MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu (28/6), menilai penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka belum menunjukkan terobosan yang sepadan dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Menurut Azhari, festival budaya yang digadang-gadang sebagai etalase kebudayaan Melayu tersebut justru tampil monoton dan mengulang konsep penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengibaratkan kemasan acara seperti “layar tancap”, yakni hanya menyajikan tontonan yang sama tanpa inovasi yang mampu membangkitkan antusiasme masyarakat.
“Kalau setiap tahun konsepnya sama, masyarakat tentu akan bosan. Dengan anggaran Rp2,5 miliar, publik berharap lahir festival budaya yang lebih kreatif, modern, dan mampu menjadi kebanggaan Kota Medan,” ujar Azhari.
Penilaian tersebut sejalan dengan keluhan sejumlah pengunjung yang ditemui di lokasi. Mereka mengaku tidak menemukan pembaruan yang signifikan dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Rangkaian acara dinilai masih didominasi seremoni protokoler, pertunjukan yang berulang, serta minim sentuhan teknologi maupun atraksi interaktif yang dapat menarik minat generasi muda.
“Setiap tahun rasanya hampir sama. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru sehingga orang penasaran untuk datang lagi. Lenyap Rp 2,5 miliar jadi terigu” sindir salah seorang pengunjung.
Selain konsep yang dinilai monoton, pengunjung juga menyoroti minimnya pelibatan komunitas Melayu lokal sebagai aktor utama di panggung utama. Menurut mereka, festival budaya semestinya menjadi ruang ekspresi masyarakat Melayu, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
LIPPSU juga menilai penyelenggara belum memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengemas budaya Melayu secara lebih menarik. Pertunjukan multimedia, video mapping, instalasi digital, hingga atraksi interaktif dinilai dapat menjadi daya tarik baru tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang diangkat.
Menuai Kritik
Di sisi lain, fasilitas pendukung turut menuai kritik. Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah toilet umum dinilai tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung. Beberapa toilet portabel bahkan dilaporkan tidak memiliki pengunci pintu yang berfungsi sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat.
“Kalau di sini cuma dua itu saja toilet untuk umum, Bang. Begitulah kondisinya. Kalau yang dekat stadion ada juga, tapi khusus VIP,” ujar seorang petugas Satpol PP di lokasi.
Sorotan terhadap GEMES 2026 juga menyangkut besarnya anggaran penyelenggaraan. Berdasarkan data LPSE Kota Medan, paket kegiatan tersebut tercatat dengan kode tender 10136337000 dan RUP 64538487, dengan pagu anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Azhari mengatakan besarnya anggaran harus diikuti hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Ia meminta penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.
“Kalau anggaran miliaran rupiah tetapi konsepnya nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun, tentu masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
LIPPSU juga menyinggung penyelenggaraan GEMES 2025 yang sebelumnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi. Hingga kini, menurutnya, publik masih menunggu perkembangan penanganan perkara tersebut.
Perkembangan
Praktisi hukum Alansyah Putra Pulungan, SH, mendesak Kejati Sumut segera menyampaikan perkembangan penyelidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kejati Sumut harus menyampaikan perkembangan penanganan laporan tersebut secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebelumnya pernah menegaskan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan harus memiliki kekhasan, menghadirkan inovasi, dan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin atau bazar biasa.
Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan harapan masyarakat agar GEMES terus berbenah dan menghadirkan konsep yang lebih kreatif pada penyelenggaraan berikutnya.
LIPPSU berharap evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap penyelenggaraan GEMES sehingga festival budaya Melayu ini benar-benar mampu menjadi agenda bertaraf nasional bahkan internasional, memperkuat identitas budaya Melayu, memberikan ruang lebih besar bagi pelaku seni lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kota Medan.
Joget Sana, Joget Sini Rp2,5 M Jadi Tepung Tetigu
Konsep panggung hampir sama setiap tahun, sehingga tidak memberikan pengalaman baru bagi pengunjung.
Seremoni pembukaan dan sambutan pejabat berlangsung panjang, sementara atraksi budaya yang menjadi daya tarik utama relatif terbatas.
Penampilan seni didominasi pola yang berulang, tanpa inovasi dalam penyajian maupun alur pertunjukan.
Minim pemanfaatan teknologi, seperti video mapping, pertunjukan multimedia, drone show, hologram, atau tata cahaya modern yang dapat memperkuat nilai budaya Melayu.
Tidak ada atraksi unggulan (signature event) yang menjadi ikon atau alasan masyarakat datang kembali setiap tahun.
Kurang interaktif, pengunjung lebih banyak menjadi penonton pasif tanpa ruang untuk berpartisipasi.
Keterlibatan komunitas seni dan budaya Melayu lokal dinilai belum maksimal, terutama sebagai pengisi panggung utama.
Promosi dan kemasan acara kurang menarik bagi generasi muda, sehingga daya tarik terhadap kalangan milenial dan Gen Z dinilai rendah.
Fasilitas pendukung kurang memadai, termasuk keterbatasan toilet umum dan sejumlah toilet portabel yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dinilai belum optimal, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.
Tidak terlihat inovasi yang mencerminkan penggunaan anggaran sekitar Rp2,5 miliar, sehingga publik mempertanyakan nilai manfaat (value for money) dari penyelenggaraan acara.
Secara keseluruhan, kemasan acara dinilai belum mencerminkan festival budaya bertaraf nasional atau internasional, padahal didukung anggaran yang relatif besar.
Laporan : Heriyanto
