LIPPSU: 49 Kunker Prabowo “Bakar” Uang Triliunan Rupiah

JAKARTA, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Selasa (12/5), menyoroti tingginya intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.

Menurut Azhari, hingga pertengahan Mei 2026, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan sekitar 49 kali kunjungan luar negeri ke sedikitnya 28 negara dalam waktu relatif singkat sejak dilantik.

“Kalau dihitung kasar, biaya satu rangkaian kunjungan luar negeri bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau 49 kali perjalanan, tentu nilainya sudah sangat fantastis dan bisa menyentuh angka triliunan rupiah,” ujar Azhari.

Ia menjelaskan, anggaran satu kali kunjungan kerja presiden ke luar negeri diperkirakan berkisar Rp10 miliar hingga Rp80 miliar tergantung jumlah negara yang dikunjungi, lama perjalanan, jumlah delegasi, hingga tingkat pengamanan.

Menurutnya, biaya tersebut meliputi operasional pesawat kepresidenan, bahan bakar, parkir bandara, hotel dan penginapan delegasi, uang harian pejabat, pengamanan Paspampres, kendaraan protokoler, tim medis, dokumentasi media, hingga biaya seremoni kenegaraan.

“Belum lagi biaya advance team, pengamanan berlapis, dan operasional protokol di negara tujuan. Jadi jangan heran kalau sekali lawatan multinegara bisa menghabiskan puluhan miliar rupiah,” katanya.

Diplomasi Internasional

Azhari mengatakan, publik tentu tidak anti diplomasi internasional. Namun, pemerintah harus mampu menjelaskan secara transparan hubungan langsung antara tingginya frekuensi lawatan luar negeri dengan manfaat konkret yang dirasakan rakyat kecil di dalam negeri.

“Rakyat hari ini masih menghadapi harga kebutuhan pokok mahal, PHK, infrastruktur daerah banyak rusak, tapi elite negara justru terlihat sibuk keliling dunia,” katanya.

Azhari menilai pola diplomasi Presiden Prabowo berbeda cukup jauh dibandingkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang selama menjabat dikenal lebih selektif dalam melakukan perjalanan luar negeri.

Menurutnya, pada era Jokowi, pendekatan efisiensi cukup terlihat, termasuk penggunaan pesawat komersial untuk kunjungan tertentu, pengurangan tim pendahulu, hingga penekanan bahwa perjalanan keluarga menggunakan biaya pribadi.

“Jokowi memang tetap sering ke luar negeri, tetapi publik melihat ada upaya penghematan dan pencitraan kesederhanaan. Sekarang masyarakat melihat frekuensi perjalanan jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Ia juga membandingkan dengan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikenal aktif dalam diplomasi internasional melalui konsep “million friends zero enemies”, namun tetap menuai kritik ketika anggaran kunjungan luar negeri dianggap terlalu besar.

“Di era SBY saja sudah dikritik ketika anggaran kunker ratusan miliar per tahun. Sekarang publik melihat intensitas lawatan Presiden Prabowo justru lebih tinggi lagi dalam waktu yang jauh lebih singkat,” kata Azhari.

Komitmen

Meski pemerintah menyebut sejumlah kunjungan menghasilkan komitmen investasi besar dari Jepang, Korea Selatan, Inggris hingga Amerika Serikat, LIPPSU menilai komitmen tersebut belum tentu langsung terealisasi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Komitmen investasi itu belum tentu langsung masuk. Jangan sampai rakyat hanya disuguhi angka-angka besar di atas kertas sementara utang negara, pajak, dan beban hidup masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Azhari juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan pemerintah pusat melalui pemangkasan perjalanan dinas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, kebijakan penghematan akan terlihat kontradiktif apabila di saat yang sama aktivitas kunjungan luar negeri presiden justru sangat intensif.

“Kalau rakyat diminta hemat, daerah diminta efisiensi, perjalanan dinas dipangkas, maka pejabat tertinggi negara juga harus memberi contoh penghematan,” katanya.

Ia meminta pemerintah lebih terbuka mempublikasikan total biaya kunjungan luar negeri, jumlah delegasi yang ikut, hingga capaian riil investasi yang benar-benar masuk ke Indonesia pasca-lawatan tersebut.

“Publik berhak tahu berapa uang negara yang dipakai dan apa hasil konkret yang diterima rakyat. Jangan sampai diplomasi hanya terlihat mewah di luar negeri tetapi tidak terasa dampaknya di dalam negeri,” pungkasnya.

Estimasi

Estimasi anggaran satu kali kunjungan kerja (kunker) luar negeri presiden dapat berkisar sekitar Rp10 miliar hingga Rp80 miliar tergantung jumlah negara yang dikunjungi, lama perjalanan, jumlah delegasi, serta tingkat pengamanan dan protokoler.

Hingga pertengahan Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan 49 kali kunjungan luar negeri ke sekitar 28 negara berbeda.

Intensitas kunjungan ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah awal pemerintahan pascareformasi. Berikut adalah ringkasan lawatan tersebut:

* Tahun Pertama (Okt 2024–Okt 2025): Melakukan 32 hingga 35 kunjungan ke 22-25 negara.

* Awal Tahun Kedua (Hingga Mei 2026): Menambah frekuensi hingga total mencapai 49 kunjungan.

* Negara Paling Sering Dikunjungi: Malaysia (5 kali), Uni Emirat Arab (4 kali), serta Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir (masing-masing 3 kali).

* Total Hari di Luar Negeri: Diestimasi mencapai 95 hingga 112 hari, atau setara dengan sekitar 3,5 bulan dari total masa jabatannya.

Kunjungan terbaru dilakukan pada awal Mei 2026 ke Filipina untuk menghadiri [KTT ke-48 ASEAN di Cebu

]Komponen biaya kunker presiden umumnya meliputi:

Operasional pesawat kepresidenan

Termasuk bahan bakar, parkir bandara, kru penerbangan, navigasi udara, dan maintenance pesawat selama perjalanan.

Pengamanan Paspampres

Biaya tim pengamanan inti, advance team, sterilisasi lokasi, kendaraan pengawalan, hingga koordinasi keamanan dengan negara tujuan.

Akomodasi hotel

Penginapan presiden, menteri, ajudan, staf protokol, tim medis, dan delegasi lain yang ikut mendampingi.

Uang harian dan konsumsi

Meliputi uang saku perjalanan dinas luar negeri, makan, transportasi lokal, serta kebutuhan operasional delegasi.

Transportasi lokal

Penyewaan kendaraan resmi, pengawalan, logistik rombongan, dan kendaraan cadangan di negara tujuan.

Tim protokol dan media

Operasional dokumentasi, konferensi pers, penerjemah, perlengkapan komunikasi, hingga jaringan keamanan digital.

Biaya diplomasi dan seremoni
Jamuan resmi, penyambutan kenegaraan, forum bilateral, hingga kegiatan bisnis dan investasi.

Jika kunjungan dilakukan ke banyak negara sekaligus dengan delegasi besar, total biaya bisa mendekati atau melebihi Rp80 miliar untuk satu rangkaian perjalanan.

Sebagai perbandingan:

Era SBY sempat dikritik karena anggaran kunjungan luar negeri mencapai sekitar Rp179 miliar per tahun.

Era Jokowi lebih menonjolkan efisiensi dengan mengurangi tim pendahulu dan beberapa kali menggunakan pesawat komersial.

Hingga Mei 2026, Presiden Prabowo tercatat sekitar 49 kali melakukan lawatan luar negeri, sehingga publik mulai menyoroti potensi total akumulasi anggaran perjalanan yang dinilai sangat besar.

Laporan : Hendra Gunawan