KPK Geledah Kantor PUPR Sumut, Terkait OTT Topan Golden Boys Bobby Nasution

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (1/7/2025).

Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang menyeret enam orang tersangka, termasuk seorang pejabat bernama Topan Ginting.

Tim penyidik KPK tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan pengawalan dari aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Setelah masuk ke gedung dinas, mereka langsung menyisir sejumlah ruangan untuk mencari dokumen dan barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.”Ya, Bang.

Kami sedang melakukan penggeledahan,” ujar seorang petugas kepolisian yang ditemui di lokasi. Namun, ia menolak namanya disebutkan karena tidak berwenang memberikan keterangan resmi.

Hingga siang hari, sejumlah ruangan di kantor PUPR Sumut tampak disegel, sementara beberapa pegawai dimintai keterangan di tempat. Sejumlah berkas dan perangkat komputer turut diamankan penyidik sebagai barang bukti.Juru Bicara KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan ini.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, penggeledahan ini berkaitan dengan pengembangan perkara OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu di wilayah Sumut. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap enam orang dan telah menetapkan mereka sebagai tersangka.

Salah satu tersangka adalah Topan Ginting, pejabat di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Ia diduga memiliki peran dalam pengaturan proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh APBD maupun dana pusat. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalan dan jembatan di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sumber internal menyebutkan, dugaan korupsi berkisar pada praktik suap dalam pengadaan proyek, mark-up anggaran, serta pengaturan pemenang lelang oleh pihak-pihak tertentu. Dalam OTT sebelumnya, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang.

KPK saat ini masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada pejabat di tingkat lebih tinggi. Sementara itu, penggeledahan ini mendapat perhatian dari sejumlah pihak, termasuk kalangan masyarakat sipil. Aktivis antikorupsi di Medan menyambut langkah KPK tersebut dan berharap agar penegakan hukum berjalan transparan.

“Kami berharap KPK tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tapi juga mengusut Bobby Nasution sebagai yang bertanggung jawab pengambil kebijakan di balik proyek-proyek bermasalah ini,” ujar Azhari Sinik, Direktur Eksekutif LIPPSU.

Pengusutan ini menjadi sorotan karena proyek infrastruktur di Sumatera Utara selama ini kerap mendapat kritik karena dinilai tidak transparan dan rawan korupsi.

KPK menyatakan akan terus bekerja secara profesional dan terbuka untuk menindaklanjuti semua temuan yang diperoleh dalam proses penggeledahan hari ini. (Red)