MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Minggu (24/5), menyoroti masih sering terjadinya pemadaman listrik dan blackout di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, yang dinilai menunjukkan lemahnya disiplin manajemen, mitigasi sistem dan fokus kerja di tubuh sektor kelistrikan nasional.
Azhari membandingkan kondisi tersebut dengan Singapura yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat gangguan listrik terendah di dunia. Menurutnya, keberhasilan Singapura menjaga stabilitas listrik bukan semata karena wilayahnya kecil, tetapi karena kedisiplinan kerja, fokus tugas, pengawasan ketat dan keseriusan membangun sistem proteksi berlapis.
“Di Singapura orang bekerja fokus pada tugasnya. Sistem dijaga disiplin, pengawasan ketat dan mitigasi berjalan maksimal. Di Indonesia sering kali rangkap jabatan, koordinasi lemah, akhirnya kalau ada gangguan dampaknya berjamaah dan masyarakat yang jadi korban,” tegas Azhari.
Ia mengatakan, blackout besar yang beberapa kali melanda Sumatera menunjukkan bahwa sistem kelistrikan nasional masih rentan terhadap efek domino ketika satu jaringan transmisi utama terganggu.
Berdasarkan penjelasan teknis sistem interkoneksi Sumatera, blackout biasanya dipicu gangguan transmisi tegangan tinggi yang kemudian memicu ketidakseimbangan frekuensi dan kegagalan proteksi otomatis. Akibatnya, pembangkit besar ikut trip dan listrik padam massal di berbagai provinsi secara bersamaan.
“Masalahnya bukan sekadar kabel putus atau petir. Yang dipersoalkan masyarakat adalah kenapa sistem mitigasi dan pertahanan otomatisnya lemah sehingga gangguan kecil bisa meruntuhkan satu pulau,” katanya.
Azhari juga menyoroti struktur kerja dan tanggung jawab di lingkungan PLN Sumatera Utara yang terbagi dalam beberapa unit induk, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga distribusi retail pelanggan.
Saat ini, PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) dipimpin Dewanto dengan tugas pembangunan infrastruktur pembangkit dan transmisi.
Sementara PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara dipimpin Mundhakir Salman yang bertanggung jawab pada distribusi listrik, pelayanan pelanggan dan keandalan jaringan retail di seluruh wilayah Sumut.
Menurut Azhari, meski blackout regional bukan sepenuhnya kesalahan distribusi retail, masyarakat tetap menilai pelayanan PLN secara keseluruhan sebagai satu kesatuan layanan publik.
“Rakyat tidak mau tahu unit mana yang salah. Yang mereka tahu listrik padam berjam-jam, usaha lumpuh, air mati, sinyal terganggu dan aktivitas ibadah terganggu. Karena itu koordinasi antarlembaga di PLN harus solid dan fokus,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan indikator keandalan listrik Indonesia dengan Singapura berdasarkan standar internasional SAIDI (durasi rata-rata mati lampu) dan SAIFI (frekuensi rata-rata pemadaman).
Menurut data yang beredar dalam audit dan laporan kelistrikan beberapa tahun terakhir, rata-rata warga Indonesia masih mengalami pemadaman listrik 6 hingga 9 jam per tahun. Sementara di Singapura total mati lampu per pelanggan dalam setahun bahkan tidak sampai satu menit.
“Di Singapura listrik padam hitungan detik. Di Indonesia bisa berjam-jam bahkan blackout satu pulau. Ini menunjukkan ada perbedaan besar dalam disiplin sistem, investasi jaringan dan kualitas mitigasi,” katanya.
Azhari menjelaskan, Singapura membangun jaringan listrik modern dengan kabel bawah tanah, sistem cadangan berlapis (N-2 redundancy), sensor digital real-time hingga pengawasan berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi gangguan sebelum terjadi.
Sebaliknya, sebagian besar jaringan distribusi di Indonesia masih menggunakan kabel udara yang rentan terhadap cuaca buruk, pohon tumbang dan gangguan eksternal lainnya.
“Kalau negara lain sudah berpikir pencegahan dan teknologi masa depan, kita masih sibuk minta maaf setiap kali blackout terjadi,” sindirnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan untuk menjatuhkan PLN, melainkan dorongan agar perusahaan listrik negara itu melakukan evaluasi total terhadap sistem proteksi, kualitas SDM, kesiapan jaringan dan pola koordinasi antarsatuan kerja.
“Jangan terus membiasakan budaya krisis lalu minta maaf. Yang dibutuhkan masyarakat adalah listrik stabil, sistem tangguh dan manajemen yang benar-benar fokus bekerja untuk kepentingan publik,” pungkasnya.
Laporan : Suardi, SH
