur Bobby Nasution, program pembangunan, serta kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.

“APBD adalah amanah publik. DPRD memiliki fungsi pengawasan. Kritik dan interupsi bukan bentuk pembangkangan, tetapi bagian dari sistem checks and balances,” kata Azhari A.M Sinik,

Menurutnya, semakin besar kewenangan seorang kepala daerah, semakin besar pula tuntutan etika dan keterbukaan.

“Seorang gubernur tidak boleh hanya kuat dalam mengambil keputusan, tetapi juga harus kuat menerima koreksi,” tegasnya.

*Sinyal Bahaya Budaya Pemerintahan Sumut?*

Peristiwa Bobby Walk Out dinilai LIPPSU harus menjadi refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara. Sebab persoalan terbesar bukan hanya pada satu rapat yang tertunda, melainkan bagaimana budaya pemerintahan dibangun ke depan.

“Sumut membutuhkan pemimpin yang hadir ketika keadaan mudah maupun sulit. Pemimpin yang tetap duduk ketika dikritik, bukan hanya berdiri ketika dipuji,” sindir Azhari A.M Sinik

Ia menegaskan, masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan pembangunan dari angka dan proyek, tetapi juga dari sikap seorang pemimpin dalam menjalankan demokrasi.

“Karena kepemimpinan bukan hanya soal kewenangan. Kepemimpinan adalah soal keteladanan,” tegas Azhari A.M Sinik

Bobby Nasution mungkin hanya meninggalkan ruang paripurna beberapa menit. Namun peristiwa itu meninggalkan pertanyaan yang lebih panjang: apakah kekuasaan di Sumatera Utara semakin matang menghadapi kritik, atau justru mulai alergi terhadap suara berbeda?

Kalau setiap perbedaan direspons dengan meninggalkan forum, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa kritik dari bawah juga akan didengar ?” kata Azhari.

Publik Menunggu Kedewasaan Kekuasaan.

Penulis : Faisal