Hukum

Skandal Smartboard di Langkat, Kuasa Hukum Minta KPK Supervisi Kejari

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Aroma kuat dugaan korupsi dalam pengadaan Smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 kini bergulir ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuasa hukum mantan Kadisdik Langkat, Dr. H. Saiful Abdi, resmi mengajukan permohonan supervisi agar penanganan perkara di Kejari Langkat tidak mandek.

Surat bernomor 23.08.1/Pengaduan-KHM/VIII/2025 tertanggal Agustus 2025 yang ditandatangani advokat Togar Lubis dan Jonson David Sibarani dari Kantor Hukum Metro, menegaskan adanya praktik pengalihan anggaran yang diduga sarat penyimpangan.

Dalam surat itu diuraikan, pada sebuah Rakor Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dipimpin Pj. Bupati Langkat Faslah Hasrimy, sejumlah program pembangunan tiba-tiba dialihkan menjadi pengadaan Smartboard dan meubiler sekolah. Langkah itu disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta berpotensi menabrak aturan pengelolaan APBD.

“Pj. Bupati berpesan agar semua kegiatan dana proyek diganti ke pengadaan Smartboard dan meubiler. Pengalihan ini jelas mengabaikan mekanisme perencanaan pembangunan daerah,” ungkap kuasa hukum dalam surat pengaduan.

*Diduga Ada “Permainan”*

Kuasa hukum menilai, kasus Smartboard bukan sekadar pemalsuan tanda tangan pejabat, melainkan bisa menjalar ke praktik korupsi berjamaah. Indikasinya terlihat dari adanya disposisi anggaran yang dipaksakan masuk ke pos pengadaan tertentu, tanpa dasar Musrenbang dan tanpa persetujuan penuh dari DPRD.

Lebih jauh, pemohon meminta KPK melakukan supervisi agar Kejari Langkat tidak hanya berhenti pada pemrosesan administratif, tetapi berani membongkar siapa aktor intelektual di balik pengalihan anggaran tersebut.

*Publik Menanti Sikap KPK*

Kasus ini telah menjadi perhatian publik di Sumatera Utara. Sejumlah pihak menilai, bila KPK turun tangan, peluang terbongkarnya jejaring mafia proyek pendidikan di Langkat akan semakin terbuka lebar.

Pertanyaan besar kini menggantung: apakah Kejari Langkat berani menyentuh aktor-aktor besar yang diduga bermain di balik “Smartboard-gate”, atau justru membiarkan kasus ini tenggelam di meja penyidik?. (tim)

redaksi2

Recent Posts

Rp14 Triliun Anggaran Revitalisasi Sekolah, Proyek Besar Tanpa Pengawasan ?

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik…

21 Juli 2026

AMPERAKSU Klaim Ada Upaya Mediasi di Tengah Sorotan Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Helium, Minta Aparat Bertindak Transparan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) mengaku mendapat upaya pendekatan…

21 Juli 2026

Hak Hukum Tidak Dipergunakan, Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Roy Suryo

JAKARTA, PROMEDIA.NEWS - Hakim tunggal I Ketut Darpawan menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan Roy…

21 Juli 2026

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan, Asumsi Tidak Ada Dasar Hukum

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Menurut Saksi Ahli Roy Suryo dan Dr. Didit Wijayanto, terdapat persoalan mendasar…

21 Juli 2026

LIPPSU Soroti Dugaan Bayang-Bayang Kekuasaan Bupati Deli Serdang dr. Asriluddin Tambunan di Balik Mutasi Birokrasi Deliserdang

DELISERDANG, PROMEDIA.NEWS - Sebuah keputusan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang kini menjadi sorotan publik.…

21 Juli 2026

Ledakan Dahsyat Di Perumahan Mewah Grand Polonia Medan, Ini Penjelasan Kapolrestabes

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Ledakan dahsyat dari pipa gas  menyebabkan satu unit rumah mewah di Perumahan…

21 Juli 2026