Langkat, PROMEDIA.NEWS – Ratusan kilometer jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten maupun Kecamatan di Langkat, kupak kapik, berlobang, berdebuh saat panas, berkubang saat hujan, dan bertahun masyarakat menanggung beban ini, namun Pemerintah Provinsi Sumut maupun Kabupaten Langkat tidak perduli dengan hal ini, mereka sibuk memperkaya diri mengumpulkan harta haram.
Akibatnya menimbulkan biaya operasional yang tinggi bagi perekonomian masyarakat, lalu kemana larinya penerimaan pendapatan dari sumber tambang, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan dan pariwisata.
Hal ini disampaikan Azhari A.M Sinik Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) saat melakukan investigasi bersama Tim beberapa kawasan infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat, Minggu (22/6/2025).
“Infrastruktur Jalan dan Drainase di Kabupaten Langkat sangat parah, hal ini kita lihat langsung, dari mulai masuk perbatasan Karo, Deli Serdang, Binjai dan perbatasan Aceh, ini semua Infrastruktur jalan di Langkat Kupak Kapik, Berkeriting, Berlobang dan Berdebuh bila cuaca panas, berkubang saat hujan, itu Jalan Nasional dan Provinsi.” Jelas Ari Sinik.
“Infrastruktur jalan dan drainase kabupaten Langkat sama saja dengan kewenangan Nasional maupun Provinsi, bisa-bisa lebih parah lagi. Perhatikan bila cuaca panas, sepanjang jalan bertebaran debuh dan saat musim hujan jalan penuh kubangan dan timbul pulau kecil, danau maupun kolam kecil, ini disebabkan tidak terencana dan terukurnya pembangunan jalan dan jaringan drainase di Langkat,” jelasnya.
Kondisi Infrastruktur Kabupaten Langkat sudah 15 tahun kurang lebih tidak terencana, tertata dan terlaksana dengan baik serta tidak cepat tanggap dalam mempercepat Pembangunan untuk rakyat. Banyak infrastruktur jalan hancur, seperti pada kws Langkat Hilir. Kws Langkat Darat dan Kws Langkat Hulu. Sebuah contoh jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten pada kws wisata menuju Bahorok dan Tangkahan ini hancur dan kupak kapik, jelas Ari Sinik.
Nah, kita perhatikan lagi infrastruktur jalan dan drainase pada kws perikanan, perkebunan, pertanian dan kelautan di Kec. Sicanggang, 4 km jalan lintas utama penghubung antar desa kecamatan Sicanggang, Jalan Besar Sicanggang hancur kupak kapik berdebuh dan berlobang. Masyarakat sangat menderita, tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Langkat tutup mata dan telinga, namun tangannya terus mengkaup dan merampok hasil retribusi, distribusi dan pajak rakyat. Termasuk merampok dan mengutif kontribusi royalfee perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri ilegal yang sampai saat ini Pemkab Langkat tutup mata tanpa ada tindakan sama sekali. Disinyalir dan diduga Pemkab Langkat bahagian dari makelar dan mafia di langjat, tutup Ari Sinik. (MK/Tim)
