MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Sumatera Utara periode 2025–2030 menuai sorotan. Mantan Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DPD Golkar Sumut, Zainal Sinambela, mempertanyakan arah kaderisasi dan konsistensi penerapan disiplin organisasi dalam kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Andar Amin Harahap.
Menurut Zainal, komposisi pengurus yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor SKEP-138/DPP/GOLKAR/XII/2025 memunculkan tanda tanya besar, terutama terkait penempatan Yasir Ridho Lubis sebagai Ketua Harian dan Rolel Harahap sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut.
Ia menilai, penempatan kedua nama tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa loyalitas terhadap keputusan partai tidak lagi menjadi ukuran utama dalam menempati jabatan strategis.
“Kalau benar kader yang pernah mengambil sikap politik berbeda dengan keputusan resmi partai tetap mendapat posisi penting, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kader-kader yang selama ini tetap tegak lurus terhadap kebijakan organisasi,” ujar Zainal.
Zainal mengingatkan bahwa Partai Golkar merupakan organisasi politik besar yang selama ini dikenal memiliki sistem kaderisasi dan disiplin organisasi yang kuat. Karena itu, menurutnya, setiap penempatan jabatan seharusnya mempertimbangkan rekam jejak loyalitas kader terhadap keputusan partai.
Ia menyinggung dinamika politik pada Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, Yasir Ridho Lubis tetap maju sebagai calon Wakil Wali Kota Medan, sementara Partai Golkar secara resmi mendukung pasangan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap yang kemudian memenangkan kontestasi tersebut.
Selain itu, Zainal juga menyoroti Rolel Harahap yang maju dalam Pilkada Tanjung Balai bersama dukungan partai politik lain, sedangkan Golkar secara resmi mengusung Mahyaruddin Salim.
“Fakta-fakta politik itu tentu menjadi catatan. Ketika keputusan partai sudah ditetapkan, semestinya seluruh kader menghormati dan menjalankan keputusan tersebut. Kalau kemudian justru mendapat promosi jabatan, wajar bila muncul pertanyaan mengenai standar penilaian yang digunakan,” katanya.
Menurut Zainal, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan kader yang selama ini bekerja membesarkan partai tanpa pernah meninggalkan garis kebijakan organisasi.
“Jangan sampai kader yang setia menjaga marwah partai justru tersisih, sementara mereka yang pernah mengambil langkah politik berbeda kembali memperoleh posisi strategis. Hal seperti ini dapat memengaruhi semangat kader di bawah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia meminta DPP Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan kepengurusan DPD Golkar Sumut agar prinsip kaderisasi, loyalitas, dan disiplin organisasi tetap menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Zainal juga menilai kepemimpinan organisasi harus mampu menghadirkan regenerasi yang sehat dengan memberi ruang kepada kader-kader yang memiliki dedikasi dan konsistensi terhadap perjuangan partai.
“Partai sebesar Golkar harus menjadi rumah bagi kader yang bekerja dan berjuang. Jabatan bukan sekadar penghargaan politik, melainkan amanah untuk membesarkan organisasi. Karena itu, penempatannya harus didasarkan pada integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap keputusan partai,” pungkas Zainal Sinambela.
Laporan : Agus Yahya
