LIPPSU: Perumda Tirtanadi Nyaris Karam Digoyang Bobby Nasution

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kisruh yang terus terjadi di tubuh Perumda Tirtanadi.

Menurut Azhari, sejak Bobby Nasution menjabat sebagai Gubernur Sumut, banyak pejabat di lingkungan pemerintahan dan BUMD yang mundur maupun dimundurkan. Kondisi itu disebut sebagai sinyal buruk dalam tata kelola manajemen pemerintahan daerah.

“Ini baru beberapa bulan kepemimpinan Bobby Nasution di Sumut, tapi sudah banyak pejabat yang mundur dan dimundurkan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam cara mengelola manajemen institusi pemerintahan,” tegas Azhari, Kamis (30/4).

Azhari menyoroti pengunduran diri Salman Farizi Sihotang dari jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirtanadi yang dinilai sangat janggal dan belum pernah terjadi sebelumnya di level direksi BUMD strategis tersebut.

“Baru kali ini pejabat setingkat direktur utama bidang keuangan yang vital dalam sebuah perusahan daerah memilih mundur di tengah jalan. Ini bukan persoalan biasa dan harus dibaca sebagai alarm serius adanya tekanan maupun ketidaknyamanan di internal,” katanya.

LIPPSU juga mengkritik pola penempatan pejabat di lingkungan Perumda Tirtanadi yang dinilai tidak berbasis kompetensi profesional.

“Perumda ini bisa bocor dan karam kalau dikelola bukan oleh ahlinya. Misalnya terjadi pada direktur limbah Ikhrima Hamidy, karena rekomendasi salah satu partai pendukung dalam Pilkada, ditetapkan menjadi direktur limbah, jelas beliau bukan ahlinya di bidang limbah. Bagaimana mau membenahi pelayanan air limbah kalau manajemennya tidak profesional,” ujar Azhari.

Berdasarkan hasil penelusuran LIPPSU hingga 30 April 2026, berbagai persoalan disebut terus membayangi Perumda Tirtanadi. Mulai dari mundurnya Salman Farizi Sihotang, keluhan masyarakat soal air keruh dan distribusi yang macet, hingga persoalan pesangon pensiunan yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp4 miliar kepada 14 pensiunan sampai dengan uang tunjangan kerajinan atau intensif pegawai yang mau masuk dua bulan belum dibayar.

Selain itu, LIPPSU juga menyoroti dugaan adanya tekanan kepemimpinan di internal perusahaan. Beberapa laporan media lokal menyebut Salman Farizi merasa tidak nyaman akibat kritik tajam yang terus diarahkan kepadanya.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya “belanja titipan gelap” bernilai puluhan miliar rupiah yang disebut dipaksakan masuk ke anggaran perusahaan tanpa pembahasan dan perencanaan resmi. Dugaan itu dinilai menjadi salah satu faktor yang memperkeruh situasi internal Perumda Tirtanadi.

“Kalau benar ada belanja titipan dan intervensi berlebihan dalam tata kelola perusahaan, maka ini sangat berbahaya bagi masa depan BUMD air minum milik rakyat Sumut,” ujar Azhari.

LIPPSU menilai kondisi pelayanan Perumda Tirtanadi saat ini juga masih jauh dari harapan masyarakat. Sejumlah wilayah di Medan hingga Berastagi masih mengalami persoalan distribusi air bersih, tekanan air rendah, hingga air keruh akibat kebocoran pipa dan lemahnya pengawasan operasional.

“Rakyat butuh air bersih, bukan drama pergantian pejabat dan konflik internal berkepanjangan,” katanya.

Meski manajemen Perumda Tirtanadi mengklaim telah melakukan sejumlah langkah perbaikan seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru dan penambahan sumber mata air di Berastagi, namun LIPPSU menilai hasilnya belum dirasakan signifikan oleh masyarakat.

Karena itu, LIPPSU meminta Gubernur Sumut segera melakukan evaluasi total terhadap pola kepemimpinannya dan tata kelola BUMD di Sumatera Utara agar tidak semakin menimbulkan krisis kepercayaan publik. Kalau tidak mampu menjadi Gubernur lebih baik mundur saja, jangan akhirnya masyarakat jadi korban.

“BUMD jangan dijadikan arena politik dan tempat balas jasa. Kalau ini terus terjadi, Perumda Tirtanadi bisa benar-benar karam, kalau tak mampu memimpin Sumut, lebih baik mundur aja, jangan Sumut ini diobok-obok dengan kata manis tapi bersilat lidah” pungkas Azhari.

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui Pemprov Sumut menegaskan pihaknya menghormati seluruh masukan dari masyarakat maupun lembaga pemerhati pembangunan. Namun, Pemprov memastikan langkah evaluasi dan pembenahan di lingkungan BUMD dilakukan demi memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Evaluasi di tubuh BUMD adalah hal biasa dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumut tidak memiliki kepentingan lain selain memastikan pelayanan publik berjalan maksimal,” demikian keterangan Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut juga menegaskan pengunduran diri pejabat di lingkungan Perumda Tirtanadi merupakan keputusan pribadi yang harus dihormati dan tidak dapat langsung dikaitkan dengan tekanan ataupun intervensi politik tanpa dasar yang jelas.

Terkait tudingan penempatan pejabat yang dinilai tidak profesional, Pemprov Sumut memastikan seluruh proses penunjukan direksi dan pejabat BUMD dilakukan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemprov Sumut menyebut Perumda Tirtanadi saat ini terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari perbaikan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air, pengurangan kebocoran pipa, hingga penambahan sumber air baku di sejumlah daerah.

“Fokus utama kami adalah memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat terus meningkat. Kritik menjadi bahan evaluasi, namun seluruh tuduhan tentu harus disertai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup pihak Pemprov Sumut.

Diujung steatmannya Azhari Sinik menyatakan, jabatan yang diemban itu amanah berdasarkan sumpah, niat baik dan buruknya yang dikerjakan kita kembalikan kepada Tuhan, silakan saja berkilah membela diri, hanya Allah yang maha tahu, tidak ada setitikpun manusia lepas darinya, karena ini terkait atas kebutuhan manusia, dan modal dasar air Tirtanadi itu dari Allah, pungkasnya. (SS).

Laporan : Tim.