LIPPSU: Madina Bobrok “Penyakit Mundur Massal” di Pemprovsu Menular ke Madina

MADINA, PROMEDIA.NEWS | Fenomena pengunduran diri pejabat secara berturut-turut kembali menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menilai gelombang mundurnya pejabat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memiliki pola serupa dengan yang sebelumnya terjadi di lingkungan Pemprov Sumatera Utara.

Dalam keterangannya di Medan, Sabtu (28/3), Azhari yang akrab disapa Ari menyebut alasan yang muncul cenderung seragam, yakni faktor kesehatan dan keinginan fokus pada keluarga. Menurutnya, kesamaan pola ini memunculkan dugaan adanya fenomena sistemik.

“Ini seperti ‘penyakit’ yang menular. Polanya sama dengan di Pemprovsu. Bisa jadi ke depan daerah lain juga mengalami hal serupa,” ujarnya.

LIPPSU menyoroti bahwa para pejabat yang mundur di Madina merupakan peserta asesmen yang digelar pada Oktober 2025. Secara teori, asesmen bertujuan memetakan kompetensi ASN untuk penempatan jabatan yang tepat dalam sistem merit. Namun, justru setelah proses tersebut, sejumlah pejabat memilih mengundurkan diri.

Dalam kurun waktu 26 hingga 28 Maret 2026, sedikitnya tiga pejabat eselon II di Madina resmi mengajukan pengunduran diri dan menjalani serah terima jabatan. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Adi Wardhana, Kepala Dinas Perikanan Syafruddin, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Yaz Adu Sakirin. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Khairul ST, juga telah lebih dulu mundur dari jabatannya.

Dengan tambahan tersebut, total pejabat eselon II yang mundur dalam dua bulan terakhir mencapai empat orang. Bahkan, beredar informasi bahwa jumlah itu berpotensi bertambah hingga enam kepala OPD, disertai indikasi mulai merembetnya pengunduran diri ke level eselon III.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bergerak cepat mengisi kekosongan jabatan dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt). Informasi yang diperoleh menyebutkan, Yuri Andri (Kasatpol PP) ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan, serta Randuk Efendi sebagai Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara untuk posisi Plt Kepala Dinas Perikanan, hingga kini masih dalam proses penunjukan.

Meski secara resmi alasan pengunduran diri disebut sebagai urusan pribadi, kesehatan, dan keluarga, dinamika yang terjadi memicu berbagai spekulasi. Di internal pemerintahan, muncul isu terkait tekanan kerja, ketidaknyamanan organisasi, hingga seringnya terjadi perombakan jabatan.

Fenomena ini juga mengingatkan pada kondisi di lingkungan Pemprov Sumatera Utara. Dalam satu tahun terakhir, tercatat sedikitnya tujuh pejabat eselon II yang mengundurkan diri, yakni Zakir Syarif Daulay, Rajali, Hasmirizal, Muhammad Rahmadani, Ilyas Sitorus, Hendra Dermawan, dan Fitra Kurnia. Alasan pengunduran diri mereka bervariasi, mulai dari kesehatan, keluarga, hingga penyesuaian organisasi dan evaluasi kinerja.

LIPPSU menilai, pola yang sama antara Pemprovsu dan Madina tidak bisa dianggap sebagai kebetulan semata. Ari menegaskan, pengunduran diri pejabat secara beruntun berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap stabilitas birokrasi.

“Kalau satu-dua orang mundur itu wajar. Tapi kalau terjadi beruntun dengan alasan yang hampir sama, ini harus jadi alarm serius. Pemerintah daerah perlu terbuka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

LIPPSU juga mendorong DPRD Madina untuk segera memanggil pihak terkait guna meminta klarifikasi, sekaligus memastikan bahwa sistem merit dan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan transparansi.

Menurut Ari, jika tidak segera diantisipasi, fenomena “mundur massal” ini berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik serta menciptakan ketidakstabilan dalam struktur pemerintahan daerah.

Laporan : Rahmad Nasution.