Oleh : Suardi, SH
MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. (Purn.) Oegroseno, menilai mekanisme proses pergantian Kapolri pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo mengubah tradisi dan tata kelola yang selama ini berlaku di institusi Polri.
Menurut Oegroseno, pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada 2015 dilakukan ketika masa pensiunnya masih tersisa. Ia menjelaskan bahwa selama bertugas, proses penentuan calon Kapolri dilakukan melalui Dewan Kebijakan Pangkat Tertinggi Polri yang menyeleksi sejumlah perwira terbaik sebelum nama-nama tersebut diserahkan kepada Presiden untuk dipilih sebagai calon yang diajukan ke DPR.
“Kapolri dipilih oleh Dewan Kebijakan Pangkat Tertinggi di Polri. Setelah terpilih dua atau tiga calon terbaik, barulah diserahkan kepada Presiden. Di situ hak prerogatif Presiden digunakan untuk memilih calon yang kemudian diajukan ke DPR. Jangan sebelum dipilih oleh Polri, Presiden sudah menentukan siapa Kapolrinya,” ujar Oegroseno.
Ia juga menegaskan bahwa, menurut pandangannya, proses seleksi seharusnya didasarkan pada profesionalisme dan prestasi, bukan karena hubungan keluarga ataupun kedekatan dengan pihak tertentu.
Pergantian Jenderal Sutarman saat itu memang sempat menjadi perhatian publik. Beredar kabar bahwa ia akan ditugaskan sebagai duta besar, namun kabar tersebut tidak terealisasi. Dalam berbagai pemberitaan, Sutarman kemudian memilih menjalani masa pensiun dan menekuni kegiatan sebagai petani.
Pernyataan Oegroseno tersebut merupakan pandangan pribadinya mengenai tata kelola kelembagaan Polri. Kritik itu menambah daftar perdebatan publik mengenai mekanisme pengangkatan Kapolri dan hubungan antara kewenangan Presiden dengan proses internal di institusi kepolisian. (Red)
