Opini: Benarkah Kritik Mengundang Penjajah? Membedah Sesat Pikir di Balik Narasi “Diam dan Kerja”

JAKARTA, PROMEDIA.NEWS | Narasi bahwa “kritik tanpa kerja adalah pintu masuk penjajahan” belakangan ini kembali mencuat ke permukaan. Sekilas, pernyataan ini terdengar heroik dan nasionalis. Namun, jika kita membedahnya dengan pisau bedah sejarah dan logika demokrasi, narasi tersebut tak lebih dari sebuah Sesat Pikir Historis (Historical Fallacy) yang dibungkus dengan kosmetik patriotisme palsu.

Ini adalah taktik lama gaya feodal yang dirancang untuk memutarbalikkan kedaulatan: mengubah posisi pemerintah yang seharusnya diawasi menjadi rakyat yang dipersalahkan. Mari kita bedah empat anatomi keliru dari logika tersebut.

 

1. Mitos Kolonial: VOC Masuk Bukan Karena Rakyat Berisik

Mari kita buka kembali catatan sejarah yang jujur. Penjajahan VOC maupun Hindia Belanda di Nusantara tidak terjadi karena rakyat terlalu banyak melayangkan kritik atau malas bekerja.

Tusukan Forensik:

VOC berhasil menancapkan kukunya murni karena Ketamakan Elit Lokal. Melalui taktik Devide et Impera, para raja dan bangsawan saat itu justru berkolaborasi dengan pihak asing demi mengamankan takhta atau menghancurkan rival politik di kerajaan tetangga.

Realitas Operasi:

Rakyat jelata saat itu tidak punya ruang untuk bersuara, apalagi mengkritik. Mereka justru dipaksa bekerja hingga titik darah penghabisan melalui Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Jadi, yang mengundang penjajah bukanlah “mulut rakyat”, melainkan “tangan elit” yang sibuk berjabat tangan dengan pemodal asing demi keuntungan pribadi.

 

2. Kritik Adalah “Pekerjaan” Rakyat dalam Demokrasi

Logika bahwa rakyat harus ikut mengeksekusi program sebelum boleh bicara adalah pengabaian total terhadap konsep negara republik.

Bedah Konstitusi:

Negara ini bukan perusahaan swasta milik birokrat, dan rakyat bukan buruh pabriknya. Rakyat adalah Pemegang Saham Utama (Shareholders). Setiap sen yang digunakan untuk menggaji Presiden hingga polisi berasal dari pajak penghasilan, PPN, hingga retribusi parkir yang dibayar rakyat.

Mengawasi dan menuntut transparansi adalah bentuk “Audit Publik”. Menyuruh rakyat diam jika tidak ikut bekerja sama konyolnya dengan seorang manajer restoran yang memarahi pelanggan karena rasa makanan yang hambar, lalu menyuruh pelanggan tersebut masuk ke dapur untuk memasak sendiri.

 

3. Tameng Feodalisme Modern: Tu Quoque di Balik Inkompetensi

Pernyataan “jangan hanya kritik, beri solusi” seringkali menjadi taktik pertahanan psikologis untuk menutupi kegagalan eksekutif.

Logika Forensik:

Ketika penguasa terdesak oleh pengawasan publik atas proyek mangkrak atau anggaran yang tidak masuk akal, mereka akan mengeluarkan kartu Tu Quoque—menyerang balik pribadi pengkritik. Negara memiliki ratusan ribu birokrat bergelar doktor dan anggaran ribuan triliun. Menuntut rakyat biasa memberikan solusi teknis sebelum boleh mengkritik adalah cara pemerintah lari dari tanggung jawab profesionalnya.

4. Ketiadaan Kritik: Karpet Merah bagi Penjajahan Baru

Di abad ke-21, neokolonialisme justru masuk saat ruang kritik dipersempit. Penjajahan ekonomi gaya baru tidak datang melalui meriam, melainkan melalui undang-undang “siluman” yang disahkan tengah malam dan perjanjian investasi tertutup.

Anatomi Realitas:

Negara asing dan oligarki dapat mencaplok jutaan hektar lahan atau menjerat negara dengan utang bilateral hanya ketika tidak ada yang berani berteriak. Kritik dari mahasiswa, jurnalis, dan aktivis adalah Sistem Peringatan Dini (Early Warning System). Membungkam kritik sama saja dengan mematikan radar pertahanan kedaulatan kita sendiri.

Kritik Adalah Penjaga Kedaulatan
Logika “mengkritik tanpa kerja membawa penjajahan” adalah residu mentalitas masa lalu yang menganggap penguasa adalah majikan dan rakyat adalah pengabdi yang tugasnya hanya menurut.

Dalam sebuah republik yang sehat, pemerintah dibayar untuk bekerja, dan rakyat berhak menilai hasil kerjanya. Kritik bukanlah benih perpecahan; ia adalah instrumen pengontrol yang mencegah elit politik berubah menjadi penguasa absolut bagi bangsanya sendiri.

Karena penguasa yang anti-kritik jauh lebih berbahaya bagi kedaulatan negara daripada seribu kritikus yang tidak memegang cangkul.

Oleh: Editorial Kebebasan.

Penulis: Lhynaa Marlinaa (Marlina) https://www.facebook.com/share/1CtvyzonYV  Daily Vlog | News Agregator | Citizen Journalist

By: Syafaruddin Sikumbang.