Medan, 25 Maret 2026. JAKARTA, PROMEDIA.NEWS | Wacana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang digulirkan demi efisiensi energi akibat tekanan geopolitik dan perang global seolah menjadi solusi cerdas. Namun, pada praktiknya, dilema lucu muncul: anak-anak diminta belajar dari rumah, tapi tetap harus mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, memicu pertanyaan klasik: di mana hemat energinya? Sejak awal, program MBG dirancang sebagai simbol negara hadir, memastikan gizi anak terpenuhi, dan tentu saja sebagai kartu politik yang terlihat “populis” di mata publik. Tidak masalah jika logika distribusi dan integrasi pendidikan terganggu—yang penting citra tetap aman. PJJ dimaksudkan untuk menghemat energi dan meminimalkan mobilitas, tetapi desainnya bertabrakan dengan mekanisme MBG. Siswa harus tetap datang ke sekolah untuk mengambil paket makanannya, sementara di rumah mereka sudah ada makanan. Inilah bentuk absurditas logistik yang baru saja lahir. BBM tetap terpakai, listrik rumah meningkat, dan orang tua harus menyesuaikan waktu untuk menjemput paket makan anak. Efisiensi energi, yang menjadi tujuan awal, secara ironis hilang di tikungan pertama implementasi. Logika parsial muncul di setiap elemen: PJJ masuk akal demi energi, MBG masuk akal demi gizi, tetapi ketika digabungkan, hasilnya justru irasional. Dua tujuan yang tampaknya mulia menjadi kontradiktif, memaksa rakyat menghadapi dilema operasional setiap hari. Yang paling lucu adalah bahwa orang-orang yang merancang kebijakan ini sebenarnya pintar. Mereka tahu teori, mengerti data, dan bisa membaca analisis. Namun, di bawah tekanan politik dan kepentingan citra, kecerdasan itu diarahkan untuk mempertahankan program, bukan menguji akal sehatnya. Paradoks Prabowo Subianto; Presiden Omon-Omon MBG menjadi lebih penting daripada pendidikan. Anak-anak boleh belajar dari rumah, tetapi jangan sampai narasi program besar terhenti. Seolah-olah kenyang lahir sebelum cerdas, padahal keduanya saling bergantung. Publik, yang menangkap kontradiksi ini, bingung. Mereka dihadapkan pada logika “ambil makanan di sekolah, tapi tetap belajar dari rumah.” Retorika pemerintah menegaskan program berjalan, tetapi akal sehat di lapangan lenyap. Fenomena ini bisa disebut “overproduction of narrative.” Semakin banyak dijelaskan, semakin bingung rakyat. Narasi dikembangkan untuk menutup ketidakterpaduan, sehingga seolah-olah semua berfungsi normal padahal tidak. Kebijakan ini mengajarkan satu pelajaran klasik: kecerdasan individu tidak menjamin kebijakan rasional. Orang pintar bisa membuat keputusan yang absurd, jika mereka dipaksa menyesuaikan kepintaran dengan logika kekuasaan dan simbol politik. Distribusi MBG yang dipaksakan juga menimbulkan ketimpangan. Yang seharusnya menerima bantuan gizi berdasarkan kebutuhan, kini harus mengikuti mekanisme formal yang kadang tidak relevan dengan kondisi nyata. Hasilnya, program berjalan, tapi tujuan utamanya—mendukung anak belajar dengan baik—terlupakan. Krisis logika ini diperparah oleh tekanan untuk tidak gagal secara politik. Mengakui kesalahan berarti citra runtuh, dan citra lebih penting daripada efektivitas nyata. Inilah yang membuat kebijakan besar tetap dipaksakan, meskipun absurd. Tambahan lain yang menguatkan absurditas: PJJ mengharuskan anak memakai HP untuk belajar. Bayangkan biaya operasional HP untuk 80 juta anak: kuota, listrik, dan pemeliharaan. Banyak orang tua bahkan tidak mampu membeli HP untuk anaknya. Hal ini menimbulkan pemborosan nasional dan ketidakadilan sosial, tapi yang penting MBG harus jalan, semua dikorbankan demi menjaga program tetap terlihat sukses. Sistem ini menciptakan siklus yang berbahaya: kebijakan dibuat untuk menjaga program besar, bukan untuk menyelesaikan masalah. Rakyat menjadi alat ukur keberhasilan simbolis, bukan penerima manfaat sejati. Absurditas semakin terasa ketika kita menyadari bahwa energi yang ingin dihemat malah bertambah. Mobilitas siswa, listrik rumah, dan kuota internet meningkat, semua demi menjaga narasi bahwa program tetap berjalan. Ini bukan sekadar kontradiksi kecil, tapi bentuk self-defeating policy: kebijakan yang menghancurkan tujuan aslinya demi mempertahankan citra yang diciptakan sendiri. Analogi sederhananya: pemerintah seperti memberi bahan bakar terbaik untuk mobil, tapi mesin dimatikan. Mobil tetap tidak bergerak, tapi bahan bakar tetap habis. Begitu juga PJJ dan MBG: niat baik ada, logika hilang, energi terbuang. Jadi akhirnya, tujuan MBG wajar dipertanyakan: benarkah program itu dibuat untuk memastikan gizi anak, atau sekadar menjaga citra penguasa, atau bahkan untuk kepentingan politik tertentu? Anak-anak tetap harus menjemput paket makan di sekolah, energi tetap terbuang, dan akal sehat kebijakan hilang—sementara narasi tetap terlihat mulus. MBG, yang semula luhur sebagai program kesejahteraan, kini menjadi cermin absurditas politik: simbol lebih dijaga daripada substansi. By: Syafaruddin Sikumbang.