Sipirok, 27 Maret 2026.
SIPIROK, PROMEDIA.NEWS | Dunia Pendidikan di Sumatera Utara terancam hancur, bila hal ini terjadi pada peserta didik di Sumatera Utara yang terjadi di SMAN I Sipirok. Pengakuan Peserta Didik (PD) SMAN 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara bila tak membayar iuran, tidak boleh ikut ujian.
Hal tersebut diketahui setelah Tim LSM PAKAR konfirmasi sejumlah PD beberapa waktu lalu. Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) DPC Tapsel Ali Tohong Siregar kepada awak Media pada (07/03) melalui WhatsApp.
“Ya pak, kami tidak diperbolehkan mengikuti ujian, jika iuran tidak dibayar, sistem bayar boleh bulanan dan boleh per semester,” ujar Tohong menirukan bahasa dari peserta didik.
Makanya, peserta didik yang diberhentikan sudah sempat membayar beberapa bulan ke depan, sementara pihak sekolah diam saja, sepertinya tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikannya, tegas Tohong.
Terkait iuran tersebut, Komite sekolah mengangkangi Permendikbud No 75 tahun 2016 pasal 12 huruf b yakni Komite tidak diperbolehkan menarik dana yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan waktunya ditentukan, bebernya.
Diduga kuat Komite sekolah dan Kepala Sekolah sudah berkolaborasi dan bersekongkol mengkorupsi untuk menarik dana dari peserta didik dengan modus sumbangan sesuai dengan kartu pembayaran dengan judul, bukti pembayaran uang sumbangan pendidikan, di kartu itu ada tanggal stor, besarnya Rp 70.000/ bulan, ungkapnya.
Tim LSM PAKAR sudah konfirmasi kepala sekolah, menurut sang kepala sekolah iuran itu dibenarkan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara
Namun disayangkan, Dinas Pendidikan seolah tidak memahami aturan sedangkan bahkan nama Ketua Komite Komite sekolah “bungkam” tandas Tohong.
Menyangkut hal itu diminta kepada Kadis Pendidikan provinsi dapat memberikan klarifikasi, apakah Dinas Pendidikan provinsi membenarkan iuran tersebut, pintanya.
By: Syafaruddin Sikumbang.
