LIPPSU : Beranikah Kejatisu Seret Suaib Sitorus ke Penjara?, Terkait Pengadaan Kondom yang Rugikan Negara

Medan, 25 Februari 2026.

MEDAN, PROMEDIA. NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), sampai saat ini masih mempertanyakan Integritas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan dan penegakan hukum terkait dengan para pembegal dan penjarah uang rakyat. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak kasus tindak pidana korupsi di Sumatera Utara yang melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu belum tuntas ditangani Kejatisu sampai kemeja hijau, masih berputar putar dalam pusaran keraguan, seperti kasus Smordbort Langkat dan Tebing Tinggi, dana DAK Disdik Sumut yang melibatkan Haris Lubis mantan Kadisdik Sumut dan lainnya.

“Azhari A.M Sinik, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), kita masih mempertanyakan integritas Kejatisu dalam menangani kasus penjarahan dan pembegalan uang rakyat yang dikorupsi, pasalnya sampai saat ini, masih berputar putar dipusaran keraguan. Seperti kasus Suaib Sitorus, terkait kasus kondom, apakah kejatisu berani menyeretnya ke penjara?, jelasnya.

 

Dalam menindak lanjuti kasus Kondom

Dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi program alat kontrasepsi dan kegiatan keluarga berencana (KB) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), yang menjadi sorotan publik. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, memastikan pihaknya serius menangani laporan tersebut.

Perkara ini menyeret nama Muhammad Suib Sitorus, yang kini menjabat Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut. Sebelum bertugas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Suib pernah menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Labura, serta sempat menduduki posisi Sekretaris Daerah Labura.

Laporan dugaan korupsi tersebut telah disampaikan ke Kejati Sumut. Dalam laporan itu, terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan berpotensi terjadi mark-up maupun kegiatan fiktif.

Pada program administrasi perkantoran dan kegiatan KB, realisasi anggaran disebut mencapai Rp 3,954 miliar dari pagu Rp 4,152 miliar atau sekitar 95 persen. Persentase yang nyaris menyentuh angka penuh itu dinilai tidak lazim dan rawan manipulasi.

Kemudian, untuk kegiatan pemasangan kontrasepsi, tercatat realisasi Rp 297,2 juta dari Rp 343 juta (86,66 persen). Sementara pembinaan pelayanan KB/KR terealisasi Rp 34,4 juta dari Rp 40,5 juta (85,03 persen), yang diduga digelembungkan melalui laporan fiktif.

Tak hanya itu, anggaran pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) atau KKR disebut terealisasi Rp 128,1 juta dari Rp 128,7 juta (99,54 persen). Pos ini bahkan disebut-sebut sebagian fiktif.

Secara keseluruhan, total belanja Dinas P2KB Labura tercatat Rp 8,239 miliar. Namun dari angka tersebut, hanya Rp 6,631 miliar yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan. Sisanya, sekitar Rp 1,607 miliar, diduga tidak jelas penggunaannya dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dana yang bersumber dari APBD Labura itu diduga raib melalui rekayasa laporan pertanggungjawaban dan kegiatan yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Menanggapi laporan tersebut, Harli menegaskan komitmen institusinya untuk menindak tegas setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

“Kita selalu sampaikan semua penanganan tipikor itu serius dan kita tegak lurus,” ujar Harli melalui pesan WhatsApp, Kamis pekan lalu (19/2/2026).

Ia menegaskan, proses hukum akan berjalan berdasarkan fakta yang dikumpulkan penyidik.

“Tetapi semua berpulang pada fakta hukum, apakah nyata ada perbuatan melawan hukumnya dan terdapat kerugian negaranya,” katanya.

Harli juga menekankan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan profesional.

“Kita juga tidak boleh zalim. Penegakan hukum harus ditegakkan dengan tidak melanggar hukum. Jika perbuatan melawan hukumnya ada dan kerugian negara ada, kenapa tidak (diseret ke penjara, Red)?” tegas mantan Kapuspenkum Kejagung RI itu.

Kejati Sumut kini tengah mendalami laporan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam pengelolaan anggaran program KB di Labura.

By: Syafaruddin Sikumbang.