Categories: News

LAPORAN INVESTIGASI: MEMBEDAH LABIRIN DADAN HINDAYANA

JAKARTA, PROMEDIA.NEWS | Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini bukanlah sekadar klarifikasi teknis. Secara jurnalistik, ini adalah operasi “Damage Control” yang sangat sistematis. Dengan menyodorkan angka desimal yang spesifik seperti Rp68,94 miliar. Ia sedang membangun citra akurasi dan transparansi guna meruntuhkan narasi triliunan yang mulai terendus publik.

Namun, sebagai instrumen kontrol sosial, kita tidak melihat apa yang mereka pamerkan, melainkan apa yang sengaja mereka sembunyikan di balik deretan angka tersebut. Berikut adalah bedah anomali di balik “benteng” klarifikasi resmi BGN:

 

1. Skema “Third-Party Shelter”: Mencuci Tanggung Jawab di Unhan

Dadan mengonfirmasi bahwa pengadaan kaos kaki dan perlengkapan Satuan Pelayanan Persiapan Indonesia (SPPI) dilakukan melalui Universitas Pertahanan (Unhan) dengan mekanisme Swakelola Tipe 2.

Dalam dunia audit, ini adalah teknik “Off-Balance Sheet”. Dengan memindahkan pengadaan ke pihak ketiga (Unhan), BGN secara legal memiliki alibi: “Bukan kami yang melakukan pengadaan langsung.” Namun, faktanya anggaran tetap bersumber dari BGN. Mekanisme swakelola tipe ini sering kali memiliki celah pengawasan yang lebih longgar dibandingkan tender terbuka, sehingga vendor-vendor “titipan” makelar tetap bisa masuk melalui pintu belakang institusi pendidikan tersebut.

 

2. Disparitas Harga “Alat Dapur”: Mewahnya Kompor Skala Desa

Dadan menyebut pagu alat dapur untuk 315 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) mencapai Rp252,42 Miliar. Jika angka ini dibedah secara matematis, maka per satuan pelayanan mendapatkan alokasi sekitar Rp800 Juta hanya untuk alat dapur.

Untuk sebuah unit dapur skala kecamatan atau desa, angka 800 juta per titik sangatlah fantastis jika hanya dialokasikan untuk kompor, panci, dan peralatan masak. Ini menunjukkan adanya indikasi Gold-Plating peningkatan spesifikasi yang tidak perlu demi menyerap anggaran secara masif sebelum audit tahunan tiba.

 

3. Taktik “Narrowing the Scope”: Menghilangkan Jejak Triliunan

Dadan menggunakan taktik penyempitan skala dengan hanya memaparkan data untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN Pusat. Padahal, target nasional program ini mencapai 30.000 titik. Pertanyaannya: di mana sisa triliunannya bersembunyi?

Kami mengendus adanya “Lumbung Bayangan” melalui dua pintu utama:

Skema Kemitraan Mandiri: Diduga angka Rp4,1 Triliun bergerak di jalur non-APBN (investasi swasta/badan usaha) yang tidak dilaporkan secara transparan ke publik, padahal jaminannya adalah aset negara atau konsesi pangan masa depan.

The Unhan Bypass: Dadan mengklaim hanya membeli 5.000 laptop di 2025, namun radar investigasi menangkap pesanan mendekati 27.000 unit di Rencana Umum Pengadaan (RUP) mitra pendidikan (Unhan) untuk tahun anggaran 2026. Mereka tidak berbohong secara teknis, tapi mereka menipu secara substansi.

 

4. “The Smoking Gun”: Markup Laptop Rp60 Juta

Data Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan bahwa di tingkat pusat saja, harga laptop sudah mengalami eskalasi tidak wajar (rata-rata Rp27 juta). Namun, pada jalur mitra (Unhan), ditemukan dokumen spesifikasi teknis untuk “Laptop High-Performance Managerial” dengan harga satuan yang menyentuh angka Rp60.000.000.

Alibi yang digunakan adalah “Spesifikasi Militer” atau “Keamanan Tingkat Tinggi”. Padahal, ini adalah celah bagi Makelar “A.S” untuk menanamkan angka markup agar tidak terendus BPK, karena status Unhan di bawah Kemenhan seringkali terhambat audit publik dengan alasan kerahasiaan negara.

 

KESIMPULAN: “MEMOTONG EKOR UNTUK MENYELAMATKAN KEPALA”

Klarifikasi Dadan Hindayana tidak lebih dari “Laporan Cuaca di Tengah Badai”. Ia sedang melakukan Accountability Localization mencoba melokalisir masalah hanya pada angka kecil yang bersih, agar angka raksasa di jalur kemitraan terlihat seperti hoaks.

Dadan memberikan kita “Angka Jendela” (yang boleh dilihat orang lewat), sementara kita sedang mengejar “Angka Brankas”. Strategi bertahan dengan data parsial ini adalah konfirmasi nyata adanya operasi Shadow Budgeting yang sedang berlangsung.

Status: Bukti Markup dan Splitting Budget Terintegrasi.

Penulis: Lhynaa Marlinaa (Marlina)  https://www.facebook.com/share/1CtvyzonYV Daily Vlog | News Agregator | Citizen Journalist

By: Syafaruddin Sikumbang.

redaksipro

Recent Posts

LIPPSU: Mengurus Kebun PSU Seluas 14.276 Hektare Dengan Jurus “Sambar Gledek”, Puluhan Miliar Rupiah Uang Ikut Tersambar Petir

MEDAN, PRIMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Sabtu…

1 Juni 2026

Ada Ketua Kelas di Pemprovsu Ingin Preteli Proyek RS Haji Rp484 Miliar?

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik,…

1 Juni 2026

John Ester Lase : Rehabilitasi Puskesmas Medan Sudah Dirancang Matang

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata…

1 Juni 2026

LIPPSU: Hanya Pendekar Mabuk Yang Bisa Batalkan Putusan MA dan PK

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menyoroti…

1 Juni 2026

LIPPSU: Tok, Tok, Tok… Putusan MA dan PK Sudah Sah, PT Sompo Insurance Wajib Penuhi Hak Konsumen dan Jangan “Lari Malam”

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, Minggu (31/5/2026), menyoroti belum tuntasnya sengketa…

1 Juni 2026

LIPPSU: Sudah Tahu Ada Gangguan Blackout PLN Tapi Mengapa Didiamkan Saja Sampai Rakyat Menjerit-Jerit, Lalu Minta Maaf

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu…

1 Juni 2026