Medan, 12 Februari 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menilai Hendra Darmawan Siregar (HDS) tidak tepat memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut karena latar belakang pendidikan dan pengalaman dinilai tidak selaras dengan kebutuhan teknis infrastruktur.
Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari AM Sinik yang akrab disapa Ari, Kamis (12/2), mengatakan sejak awal pihaknya telah meragukan kapasitas HDS dalam memimpin organisasi perangkat daerah yang sangat teknis tersebut.
“Ya, kita ragukan, karena background jabatannya tidak nyambung dengan jabatan sekarang. PUPR itu bukan dinas administratif, tapi dinas teknis yang membutuhkan kompetensi rekayasa, perencanaan, dan penguasaan lapangan,” ujar Ari di Medan.
Menurut LIPPSU, Dinas PUPR menangani sektor strategis seperti pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, irigasi pertanian, pengendalian banjir, pembangunan talud dan tanggul, hingga penataan kawasan. Seluruh pekerjaan itu, kata Ari, membutuhkan pemahaman teknis yang kuat serta pengalaman langsung di bidang infrastruktur.
HDS diketahui berlatar belakang ilmu pemerintahan dan sosial politik, lulusan D-IV STPDN, kemudian meraih Magister Studi Pembangunan serta doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. LIPPSU menilai latar akademik tersebut tidak linier dengan kebutuhan teknis PUPR yang sarat aspek konstruksi dan engineering.
Selain itu, LIPPSU juga menyoroti rekam jejak karier HDS yang lebih dominan di bidang birokrasi pemerintahan, seperti pernah menjabat ajudan (ADC), lurah, camat, Kepala Dinas PMD Sumut, Sekretaris Badan Kesbangpol, hingga Kepala Biro Humas Setdaprov Sumut, sebelum dipercaya memimpin PUPR.
“Secara manajerial mungkin ada pengalaman, tetapi PUPR tidak cukup hanya dikelola dengan pendekatan administrasi. Harus ada leadership teknis yang memahami detail pekerjaan fisik dan risiko di lapangan, dan tidak harus meminta petunjuk dan arahan dari Nazaruddin Nasution Kabid Perencanaan” tegas Ari.
LIPPSU juga mencermati bahwa beban kerja Dinas PUPR sangat berat karena harus merespons persoalan infrastruktur secara terus-menerus, mulai dari kerusakan jalan, longsor, jembatan putus, irigasi tersumbat, banjir, hingga sedimentasi sungai.
Menurut Ari, tekanan pekerjaan semakin meningkat pasca bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada akhir 2025 yang menuntut respons cepat, terukur, dan berbasis keahlian teknis.
“Ini dinas yang setiap hari menghadapi persoalan nyata masyarakat. Salah penanganan bisa berdampak langsung pada ekonomi, keselamatan warga, dan ketahanan pangan,” katanya.
LIPPSU menilai pengunduran diri HDS merupakan konsekuensi logis dalam menjaga profesionalitas tata kelola pemerintahan, sekaligus momentum untuk melakukan pembenahan kelembagaan di sektor infrastruktur.
Dengan alokasi anggaran infrastruktur APBD Sumut 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,3 triliun—sekitar Rp1 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan serta lebih dari Rp300 miliar untuk sektor sumber daya air—LIPPSU menegaskan perlunya figur kepala dinas yang benar-benar memiliki kapasitas teknis dan manajerial sekaligus.
“Anggaran besar harus dikelola oleh orang yang tepat. Kalau tidak, risiko kegagalan proyek, pemborosan, bahkan kerusakan infrastruktur akan terus berulang,” ujar Ari.
LIPPSU berharap pergantian kepemimpinan di Dinas PUPR menjadi momentum memperbaiki tata kelola pembangunan, mempercepat pemulihan infrastruktur, serta memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Utara.
By: Redaksi
