Jadi Pelajaran Pahit, Walau Indonesia Pro-Amerika, Iran Tetap izinkan Tanker Pertamina Lintasi Selat Hormuz

TEHERAN, PROMEDIA.NEWS | Sikap Iran yang tetap mengizinkan tanker Pertamina melintasi Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah justru menampar wajah diplomasi Indonesia. Di saat peluang untuk “membalas” terbuka lebar, Iran memilih jalan elegan. Sebaliknya, Indonesia kembali dipertanyakan: apakah masih konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, atau sekadar mengikuti arus kekuatan besar?

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menilai peristiwa ini bukan sekadar insiden geopolitik biasa, melainkan cermin nyata kelemahan sikap Indonesia di panggung internasional.

“Ini bukan hanya soal izin melintas kapal. Ini tamparan keras bagi Indonesia. Ketika kita pernah ‘menutup pintu’ untuk Iran, mereka justru membuka jalur bagi kebutuhan energi kita,” tegasnya, Jumat (3/4/2026).

Empat tanker Pertamina yang membawa jutaan barel minyak diizinkan melintas di kawasan paling strategis dan sensitif dunia. Padahal, Iran memiliki legitimasi penuh untuk bersikap sebaliknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya—sebuah kontras mencolok dengan sikap Indonesia sebelumnya.

Publik tentu belum lupa, pada Februari 2025, Indonesia mencabut izin kapal perang Iran untuk mengikuti latihan militer internasional di Bali. Keputusan mendadak itu dinilai sarat tekanan geopolitik, khususnya dari Amerika Serikat. Saat itu, Indonesia memilih “aman”, namun mengorbankan kepercayaan.

Keputusan tersebut kini berbalik menjadi ironi. Ketika Indonesia membutuhkan akses energi, Iran tidak menunjukkan dendam politik. Mereka tetap bertindak rasional dan bermartabat.

Di sinilah letak kritik paling tajam: Indonesia tampak tidak memiliki keberanian dalam menentukan sikap. Politik luar negeri yang seharusnya bebas aktif justru terlihat condong dan mudah dipengaruhi. Akibatnya, posisi Indonesia di mata dunia menjadi lemah dan tidak konsisten.

Azhari menegaskan, diplomasi bukan sekadar menjaga hubungan baik dengan negara kuat, tetapi juga soal menjaga komitmen dan kepercayaan. Ketika Indonesia gagal menunjukkan konsistensi, maka wibawa sebagai negara besar di kawasan pun ikut tergerus.

“Kalau kita terus bersikap seperti ini, kita bukan lagi pemain, tapi hanya pion di papan catur geopolitik global,” ujarnya.

Lebih jauh, Indonesia tidak boleh terus berlindung di balik narasi “netralitas” yang semu. Dalam konflik yang melibatkan serangan militer terhadap Iran, sikap diam atau setengah hati justru mencederai prinsip keadilan internasional. Politik luar negeri bebas aktif bukan berarti pasif, melainkan keberanian untuk bersikap tegas berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Indonesia seharusnya berani mengecam setiap bentuk agresi yang mengancam kedaulatan suatu negara, tanpa harus takut terhadap tekanan dan ancaman kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ketegasan sikap justru menjadi ukuran kemandirian sebuah bangsa dalam percaturan global.

Terlebih lagi, Indonesia dan Iran sama-sama negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Nilai solidaritas dan kemanusiaan semestinya menjadi landasan moral dalam menentukan sikap, bukan sekadar pertimbangan politik pragmatis.

Momentum ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Tanpa sikap tegas dan konsisten, Indonesia akan terus berada di posisi dilematis—tidak sepenuhnya dihormati, namun juga tidak benar-benar independen.

Iran telah menunjukkan bagaimana sebuah negara menjaga martabatnya, bahkan kepada pihak yang pernah mengecewakan. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia mampu belajar, atau justru terus mengulang kesalahan yang sama?

By: Syafaruddin Sikumbang.