Antrean Solar Berjam-jam Telan Korban Jiwa, Krisis BBM di Sumatra Kian Mengkhawatirkan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

Antrean panjang kendaraan di SPBU kini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga telah memakan korban jiwa.

Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Polisi menduga korban meninggal akibat kelelahan setelah berjam-jam menunggu giliran mengisi BBM.

Kondisi tersebut telah berlangsung sekitar satu bulan dan berdampak besar terhadap sektor transportasi, distribusi barang, hingga pendapatan para sopir angkutan umum, pengemudi ojek online, dan pelaku usaha.

Sejumlah sopir bus antarkota mengaku waktu istirahat mereka kini habis untuk mengantre solar.

Bahkan, sebagian harus menginap karena tidak bisa langsung melanjutkan perjalanan akibat sulit memperoleh BBM bersubsidi.

Apabila tidak mendapatkan solar di SPBU, mereka terpaksa membeli solar eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.

Kondisi serupa juga dialami para sopir angkutan di Medan yang kehilangan waktu kerja dan pendapatan karena antrean panjang hampir terjadi setiap hari.

Di beberapa SPBU Kota Medan, pelayanan bahkan sempat dihentikan lebih awal lantaran stok BBM habis sebelum distribusi berikutnya tiba.

Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan, menilai kondisi tersebut sudah masuk kategori darurat bagi sektor transportasi.

Menurutnya, antrean panjang meningkatkan risiko kecelakaan, mengganggu jadwal operasional kendaraan, serta menambah biaya operasional para pengusaha angkutan.

Data rapat antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dan realisasi kuota solar bersubsidi.

Dari usulan sekitar 2,81 juta kiloliter, realisasi yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya, M. Husni Thamrin, menilai perbedaan yang sangat besar tersebut menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang di berbagai SPBU.

Ia mendorong pemerintah memperbaiki data kebutuhan BBM dan mengevaluasi distribusi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru juga menduga penyalahgunaan barcode MyPertamina oleh oknum tertentu ikut memperburuk situasi.

Menurutnya, terdapat indikasi praktik sindikat dalam distribusi BBM bersubsidi sehingga pemerintah daerah akan membentuk satuan tugas pengawasan bersama aparat terkait.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga menyatakan stok solar bersubsidi di Sumatra Selatan masih tersedia sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas.

Perusahaan mengaku terus memperkuat pengawasan distribusi serta telah memberikan sanksi kepada sejumlah SPBU dan Pertashop yang terbukti melakukan pelanggaran.

Di Sumatra Utara, Pertamina juga menambah armada mobil tangki dan personel distribusi untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU yang mengalami keterlambatan pasokan.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kelangkaan BBM tidak hanya dipengaruhi distribusi, tetapi juga meningkatnya konsumsi BBM subsidi akibat selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite.

Menurutnya, banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi karena lebih murah, sementara kuota yang tersedia belum mengalami penyesuaian.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan harga maupun kuota BBM agar tekanan terhadap Pertalite dan solar bersubsidi dapat berkurang.

Hingga kini, pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina masih berupaya mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM yang terus memicu antrean panjang di berbagai wilayah Sumatra.

Laporan : Tim