Medan, 22 Maret 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Sejarah resmi Indonesia terlalu lama ditulis sebagai panggung bagi para elit: para jenderal, diplomat, dan negarawan yang bergerak di pusat kekuasaan. Dalam narasi itu, republik lahir dari meja perundingan, dari strategi militer, dan dari pidato-pidato monumental.
Namun, ada satu lapisan realitas yang secara sistematis diredam: ruang-ruang kecil yang bekerja dalam senyap, tanpa arsip formal, tanpa pengakuan negara, tetapi justru menopang keberlangsungan republik pada saat-saat paling genting.
Surau Dagang Bangkinang adalah salah satu dari ruang itu—dan justru karena itu, ia harus dibaca bukan sebagai pelengkap sejarah, melainkan sebagai pintu masuk untuk membongkar bias ideologis dalam historiografi Indonesia.
Di wilayah Bangkinang, di tepian Sungai Kampar, surau tidak pernah sekadar bangunan kayu tempat orang bersujud. Ia adalah simpul dari jaringan sosial yang kompleks: ulama, saudagar, pelajar, dan pelintas. Ia adalah ruang di mana agama tidak dipraktikkan sebagai ritual privat, tetapi sebagai energi sosial yang mengorganisasi kehidupan kolektif.
Dalam pengertian ini, surau adalah bentuk kekuasaan—bukan kekuasaan formal yang dilegitimasi negara, tetapi kekuasaan kultural yang bekerja melalui internalisasi nilai, pembentukan solidaritas, dan distribusi sumber daya.
Justru di sinilah letak problem historiografi kita. Tradisi penulisan sejarah Indonesia modern—yang banyak diwarisi dari kerangka kolonial dan kemudian direproduksi oleh negara pascakolonial—cenderung mengakui hanya bentuk-bentuk kekuasaan yang dapat didokumentasikan secara administratif. Arsip, laporan militer, dokumen diplomatik menjadi sumber utama.
Sementara itu, institusi seperti surau, yang bekerja melalui jaringan informal dan ingatan kolektif, dianggap tidak cukup “ilmiah” untuk menjadi pusat analisis.
Akibatnya, sejarah menjadi bias terhadap apa yang terlihat oleh negara, dan buta terhadap apa yang justru membuat negara itu mungkin.
Dalam konteks Revolusi Nasional Indonesia, bias ini menjadi sangat problematik.
Revolusi tidak hanya berlangsung di medan perang atau meja perundingan, tetapi juga di ruang-ruang sosial tempat solidaritas diproduksi dan dipelihara.
Ketika negara hampir runtuh akibat Agresi Militer Belanda II, yang menyasar pusat-pusat kekuasaan formal, republik tidak bertahan karena kekuatan institusi negara—karena institusi itu justru sedang dihancurkan—melainkan karena keberadaan jaringan sosial yang lentur dan tidak terpusat.
Dalam kondisi inilah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia muncul sebagai respons improvisasional yang bergantung sepenuhnya pada infrastruktur sosial lokal.
Namun, bahkan dalam narasi tentang PDRI, perhatian masih sering diarahkan pada figur-figur seperti Sjafruddin Prawiranegara, seolah-olah keberlangsungan pemerintahan darurat itu semata-mata hasil kepemimpinan individu. Padahal, kepemimpinan itu tidak akan berarti tanpa jaringan yang menopangnya.
Surau Dagang Bangkinang, dan institusi serupa di berbagai daerah, menyediakan apa yang tidak dapat disediakan oleh negara: tempat persembunyian, jalur komunikasi, logistik, dan—yang paling penting—legitimasi moral.
Tanpa legitimasi ini, republik hanyalah entitas abstrak; dengan legitimasi ini, ia menjadi sesuatu yang layak dipertahankan, bahkan dengan risiko nyawa.
Di titik ini, kita perlu melakukan dekonstruksi terhadap cara kita memahami hubungan antara agama dan politik. Narasi modern sering memisahkan keduanya secara tegas: agama ditempatkan dalam ranah privat, sementara politik berada di ranah publik.
Namun, pengalaman historis surau menunjukkan bahwa pemisahan ini bukan hanya artifisial, tetapi juga ideologis. Ia mencerminkan warisan sekularisasi Eropa yang dipaksakan sebagai standar universal.
Dalam konteks Nusantara, agama justru menjadi medium utama melalui mana solidaritas sosial dibangun dan tindakan politik dimobilisasi.
Surau Dagang Bangkinang memperlihatkan bahwa religiusitas tidak menghambat rasionalitas politik, melainkan justru memperkuatnya.
Nilai-nilai seperti keadilan, pengorbanan, dan persaudaraan tidak hadir sebagai slogan kosong, tetapi sebagai prinsip operasional yang mengatur distribusi sumber daya dan pengambilan keputusan.
Dalam kondisi perang, ketika mekanisme formal runtuh, nilai-nilai ini menjadi satu-satunya kerangka yang dapat diandalkan untuk menjaga kohesi sosial.
