Warganet Berikan Raport Merah Untuk Pemkab Langkat

Langkat, 3 Maret 2026.

LANGKAT, PROMEDIA.NEWS | Gelombang kritik publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat semakin menguat di awal tahun 2026. Sejumlah warganet, tokoh masyarakat, hingga lembaga publik memberikan “raport merah” kepada pemerintahan Bupati Syah Afandin dan Wakil Bupati Tiorita Surbakti atas penilaian mereka terhadap kinerja pemerintahan setahun lebih masa jabatan yang dinilai kurang menyentuh persoalan riil di masyarakat.

 

Evaluasi Publik via Medsos: Kritik Meluas dan Tajam

Pantauan media menunjukkan bahwa rapor merah tersebut diberikan melalui jajak pendapat di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Mayoritas netizen tidak memberikan nilai tinggi dalam skala evaluator kinerja, bahkan banyak komentar yang menyebutkan angka “0”, “minus banyak”, bahkan penilaian sarkastik lainnya terhadap kinerja Pemkab Langkat.

Sejumlah unggahan dari warga di berbagai kecamatan menyoroti masalah infrastruktur yang belum terselesaikan. Misalnya, warga Desa Kampung Nangka di Kecamatan Secanggang menyatakan bahwa jalan utama mereka masih rusak parah tanpa perbaikan berarti setelah bertahun-tahun berlalu. “Jalan ini dari dulu belum pernah diperbaiki, nilainya –0,” tulis salah satu akun warganet. Kritik serupa juga datang dari masyarakat Pematang Jaya, yang melontarkan humor pedas tentang keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga mereka.

Lebih jauh, keluhan tidak hanya soal jalan, tetapi juga mengenai pelayanan publik dan kesejahteraan profesional seperti keluhan guru tentang keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan THR, yang menurut mereka belum tersalurkan sebagaimana mestinya.

 

Kritik Penanganan Bencana: Isu Banjir Masih Menjadi Sorotan

Selain infrastruktur, satu isu besar yang terus menjadi sorotan adalah penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Langkat akhir tahun 2025 hingga awal 2026. Hujan deras yang turun berhari-hari telah menyebabkan banjir parah di berbagai kecamatan, sehingga banyak warga harus mengungsi dan akses logistik serta pelayanan publik terhambat.

Warganet mencerminkan kekecewaan mereka dengan membandingkan bantuan yang datang dari berbagai pihak dengan lambatnya respons pemerintah daerah di titik terdampak. Kritikan tajam pun datang dari lembaga Lawan Institute Sumut yang mempertanyakan kecepatan, kesigapan, dan kehadiran langsung Pemkab Langkat di tengah penderitaan warga terdampak banjir. Menurut koordinator lembaga tersebut, tindakan pemerintah tidak cukup cepat dan kurang peka terhadap kondisi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Banjir ini bukan hanya berdampak pada rumah dan jalan, tetapi juga fasilitas kesehatan. Laporan dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan ada sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat banjir, sehingga memperburuk layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

 

Respons Komunitas dan Bantuan Eksternal

Di tengah kritik terhadap pemerintah daerah, berbagai pihak justru menunjukkan kepedulian aktif terhadap warga terdampak banjir di Langkat. Misalnya:

1. Pemerintah Kota Palembang : mengirim bantuan logistik berupa beras, gula, minyak goreng, dan mie instan kepada warga Langkat sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
2. Organisasi kemanusiaan seperti BAZNAS Kabupaten Langkat mengoperasikan posko tanggap bencana untuk pemeriksaan kesehatan dan distribusi bantuan pangan.
3. Lembaga pendidikan seperti Universitas Negeri Medan (Unimed) bahkan menurunkan puluhan mahasiswa untuk membantu proses pemulihan pascabencana serta penguatan ekonomi lokal.
4. Bantuan sosial juga datang dari Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, yang menyalurkan sembako dan pakaian layak pakai kepada warga Desa Cempa di Kabupaten Langkat.

 

Upaya Pemerintah Daerah

Menanggapi gelombang kritik, Pemkab Langkat telah mengambil sejumlah langkah yang mereka sebut sebagai bentuk respons kebijakan terhadap bencana banjir. Salah satu langkah nyata adalah penerimaan hibah lahan seluas 4,6 hektare dari perusahaan swasta untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan rumah terdampak banjir.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya meredam kritik dari publik, terutama mereka yang menilai bahwa aksi nyata pemerintah belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

 

Kata Pengamat dan Masyarakat

Dalam memotret fenomena kritik tajam ini, analisis beberapa pengamat media sosial menunjukkan bahwa “rapor merah” bagi pemerintah daerah merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan yang kuat atas persepsi rendahnya kecepatan respon, efektivitas program, dan dampak langsung bagi warga biasa. Reaksi ini diperparah oleh tanda-tanda bahwa beberapa prioritas publik masih belum tersentuh secara optimal oleh program pembangunan daerah.

By: Syafaruddin Sikumbang.