LIPPSU: Masyarakat Butuh Bantuan, Walikota Medan Sombong Kembalikan Bantuan Bencana dari UEA, Rico Waas : Perintah Pusat

Medan, 19 Desember 2025.

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Pemerintah Kota (Pemko) Medan, mengembalikan bantuan dari Pemerintahan Uni Emirat Arab (UEA), yang sebelumnya diserahkan Wakil Duta Besar UEA, Shaima Al Hebsi di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK, Kota Medan, Sabtu 12 Desember 2025.

“Kita kembalikan ke Uni Emirat Arab,” ucap Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas kepada wartawan, usai peninjauan ke salah satu supermarket di kawasan Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Kamis 18 Desember 2025.

Rico Waas mengungkapkan bahwa pengembalian bantuan dari UEA tersebut, berdasarkan perintah dari Pemerintah Pusat, yang saat ini belum ada menerima bantuan dari pihak asing terkait dengan bencana alam ini.

Rico mengungkapkan bahwa pihak Pemko Medan setelah menerima bantuan tersebut, langsung berkordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah pusat belum ada menerima bantuan dari negara lain untuk membantu korban bencana di Sumatera.

“Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu,” jelas Rico.

Untuk diketahui, Pemerintah Uni Emirat Arab diantaranya beras 30 Ton, dan 300 paket masing-masing berupa, sembako, perlengkapan Bayi dan perlengkapan shalat.

ditempat terpisah,  Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari A.M Sinik menyatakan kepada Promedia.News, Kamis, 18 Desember 2025. Walikota Medan Rico Waas sombong dengan menolak pemberian bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab.

“Itu menunjukan ke sombongan Walikota Medan, sementara masyarakat membutuhkan bantuan, malah Walikotanya menolak, padahal Pemko sendiri tidak mampu mengkordinir Pemerintahannya menyelamatkan masyarakat, sikit sikit bicara anggaran yang akan mau di olah, berdalih dibalik regulasi, padahal banyak regulasi dan peraturan yang dilanggar dijadikan ajang korupsi,  seperti penyempitan Sungai Deli oleh pengembang,  kenapa itu diperbiarkan, saat orang membantu malah ditolak”, ujar Ari Sinik.