MBG Makin Menggila

JAKARTA, PROMEDIA.NEWS | Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Instruksi itu disampaikan kepada seluruh SPPG agar segera menambah penerima manfaat kelompok “3B” dalam waktu singkat. Negara tampak semakin yakin bahwa solusi masa depan bangsa terletak pada ompreng yang datang tepat waktu.

Di negeri yang rakyatnya masih sanggup bertahan dengan warung pinggir jalan, kebun kecil, ikan asin, telur dadar, dan utang di kios tetangga, negara tiba-tiba datang membawa nampan besar bernama penyelamatan gizi nasional. Seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang kelaparan massal. Seolah semua ibu hamil sedang kekurangan protein. Seolah semua balita tinggal menunggu stunting datang mengetuk pintu rumah mereka.

Padahal Rakyat Tidak Sedang Meminta Disuapi

Tidak ada antrean panjang warga yang membawa piring kosong ke kantor kecamatan sambil berteriak meminta makan. Tidak ada pengungsian kelaparan seperti di negara perang. Pasar tetap ramai. Warung nasi tetap hidup. Pedagang gorengan bahkan tetap bertahan lebih kuat daripada banyak startup digital.

Tetapi negara tampaknya memiliki imajinasi sendiri: bahwa semakin banyak rakyat diberi makan negara, semakin besar keberhasilan politik yang bisa dipamerkan.

Akhirnya MBG bergerak seperti mesin raksasa tanpa rem. Awalnya anak sekolah. Lalu ibu hamil. Kemudian ibu menyusui. Setelah itu balita. Publik mulai bertanya-tanya dengan cemas: habis ini siapa lagi?

Kucing hamil? Ayam petelur? Atau ikan lele yang dianggap kekurangan omega-3?

Di ruang rapat berpendingin udara, mungkin ada keyakinan mulia bahwa seluruh rakyat harus diselamatkan dari ancaman gizi buruk. Tetapi di lapangan, kenyataan jauh lebih rumit. Banyak keluarga miskin sekalipun masih memiliki harga diri. Mereka mungkin kekurangan uang, tetapi belum tentu ingin hidup dari ompreng negara setiap hari.

Karena Bagi Sebagian Rakyat Indonesia, Makan adalah Martabat.

Ada bapak tukang becak yang tetap bangga membelikan anaknya nasi dari hasil keringat sendiri. Ada ibu penjual sayur yang rela bangun subuh agar dapurnya tetap mengepul tanpa bantuan negara. Ada keluarga sederhana yang lebih memilih makan tempe bersama daripada menjadi angka statistik penerima program nasional.

Namun dalam logika MBG modern, semua tampaknya disederhanakan menjadi satu kesimpulan: rakyat perlu diberi makan oleh negara.

Yang lebih aneh, ketika makanan tidak diminati atau tidak diambil, jawaban birokrasi terdengar santai: “tidak apa-apa.”

Padahal itu Uang Negara.

Dan uang negara bukan daun kelor yang tumbuh sendiri di belakang rumah kementerian. Itu uang pajak rakyat. Uang utang negara. Uang hasil eksploitasi sumber daya alam. Uang yang setiap rupiahnya seharusnya dipertanggungjawabkan dengan hati-hati.

Tetapi kini negara justru masuk ke fase baru: memproduksi makanan massal tanpa kepastian kebutuhan riil penerimanya.

Bayangkan Logikanya.

Negara memasak. Negara mengantar. Negara membayar dapur. Negara membayar distribusi. Negara membayar pengawasan. Negara menyiapkan ompreng. Lalu rakyat boleh menolak karena tidak butuh.

Dan ketika makanan terbuang, semua diminta memaklumi demi masa depan generasi emas.

Ironisnya, stunting sendiri sebenarnya bukan misteri gaib. Negara memiliki data sangat rinci: posyandu, puskesmas, BKKBN, keluarga risiko stunting, hingga data by name by address.

Artinya pemerintah sebenarnya tahu siapa yang membutuhkan intervensi khusus.

Tetapi pendekatan presisi tampaknya kalah menarik dibanding proyek raksasa yang bisa difoto dari drone.

Semakin besar dapur. Semakin panjang antrean. Semakin banyak ompreng. Semakin megah narasi penyelamatan bangsa.

Di titik tertentu, MBG mulai terasa bukan lagi program kesehatan publik, melainkan pertunjukan administratif terbesar sejak republik ini sibuk membagikan bantuan demi bantuan sambil lupa membangun kemandirian rakyat.

Negara akhirnya tampak seperti ibu kos nasional: sibuk memastikan semua orang makan, tetapi lupa bertanya apakah penghuninya sebenarnya lapar.

Dan mungkin inilah fase paling absurd dari pembangunan modern Indonesia: ketika rakyat belum tentu meminta makan, tetapi negara terlanjur keranjingan menyuapi semua orang.(SS).