Miris; Anak Yang Akhiri Hidupnya karena Keterbatasan Ekonomi Untuk Sekolah dan MBG Program Boros Berujung jadi TAI

Medan, 5 Februari 2026.

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Sebuah peristiwa paling miris terjadi di Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang anak sekolah dasar berusia 10 tahun, YBS, ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri di dekat pondok tempat tinggal neneknya, Kamis (29/1/2026).

Kematian YBS diduga dipicu tekanan psikologis akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Korban meminta uang kepada ibunya, MGT (47), untuk membeli buku tulis dan pena seharga Rp 10.000.

Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keluarga hidup dalam kondisi miskin ekstrem.

Sebelum meninggal, YBS meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan untuk ibunya

Dalam surat itu, yang ditulis dalam Bahasa Bajawa dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, korban menulis: “Mama saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi. Jangan menangis ya Mama. Tidak perlu Mama menangis dan mencari saya. Selamat tinggal Mama.”

 

Negara dalam hal ini pemerintah hanya bisa mengucapkan turut berdukacita dan bertindak sesuai standar biasa, datang, pidato retorika, beri bantuan, masuk berita sudah itu selesai. Bukan mencari solusi yang tepat dari awal agar hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi dibelahan bumi Indonesia ini.

 

MBG, Program Boros Berujung Jadi TAI

Anggaran negara adalah cermin dari pilihan politik. la menunjukkan siapa yang diprioritaskan, sektor apa yang dianggap penting, dan masa depan seperti apa yang ingin dibangun

Dalam konteks itulah, kebijakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 patut dipersoalkan secara serius.

Bukan karena gagasan memberi makan rakyat itu salah, melainkan karena skala, desain, dan implikasi fiskalnya terkesan boros, tergesa, dan minim nalar prioritas.

 

Nilai 335 triliun bukan angka kecil. la setara dengan hampir satu dari sepuluh total belanja APBN. Ketika negara mengalokasikan dana sebesar itu untuk satu program tunggal, publik berhak bertanya: apa yang dikorbankan, dan apa yang dikunci untuk tidak dibiayai?

Di tengah kualitas sekolah yang timpang, desa yang tertinggal, guru honorer yang digaji di bawah kelayakan, serta beban hidup masyarakat yang kian berat, MBG tampil seperti kebijakan spektakuler yang miskin sensitivitas struktural.Secara hitungan RP335 Triliun, negara bisa membangun sekitar 67.000 gedung sekolah baru, menjawab persoalan ruang kelas rusak yang selama puluhan tahun dibiarkan.

Lebih dari itu, dana MBG mampu menggaji guru honorer di seluruh Indonesia sebesar Rp. 2 juta per bulan selama enam tahun, sebuah kebijakan yang langsung menyentuh kualitas pendidikan dari hulunya.

Ironis memang, Rp335 triliun cukup untuk membiayai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi 54 juta pelajar dan mahasiswa, dengan skema Rp5 juta per siswa per tahun dan Rp10 juta per mahasiswa per tahun. Sebuah investasi jangka panjang yang jelas manfaatnya bagi produktivitas bangsa.Masalah utama MBG bukan pada niat, melainkan pada logika ekonomi-politiknya. Program ini sentralistik, rawan pemborosan, membuka celah rente, dan menempatkan negara sebagai operator logistik raksasa, bukan sebagai perancang kebijakan strategis.

Di saat APBN seharusnya digunakan untuk memperkuat fondasi pendidikan, desa, dan kesejahteraan struktural, MBG justru menyedot anggaran secara masif tanpa jaminan dampak jangka panjang.

Pada akhirnya, anggaran sebesar Rp335 triliun bukan soal mampu atau tidak mampu, melainkan soal waras atau tidak waras dalam menentukan prioritas. Anggaran sebesar itu jelas-jelas ujungnya berubah hanya menjadi TAI.

Belum lagi fenomena siswa MBG yang terdampak keracunan dari makanan yang diberikan, apakah sudah ada pengelola atau SPPG yang memberikan makanan terindikasi beracun itu diberikan tindakan tegas berupa penutupan dan hukuman pidana.

Negara tidak kekurangan uang; negara kekurangan keberanian untuk memilih kebijakan yang benar-benar adil dan berkelanjutan.

Miris memang, Indonesia yang punya banyak hasil tambang dan sumberdaya alam lainnya tapi rakyatnya sengaja dibuat susah dan menderita oleh para pengambil kebijakan.

Negara ini seperti dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki empati dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah, negara ini seperti dikelola mirip perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan kepada yang mengelola bukan kepada apa yang dikelolanya.

By: Syafaruddin Sikumbang,