LIPPSU: Doli Datang Dan Retaknya Akar Pohon Beringin Di Sumut

Kamis, 25 Desember 2025

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – PENUNJUKAN Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara bukan sekadar pergantian figur dalam struktur organisasi. Peristiwa ini membuka tabir konflik internal yang lebih dalam, memperlihatkan pertarungan kepentingan, arah kekuasaan, dan masa depan Partai Golkar di salah satu provinsi strategis di Indonesia.

 

LIPPSU (Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara) membaca langkah ini sebagai sinyal disharmoni serius. Mundurnya Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, menjadi indikator bahwa keputusan tersebut tidak lahir dari konsensus internal, melainkan tekanan politik dari atas.

Secara historis dan elektoral, Sumatera Utara merupakan salah satu lumbung suara penting Partai Golkar. Dalam beberapa pemilu terakhir, Golkar konsisten berada di jajaran partai papan atas di Sumut, menguasai kursi legislatif strategis baik di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, serta memiliki jaringan kepala daerah yang kuat.

Di bawah kepemimpinan Musa Rajekshah (Ijeck), Golkar Sumut juga mencatatkan stabilitas organisasi relatif solid pasca-Pemilu 2024. Tidak ada gejolak terbuka, struktur berjalan, dan konsolidasi daerah tetap berlangsung.

“Karena itu, pencopotan Ijeck melalui mekanisme Plt justru menimbulkan tanda tanya besar: jika kinerjanya dinilai baik, mengapa harus diganti sebelum Musda?,” kata Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, yang akrab disapa Ari, di Medan, Kamis (25/12).

Ari menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar siapa diganti oleh siapa, melainkan cara pergantian itu dilakukan. AD/ART Partai Golkar dan surat edaran resmi DPP menyebutkan bahwa kepengurusan DPD Tingkat I dan II berakhir setelah adanya penetapan jadwal Musda.

Fakta bahwa DPD Golkar Sumut telah mengusulkan Musda, namun DPP tidak menetapkan jadwal, lalu justru menunjuk Plt, menjadi preseden buruk dalam tata kelola partai. Dalam logika organisasi modern, ini mencerminkan sentralisasi kekuasaan berlebihan dan pelemahan otonomi daerah partai.

Metafora Pohon Beringin: Akar yang Digergaji

Azhari AM Sinik mengibaratkan kondisi Golkar Sumut seperti pohon beringin yang akarnya mulai digergaji dari dalam. Metafora ini relevan. Dalam politik, akar adalah: kader daerah, loyalitas struktural, dan legitimasi kepemimpinan.

Ketika akar dilemahkan melalui keputusan sepihak, pohon memang masih berdiri—namun rapuh. Golkar Sumut bisa kehilangan militansi kader, soliditas struktur, dan kepercayaan pemilih.

Data politik menunjukkan bahwa partai besar yang mengalami konflik internal menjelang Musda atau Pilkada cenderung kehilangan suara, bahkan terbelah menjadi faksi-faksi yang saling menjatuhkan. Golkar sendiri memiliki sejarah panjang perpecahan internal di berbagai daerah yang berujung pada kemerosotan elektoral.

Oligarki Baru

LIPPSU juga menyoroti dugaan bahwa konflik ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait konfigurasi kekuasaan nasional. Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, dinilai memiliki kepentingan menjaga kesinambungan kekuasaan politik pasca-Jokowi hingga era Prabowo.

Nama-nama seperti: Hendri Sitorus, Erni Aryanti Sitorus, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, muncul dalam pusaran spekulasi elite. Dalam konteks ini, Golkar Sumut diposisikan bukan sekadar organisasi politik daerah, melainkan alat tawar kekuasaan nasional.

Jika benar Musda diarahkan untuk mengunci hasil sejak awal, maka Golkar Sumut berisiko kehilangan ruh demokrasi internal yang selama ini menjadi salah satu pembeda partai besar dengan partai transaksional.

Konflik elite yang terbuka membawa konsekuensi serius: Turunnya kepercayaan kader akar rumput, melemahnya mesin partai menjelang Pilkada dan Pemilu berikutnya dan Potensi delegitimasi hasil Musda serta munculnya resistensi internal yang berkepanjangan.

Pengunduran diri Ilhamsyah adalah alarm awal. Jika suara-suara kritis terus diabaikan, bukan tidak mungkin Golkar Sumut mengalami erosi kekuatan secara perlahan namun pasti.

Golkar dikenal sebagai partai tua dengan kemampuan bertahan tinggi. Namun sejarah juga mencatat, tidak ada partai yang tumbang karena serangan luar—semuanya runtuh karena konflik internal yang dibiarkan membusuk.

Jika DPP Golkar tidak segera mengembalikan proses ke rel konstitusional partai—Musda yang adil, transparan, dan berlandaskan AD/ART—maka peringatan LIPPSU patut dipandang serius: pohon beringin itu belum tumbang, tetapi akarnya sudah mulai keropos.