LAPORAN KHUSUS: Menguras Piring Rakyat, Mengenyangkan Oligarki.
JAKARTA, PROMEDIA.NEWS | Di saat jutaan orang tua berjuang memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan protein layak, sebuah skandal besar terendus di balik dinding kaca Badan Gizi Nasional (BGN). Laporan audit independen mengungkap apa yang disebut sebagai “Daftar Dosa Administrasi” tahun anggaran 2025-2026. Sebuah kronik dugaan perampokan uang negara yang sistematis, masif, dan tak beretika.
Bukan sekadar kelalaian prosedur, temuan ini menunjukkan adanya pola “kejahatan kerah putih” yang dirancang untuk menguras anggaran negara atas nama gizi nasional.
Birokrasi BGN tercatat mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp45 juta hingga Rp60 juta hanya untuk satu unit laptop administratif. Angka ini melonjak 300-400% di atas harga pasar wajar. Penggelembungan ini bukan sekadar salah ketik, melainkan indikasi kuat adanya mens rea (niat jahat) untuk menciptakan selisih dana taktis yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Triliunan rupiah proyek strategis nasional jatuh ke tangan PT Yasa Artha Trimanunggal dan PT Techno Sinergi Global. Namun, saat ditelusuri, alamat perusahaan tersebut hanya berupa ruko kecil dan bangunan kosong di kawasan Grogol serta Tanjung Duren. Tanpa rekam jejak dan infrastruktur servis yang memadai, penggunaan “perusahaan cangkang” ini diduga kuat menjadi kedok untuk menyembunyikan Beneficial Owner (pemilik manfaat) yang sebenarnya di balik layar.
Di tengah rentetan kasus keracunan pangan siswa dan minimnya anggaran operasional puskesmas, BGN justru menggelontorkan Rp1,2 Triliun untuk pengadaan 20.000 unit motor listrik. Kebijakan ini dinilai sebagai penyimpangan prioritas yang fatal. Alih-alih memperkuat rantai pasok pangan lokal, anggaran negara diduga kuat dipaksa untuk menyerap kuota industri kendaraan listrik milik kelompok kepentingan tertentu.
Integritas institusi negara runtuh ketika fasilitas mewah mulai berbicara. Ditemukan penggunaan Jet Pribadi Gulfstream G650ER dan Yacht milik grup bisnis raksasa yang terafiliasi dengan vendor proyek BGN. “Gratifikasi fasilitas” ini diduga menjadi pelicin agar kebijakan negara dapat disetir oleh penyedia jasa teknologi tertentu, menciptakan Oligarchy Nexus yang menghancurkan marwah pelayanan publik.
Terdapat pola mencurigakan berupa jeda waktu yang sengaja diperpanjang antara laporan masyarakat dengan tindakan penyitaan. Jeda ini memberikan “koridor aman” bagi para oknum untuk melakukan pelarian melalui jalur udara di Bandara Halim PK dan jalur laut di Jakarta Utara. Sementara aset negara berupa uang tunai triliunan rupiah diduga telah mengalir keluar dari yurisdiksi hukum Indonesia.
Ironi terbesar abad ini terpampang nyata: Anggaran yang dimandatkan untuk memberantas stunting dan gizi buruk, justru bertransformasi menjadi “Gizi bagi Oligarki”.
Secara administratif, para pelaku mungkin telah berupaya menghapus jejak fisik dan digital pada subuh terakhir. Namun, angka-angka dalam laporan ini adalah saksi bisu yang tidak bisa berbohong. Publik kini menanti: Apakah hukum akan mengejar, atau membiarkan piring rakyat terus dikuras habis?
Catatan Redaksi: Laporan ini disusun berdasarkan audit data anggaran dan investigasi lapangan. Seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan ini memiliki hak jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Oleh: Tim Investigasi Independen.
Penulis: Lhynaa Marlinaa (Marlina) https://www.facebook.com/share/1CtvyzonYV Daily Vlog | News Agregator | Citizen Journalist
By: Syafaruddin Sikumbang.
MEDAN, PRIMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Sabtu…
MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik,…
MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata…
MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menyoroti…
MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, Minggu (31/5/2026), menyoroti belum tuntasnya sengketa…
MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu…