Menyusuri Jejak BTT Rp.174,5 Miliar Di Balik Banjir Di Kota Medan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS— Tiga minggu setelah banjir bandang menerjang 19 kecamatan di Kota Medan, lumpur memang mulai mengering. Namun bagi ribuan warga, penderitaan belum berakhir. Dinding rumah masih retak, perabotan hancur, dan sebagian keluarga memilih bertahan di bangunan yang tak lagi layak huni—tanpa kepastian bantuan.

Di tengah kondisi itu, muncul satu pertanyaan besar: ke mana mengalir Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemko Medan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.174,5 miliar?

Di Kecamatan Medan Labuhan, Nurhayati (48) masih tidur beralaskan tikar tipis di ruang tamu rumahnya yang tergenang hingga setinggi dada orang dewasa saat banjir melanda 27 November 2025 lalu. Lemari, kasur, dan peralatan dapur rusak total.

“Kami dapat mi instan dua kali. Setelah itu tidak ada lagi. Rumah rusak begini, mau mengungsi ke mana?” ujarnya lirih.

Kisah serupa terjadi di Medan Marelan, Medan Tembung, dan Medan Johor. Banyak warga mengaku bantuan datang terlambat dan tidak berkelanjutan. Sebagian besar bantuan justru berasal dari komunitas relawan, bukan dari pemerintah daerah.

BTT Fantastis, Respons Terbatas

Data realisasi APBD menunjukkan, Pemko Medan telah membelanjakan BTT sebesar Rp.174,5 miliar sepanjang Januari–Desember 2025. Anggaran ini secara regulasi diperuntukkan bagi keadaan darurat, termasuk bencana alam.

Namun, banjir bandang akhir November 2025 merupakan bencana terbesar sepanjang tahun. Fakta di lapangan menunjukkan, penanganan pascabanjir masih jauh dari memadai.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menilai terdapat ketimpangan serius antara besarnya anggaran darurat dan kondisi riil masyarakat terdampak.

“Dengan anggaran sebesar itu, tidak masuk akal jika warga masih bertahan di rumah rusak tanpa kepastian. Ini bukan soal kasur atau tikar, tapi keselamatan dan pemulihan hidup manusia,” tegas Azhari, Jumat (19/12/2025).

Jejak Penggunaan Anggaran

Investigasi menemukan, pascabanjir Pemko Medan kembali menggelontorkan BTT tahap II sebesar Rp4,7 miliar ke BPBD Kota Medan. Dana ini digunakan untuk membeli 5.000 kasur, 3.000 kain sarung, dan 3.000 tikar, melalui mekanisme penunjukan langsung.

Kepala BPBD Medan, Yunita Sari, menyatakan langkah tersebut diambil karena kondisi darurat dan kebutuhan warga yang mendesak.

Namun, di lapangan, banyak warga mempertanyakan relevansi bantuan tersebut.

“Kasur ada, tapi rumah kami bocor dan dinding hampir roboh. Kami tidur sambil takut,” kata Suyanto (55), warga Medan Deli.

Pertanyaan yang Tak Terjawab

Penggiat antikorupsi, Pemerhati Pembangunan dan Anggaran Azhari Sinik menilai publik belum mendapatkan penjelasan utuh mengenai penggunaan BTT sepanjang 2025.

“Sepanjang tahun, tidak ada bencana lain yang skalanya melebihi banjir bandang ini. Tapi pertanggungjawaban anggaran darurat nyaris tak terdengar,” ujarnya.

Ia menegaskan, BTT bersumber dari pajak rakyat, sehingga penggunaannya harus transparan dan dapat diuji publik.

“Jika bantuan justru lebih banyak datang dari relawan, lalu di mana peran anggaran darurat ratusan miliar itu?” kata Ari Sinik

Risiko ‘Bancakan’ di Balik Bencana

LIPPSU mencium potensi penyimpangan dan korupsi dalam belanja darurat yang minim pengawasan, terutama karena mekanisme penunjukan langsung kerap digunakan saat bencana.

“Situasi darurat tidak boleh menjadi celah untuk bermain anggaran untuk dikorupsi. Jangan sampai penderitaan warga dijadikan ladang keuntungan, ini sama dengan kebiadaban dan tidak bermoral” ujar Azhari.

Ia mendesak BPK dan aparat penegak hukum melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap realisasi BTT Pemko Medan TA 2025, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga distribusi bantuan.

Kemanusiaan yang Terabaikan

Di balik angka miliaran rupiah itu, ada anak-anak yang masih tidur di lantai lembab, lansia yang sakit tanpa akses layanan kesehatan memadai, dan keluarga yang kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri.

“Banjir ini sudah pergi, tapi ketakutan kami masih tinggal,” kata Nurhayati, menutup ceritanya.

Bagi warga Medan, transparansi anggaran bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal keadilan dan kemanusiaan. Selama pertanyaan tentang ke mana BTT Rp.174,5 miliar mengalir belum terjawab, luka sosial akibat banjir ini akan terus menganga.