Dengar Celotehnya Wanita Ini : “Sepanjang-panjangnya Ular Anaconda, Lebih Panjang Antrean BBM”

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai SPBU Sumatera Utara yang belum juga tuntas hingga Minggu (19/7) memicu kemarahan masyarakat.

Seorang wanita berjilbab dalam video yang beredar di media sosial TikTok melontarkan kritik keras terhadap kondisi yang dinilainya semakin menyulitkan kehidupan warga.

Dengan nada emosi, wanita tersebut menyebut antrean kendaraan di SPBU jauh lebih panjang daripada “ular anaconda”. Ungkapan itu menjadi simbol kekecewaan masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.

“Sepanjang-panjangnya ular anaconda, lebih panjang antrean BBM,” ucapnya.

Bagi masyarakat, persoalan yang terjadi bukan lagi sekadar antre mengisi bahan bakar.

Krisis distribusi BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari.

Banyak pekerja kehilangan waktu produktif karena harus mengantre sejak dini hari, sementara pengemudi angkutan dan ojek mengaku pendapatannya menurun drastis.

Wanita tersebut mempertanyakan bagaimana mungkin di wilayah yang selama ini tidak pernah mengalami kelangkaan BBM justru kini hampir seluruh SPBU dipenuhi antrean panjang. Ia menilai kondisi itu tidak wajar dan meminta Pertamina memberikan penjelasan yang jujur kepada masyarakat.

Ia juga mengkritik kenaikan biaya hidup yang semakin berat. Menurutnya, ketika harga kebutuhan pokok sudah tinggi, masyarakat justru kembali dibebani dengan sulitnya memperoleh BBM yang merupakan kebutuhan utama untuk bekerja dan beraktivitas.

Dalam kritiknya, ia turut menyinggung dugaan adanya praktik oknum yang memanfaatkan situasi. Ia meminta agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat, termasuk dugaan penjualan BBM dengan harga di atas harga resmi maupun praktik penimbunan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Wanita itu juga mengaku prihatin terhadap nasib para orang tua dan anak sekolah. Menurutnya, keterlambatan memperoleh BBM membuat sebagian masyarakat kesulitan mengantar anak ke sekolah maupun berangkat bekerja tepat waktu.

“Kami kerja bukan menunggu BBM,” ungkapnya menggambarkan keresahan warga.

Dia juga mengatakan, setelah antre BBM berakhir, nanti tiba-tiba muncul korupsi. “Duitnya dimakan sendiri, gak pernah dibagi-bagi ke rakyat”

BEDA CAKAP, MACAM DI SINETRON

Kritik tersebut semakin menguat karena hingga kini masih muncul perbedaan penjelasan macam di sinetron mengenai penyebab krisis BBM di Sumatera Utara. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyatakan antrean terjadi akibat lonjakan konsumsi masyarakat setelah libur sekolah sehingga distribusi memerlukan penyesuaian.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan stok BBM sebenarnya dalam kondisi aman. Menurutnya, persoalan utama justru berada pada distribusi akibat berhentinya operasional sebagian pengemudi mobil tangki sehingga pasokan ke SPBU terganggu. Perbedaan penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai penyebab sebenarnya kelangkaan BBM yang terjadi.

Situasi ini juga mendorong berbagai elemen masyarakat meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara. Gangguan pasokan yang berdampak pada ratusan SPBU dinilai tidak boleh terulang karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.

Di tengah kondisi tersebut, publik juga masih mengingat sejumlah perkara hukum yang pernah menyeret nama Pertamina maupun anak usahanya, mulai dari dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan impor BBM yang tengah diproses Kejaksaan Agung, perkara jual beli BBM non-tunai yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, hingga kasus kredit fiktif yang melibatkan Koperasi Karyawan Pertamina di Medan.

Meski perkara-perkara tersebut berbeda dengan persoalan antrean BBM saat ini, rangkaian kasus itu ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola distribusi energi.

Bagi warga, yang paling dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan kepastian pasokan BBM kembali normal. Masyarakat berharap Pertamina segera memastikan distribusi berjalan lancar, memberikan penjelasan yang transparan kepada publik, serta menindak tegas apabila ditemukan penyimpangan dalam rantai distribusi, sehingga antrean panjang yang telah berlangsung berhari-hari tidak kembali terulang.

KORUPSI SEJAK ZAMAN NABI ADAM HINGGA ADAM WEST

Krisis distribusi BBM Sumut (Juli 2026) :

Kelangkaan Pertalite dan Pertamax memicu antrean panjang di ratusan SPBU. Muncul desakan agar aparat mengusut dugaan lemahnya tata kelola distribusi maupun kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Hingga kini, Pertamina menyatakan distribusi sedang dipulihkan dan membantah adanya unsur kesengajaan.

Skandal tata kelola minyak mentah nasional :

Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung menyeret mantan petinggi PT Pertamina Patra Niaga terkait dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan impor BBM dengan nilai kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Kasus ini merupakan perkara tingkat nasional, bukan kasus khusus Pertamina Sumbagut.

Kasus jual beli BBM non-tunai :

Kortastipidkor Polri mengusut dugaan penyaluran sekitar 191 juta liter BBM jenis HSD kepada perusahaan mitra meski pembayaran macet. Berdasarkan audit BPK, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp486 miliar.

Kasus kredit fiktif Kopkar Pertamina Medan :

Kejaksaan mengusut dugaan pemalsuan dokumen kredit yang melibatkan pengurus Koperasi Karyawan Pertamina di Medan. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp30 miliar, dengan sejumlah aset telah disita.

CAKAP DI SANA SINI BEDA, ANTREAN BBM TAK KUNJUNG USAI

Versi Pertamina :

Antrean BBM terjadi karena lonjakan konsumsi masyarakat setelah libur sekolah sehingga distribusi memerlukan penyesuaian dan pasokan sedang dinormalisasi.

Versi Gubernur Bobby Nasution :

Stok BBM dinyatakan aman, sedangkan penyebab antrean adalah terganggunya distribusi akibat berhentinya operasional sebagian pengemudi mobil tangki. Gubernur meminta Pertamina segera mengatasi persoalan distribusi dan berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mempercepat penyaluran BBM. (Heriyanto)