LIPPSU Sindir Wali Kota Medan: KDM Tolak Rumah dan Mobil Dinas, Medan Justru Rehab Rumah Dinas Rp4,9 Miliar

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Medan yang mengalokasikan anggaran Rp4,9 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas Wali Kota Medan dalam APBD Tahun 2026.

Menurut Azhari, kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan langkah Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030, Dedi Mulyadi atau KDM, yang justru menolak penggunaan rumah dinas dan mobil dinas baru demi efisiensi anggaran serta memprioritaskan kepentingan rakyat.

“Di Jawa Barat, KDM memberi contoh kepemimpinan sederhana dengan menolak rumah dinas dan mobil dinas baru. Anggarannya diarahkan untuk kebutuhan rakyat dan pembangunan infrastruktur. Sementara di Medan, rumah dinas wali kota malah direhab sampai Rp4,9 miliar. Ini sangat kontras,” ujar Azhari, Sabtu (9/5).

Azhari menilai, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, Pemerintah Kota Medan seharusnya lebih memprioritaskan penggunaan APBD untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan rusak, drainase, penanganan banjir, hingga rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya di kawasan Medan Utara.

“Rakyat masih banyak mengeluh soal jalan rusak, banjir, dan rumah yang tidak layak huni. Tapi anggaran miliaran justru dipakai mempercantik fasilitas pejabat. Ini menimbulkan pertanyaan soal keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa Wali Kota Medan telah memiliki rumah dinas resmi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Medan Maimun, yang selama ini digunakan untuk kegiatan kedinasan dan penerimaan tamu pemerintahan. Selain itu, Pemkot Medan juga disebut mengalokasikan anggaran pengadaan mobil dinas baru miliaran rupiah bagi wali kota dan wakil wali kota.

“Wali Kota Medan sudah punya rumah dinas dan kendaraan dinas. Bahkan ada lagi pengadaan mobil baru. Jadi publik wajar bertanya, kenapa masih perlu rehab besar-besaran di tengah kondisi masyarakat yang sedang susah?” ucapnya.

Selain rehab rumah dinas wali kota, dalam dokumen anggaran juga disebut adanya alokasi sekitar Rp400 juta untuk rehabilitasi ruang kerja Wakil Wali Kota Medan.

Azhari mengingatkan bahwa proyek rehabilitasi fasilitas pejabat rawan menjadi sorotan publik apabila tidak dilakukan secara transparan. Ia menduga proyek tersebut berpotensi menjadi ajang pemborosan anggaran hingga membuka ruang dugaan mark up dan kepentingan kelompok tertentu.

“Belanja rehab seperti ini rawan jadi bancakan anggaran kalau tidak diawasi ketat. Jangan sampai APBD hanya berputar untuk kepentingan elite dan orang dekat kekuasaan,” tegasnya.

Karena itu, LIPPSU meminta DPRD Kota Medan lebih kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengalokasian anggaran fasilitas pejabat daerah. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum dan inspektorat melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

“APBD itu uang rakyat. Penggunaannya harus transparan, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota Medan harus terbuka menjelaskan apa urgensi rehab rumah dinas hingga menelan anggaran Rp4,9 miliar,” kata Azhari.

Ia menambahkan, langkah efisiensi seperti yang dilakukan KDM di Jawa Barat seharusnya dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lain, termasuk di Kota Medan, agar anggaran daerah benar-benar difokuskan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar fasilitas elite pemerintahan.

Laporan : Jhon Fitriadi