LIPPSU: Kadis Labura Kembali “Berguguran”, Tertular “Virus” Dari Pemprovsu “Bukti Pimpinan Yang Bobrok, Sebaiknya Mundur”

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyoroti fenomena mundurnya sejumlah kepala dinas di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang terjadi secara beruntun.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menilai kondisi tersebut tidak lazim dan perlu mendapat perhatian serius. Dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026), Azhari mengibaratkan gelombang pengunduran diri itu seperti COVID-19 yang cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Menurutnya, fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan yang berpotensi sistemik dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini seperti virus yang menular. Satu mundur, diikuti yang lain. Bahkan bisa menyebar tanpa gejala yang tampak di permukaan,” ujarnya.

Diketahui, tiga kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labura resmi mengajukan pengunduran diri sejak 20 April 2026, yakni Ardiansyah Siregar (Kadis Dukcapil), Zulkarnaen (Kadis DPMPTSP), dan Suherman Siagian (Kadis Ketahanan Pangan). Secara resmi, alasan yang disampaikan adalah faktor kesehatan dan pertimbangan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Labura melalui BKPSDM menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Untuk menjaga stabilitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) di masing-masing dinas yang ditinggalkan.

Namun, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Hingga April 2026, tercatat sedikitnya enam kepala dinas di Labura telah mengundurkan diri dalam dua gelombang. Sebelumnya, tiga pejabat lain juga telah lebih dahulu mundur dari Dinas Kominfo, PUPR, dan Perkim.

 

Tekanan Target

Sumber internal LIPPSU menyebutkan, ada anggapan bahwa mundurnya para pejabat senior ini berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi ekspektasi atau tekanan target kinerja yang tinggi di bawah kepemimpinan Bupati Labura, Hendri Yanto Sitorus.

“Muncul spekulasi bahwa pengunduran diri dilakukan sebelum adanya evaluasi jabatan atau mutasi besar-besaran, sebagai langkah untuk mundur secara terhormat,” ungkap sumber tersebut.

Meski belum ada pernyataan resmi terkait kasus hukum, publik kerap mengaitkan pengunduran diri serentak pejabat di Sumatera Utara dengan upaya menghindari tanggung jawab atas proyek tertentu atau persoalan administrasi yang tengah diaudit.

Isu ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja juga menjadi perhatian, mengingat banyak jabatan strategis kini hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Pemkab Labura terkait hal tersebut.

Di sisi lain, fenomena serupa juga terjadi di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sejak awal masa kepemimpinan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, pada 2025, sedikitnya tujuh pejabat eselon II dilaporkan mengundurkan diri.

Secara resmi, alasan yang disampaikan beragam, mulai dari kesehatan, keluarga, hingga evaluasi kinerja. Namun di tengah publik, berkembang berbagai spekulasi mulai dari tekanan target kerja, ketidaknyamanan birokrasi, hingga potensi persoalan administratif.

Menanggapi hal itu, Bobby Nasution menyatakan bahwa ia bersyukur para pejabat tersebut “tahu diri” jika merasa tidak mampu bekerja maksimal. Ia juga menegaskan bahwa mayoritas pejabat yang mundur memiliki rapor merah atau hasil penilaian kinerja yang kurang baik.

Azhari menegaskan, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen pemerintahan, khususnya dalam aspek kepemimpinan, beban kerja, serta iklim birokrasi.

“Kalau ini dibiarkan, bisa berdampak pada terganggunya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat, ini bukti pimpinan tertinggi itu yang tidak benar dan bobrok, kenapa anak buah yang disalahkan, sebaiknya Bupati dan Gubernur yang mundur, ” tegasnya.

LIPPSU pun mendorong adanya transparansi dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. (SS).

Laporan : Suardi, SH.