JAKARTA, PROMEDIA.NEWS – Program Retret kepala daerah yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kini menuai sorotan tajam. Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menilai munculnya sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah menjadi indikator bahwa program pembinaan integritas tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Azhari Sinik, retret yang membawa misi memperkuat karakter kepemimpinan, disiplin, dan integritas kepala daerah seharusnya mampu menjadi benteng awal pencegahan praktik korupsi.
Namun, jika setelah program tersebut masih ditemukan kepala daerah yang berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan korupsi, maka pemerintah perlu mempertanyakan efektivitas konsep pembinaan yang selama ini dijalankan.
“Retret jangan hanya menjadi kegiatan seremonial. Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa pembinaan kepala daerah mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kebocoran anggaran daerah,” ujar Azhari A.M Sinik dalam pernyataannya.
Dari Barak Pembinaan Menuju Ruang Pemeriksaan KPK
Publik kemudian mempertanyakan efektivitas pendekatan pembinaan melalui kegiatan seremonial dan pendidikan singkat.
Sebab, korupsi di daerah bukan hanya persoalan pemahaman nilai kebangsaan, melainkan juga berkaitan dengan sistem pengawasan, transparansi anggaran, tata kelola birokrasi, serta kuatnya godaan kepentingan politik dan proyek pemerintah.
Pertanggungjawaban Mendagri Dipertanyakan
Azhari Sinik menilai Kemendagri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepala daerah yang telah mengikuti berbagai program pembekalan benar-benar memahami prinsip pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, persoalan korupsi di daerah bukan hanya menyangkut perilaku individu kepala daerah, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan, mekanisme pencegahan, serta efektivitas pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat.
“Kalau program yang menghabiskan energi dan perhatian besar tidak mampu memperkuat integritas kepala daerah, maka harus ada evaluasi terhadap konsep dan pelaksanaannya,” tegasnya.
Desakan Presiden Prabowo Evaluasi Kinerja Mendagri
Atas kondisi tersebut, Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M Sinik meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri.
Azhari Sinik bahkan mendesak agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertanggung jawab secara politik apabila pemerintah menilai program pembinaan kepala daerah tidak memberikan hasil yang maksimal.
“Presiden Prabowo harus berani melakukan evaluasi. Jika seorang menteri tidak mampu menjawab persoalan besar dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya, maka pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden sebagai bentuk perbaikan pemerintahan,” kata Azhari.
Bukan Sekadar Retret, Tapi Sistem Pencegahan
Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari A.M Sinik, menilai pemberantasan korupsi di daerah tidak cukup hanya melalui kegiatan pembinaan. Dibutuhkan penguatan sistem transparansi anggaran, pengawasan internal pemerintah, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta keterbukaan informasi publik.
Kasus-kasus OTT yang melibatkan pejabat daerah menjadi pengingat bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.
Kini publik menunggu apakah Kemendagri mampu menunjukkan evaluasi konkret terhadap program pembinaan kepala daerah atau justru retret hanya akan dikenang sebagai agenda seremonial tanpa dampak besar terhadap pencegahan korupsi.
Pertanyaan besarnya: apakah masalahnya hanya pada individu kepala daerah, atau ada persoalan yang lebih dalam dalam sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah?
persoalan pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, perizinan, hingga pengelolaan anggaran daerah.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan lebih luas. Pembinaan kepala daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem pencegahan, pengawasan, serta keterbukaan informasi publik.
Retret mungkin dapat menjadi pintu masuk membangun karakter kepemimpinan. Namun, tanpa perubahan sistem yang kuat, pembekalan tersebut berisiko berhenti sebagai simbol tanpa mampu mengubah perilaku kekuasaan.
Pertanyaan yang Kini Mengemuka
Setelah berbagai program pembinaan dilakukan, publik kini menunggu jawaban:
Apakah pemerintah mampu membangun sistem yang benar-benar mencegah kepala daerah terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan?
Apakah retret menjadi titik awal reformasi kepemimpinan daerah, atau hanya menjadi agenda formal tanpa dampak nyata?
Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika tujuan besar menciptakan pemerintahan bersih belum sepenuhnya tercapai?
Retret telah selesai. Tetapi ujian integritas kepala daerah dan efektivitas sistem pengawasan pemerintah pusat masih terus berlangsung.
Karena itu, pembinaan kepala daerah harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, serta mekanisme pencegahan yang nyata.
Jejak Kekuasaan: Ujian Sesungguhnya Setelah Pulang Retret
Retret mungkin memberikan pembekalan kepemimpinan, tetapi ujian sebenarnya terjadi ketika kepala daerah kembali memegang kendali kekuasaan di wilayah masing-masing.
Di situlah integritas diuji: saat berhadapan dengan kepentingan politik, tekanan kelompok, jaringan bisnis, serta pengelolaan anggaran bernilai besar.
LIPPSU menilai keberhasilan sebuah program pemerintah tidak boleh hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari perubahan nyata yang dihasilkan.
Jejak OTT: Alarm Keras Bagi Pemerintah Pusat
Kasus-kasus OTT terhadap pejabat daerah menjadi pengingat bahwa persoalan korupsi masih menjadi ancaman serius dalam tata kelola pemerintahan.
Fenomena tersebut membuat publik bertanya: apakah metode pembinaan selama ini sudah menyentuh akar persoalan, atau hanya memberikan pemahaman di tingkat permukaan?
Desakan ke Istana: Evaluasi Total Kemendagri
LIPPSU mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja Kemendagri sebagai institusi yang memiliki mandat membina dan mengawasi pemerintahan daerah.
Azhari menegaskan, evaluasi bukan semata persoalan pergantian pejabat, tetapi bagaimana pemerintah memastikan sistem pemerintahan berjalan lebih bersih dan bertanggung jawab.
Menurutnya, apabila sebuah kebijakan besar tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan, pemerintah harus berani melakukan koreksi.
Kini publik menunggu langkah Istana: apakah akan ada evaluasi besar terhadap sistem pembinaan kepala daerah, atau retret hanya akan tercatat sebagai program tanpa perubahan berarti?
Jejak uang menjadi sorotan. Jejak kekuasaan menjadi pertanyaan. Jejak OTT menjadi peringatan. Dan publik menunggu tindakan nyata pemerintah dibawah komando Presiden Prabowo Subianto.
Penulis : Faisal