Lebih jauh lagi, surau juga berfungsi sebagai bagian dari ekonomi politik revolusi.
Jaringan saudagar yang terhubung dengan surau menyediakan aliran barang dan informasi yang melampaui batas-batas administratif kolonial.
Ini adalah bentuk ekonomi alternatif yang tidak tunduk pada logika kapitalisme kolonial, tetapi pada apa yang dapat disebut sebagai ekonomi moral.
Dalam ekonomi ini, transaksi tidak semata-mata didorong oleh keuntungan, tetapi oleh kewajiban moral terhadap komunitas.
Zakat, sedekah, dan bentuk redistribusi lainnya bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi mekanisme konkret yang memastikan keberlangsungan perlawanan.
Namun, justru karena sifatnya yang informal dan berbasis moral, ekonomi ini sulit ditangkap oleh kategori-kategori analisis ekonomi konvensional.
Ia tidak tercatat dalam statistik, tidak terdokumentasi dalam laporan resmi, dan karenanya mudah diabaikan.
Di sinilah kita melihat bagaimana epistemologi modern—dengan obsesinya pada data kuantitatif dan dokumentasi formal—secara sistematis menghapus bentuk-bentuk pengetahuan dan praktik yang tidak sesuai dengan kriterianya.
Apa yang terjadi pada Surau Dagang Bangkinang, dengan demikian, bukan sekadar pengabaian historis, tetapi bentuk kekerasan epistemik.
Ia adalah proses di mana pengalaman lokal didelegitimasi karena tidak sesuai dengan standar pengetahuan yang dominan.
Dalam kerangka ini, menulis ulang sejarah surau bukan hanya soal menambahkan detail yang hilang, tetapi soal menantang struktur pengetahuan yang menentukan apa yang dianggap sebagai sejarah yang sah.
Transformasi pascakemerdekaan memperumit persoalan ini.
Ketika negara Indonesia mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya, ia juga mulai menginstitusionalisasikan agama dalam bentuk-bentuk yang lebih formal dan terpusat.
Surau, dengan sifatnya yang otonom dan berbasis komunitas, perlahan-lahan tergantikan oleh masjid-masjid besar dan lembaga pendidikan formal.
Proses ini sering dipahami sebagai kemajuan—modernisasi, rasionalisasi, standardisasi.
Namun, di balik itu, ada kehilangan yang jarang disadari: hilangnya ruang-ruang di mana agama berfungsi sebagai kekuatan sosial yang otonom dari negara.
Dalam perspektif kritis, transformasi ini dapat dibaca sebagai bentuk domestikasi.
Negara tidak hanya mengakui agama, tetapi juga berusaha mengendalikannya, menjadikannya bagian dari aparatus ideologis.
Dalam proses ini, potensi subversif agama—kemampuannya untuk menjadi basis kritik terhadap kekuasaan—dinetralisir. Surau, yang pernah menjadi pusat resistensi, direduksi menjadi sekadar simbol tradisi.
Namun, ingatan kolektif tentang peran surau tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap hidup dalam narasi lokal, dalam cerita-cerita lisan, dalam praktik keagamaan sehari-hari.
Ingatan ini adalah bentuk resistensi terhadap homogenisasi sejarah oleh negara.
Ia mengingatkan bahwa republik tidak dibangun hanya oleh mereka yang namanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga oleh mereka yang bekerja dalam senyap, di ruang-ruang yang tidak pernah dianggap penting.
Membaca Surau Dagang Bangkinang secara dekonstruktif berarti menggeser fokus dari pusat ke pinggiran, dari elit ke komunitas, dari negara ke masyarakat. Ini bukan sekadar perubahan perspektif, tetapi perubahan paradigma.
Ia menuntut kita untuk mengakui bahwa kekuasaan tidak hanya berada di institusi formal, tetapi juga dalam jaringan sosial yang tidak terlihat.
Ia menuntut kita untuk mempertanyakan kembali kategori-kategori yang kita gunakan untuk memahami sejarah: apa itu politik, apa itu ekonomi, apa itu agama.
Dalam dunia yang masih dibentuk oleh warisan kolonial dan logika kapitalisme global, pelajaran dari surau menjadi sangat relevan.
Ia menunjukkan bahwa alternatif selalu mungkin, bahwa ada cara lain untuk mengorganisasi kehidupan sosial yang tidak bergantung pada struktur kekuasaan yang dominan.
Namun, untuk melihat kemungkinan ini, kita harus terlebih dahulu membebaskan cara kita berpikir dari kerangka-kerangka yang membatasi.
Surau Dagang Bangkinang bukan hanya objek studi sejarah. Ia adalah kritik terhadap cara kita menulis sejarah itu sendiri.
Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap narasi besar, selalu ada cerita-cerita kecil yang disembunyikan—dan justru di situlah sering kali kebenaran yang paling mendasar bersemayam.
Penulis: Shohibul Anshor Siregar. https://www.facebook.com/share/1DVFx6YKqB/
By: Syafaruddin Sikumbang.
