MEDAN – Menuju program 100 hari Gubernur Sumut Bobby Nasution saat ini sedang ‘mendramatisir’ bersih-bersih pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemprovsu, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi ASN di Pemprovsu.
“Drama bersih bersih ini, kabarnya Sulaiman Kepala Inspektorat sudah mengantongi 100 lebih nama pejabat esolan 2, 3 dan 4 yang bakal dibersihkan dan dicopot dari tugas dan jabatannya,” sebut Azhari.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menyikapi dramatisir bersih-bersih di lingkungan Pemprovsu saat ini memang sedang berjalan dan lagi dikelola oleh Ka Inspektorat Daerah Sumut yang dikomandoi Sulaiman.
“Sebelumnya 8 pejabat eselon 2 yang dicopot dan mengundurkan diri dan tidak tahu permasalahannya, publikpun menjadi bertanya tanya, ada apa ini. Amanah tugas Inspektorat ini merupakan perintah Gubernur Sumut Bobby Nasution,” ujarnya.
Sinik menyebut sedang menghimpun berbagai informasi dan keluhan dari para ASN yang mengabdi di Pemprovsu selama ini, termasuk lebih dari 100 nama yang sudah dikantongi Sulaiman.
“Dramatisir bersih-bersih di lingkungan Pemprovsu ini sedang kami ikuti, secara grilya dan meraton,” ucap Ari Sinik.
Berbagai cara para pejabat esolan 2, 3 dan 4 masa periode Gubernur Pj. Hasanudin dan Fatony saat ini banyak diperiksa oleh pasukan Inspektorat yang dikomandoi Sulaiman Harahap. Dasar itulah nanti mereka dicopot atau ditekan untuk mundur bila ada temuan dan masalah yang katanya merugikan keuangan daerah, ungkap Ari Sinik.
“Anehnya, tim Inspektorat memeriksa sudah melewati batas tupoksi kerja dan di luar kemanusiaan maupun keharmonisan yang selama ini terbangun di Pemprovsu. Ada info yang kami terima, adanya unsur pemerasan dan menakut-nakuti, bila LHP pertanggungjawabannya tidak clear, dilaporkan ke Kejaksaan untuk ditekan. Nah ini drama “managemant conflict” dibangun dan dimainkan. Bagaikan kelompok mafia dendam kesumat,” ungkap Ari Sinik.
Seperti info yang ia akui terima dari beberapa OPD yang saat ini, menjadi sasaran target pemeriksaan. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan sudah diluar tupoksi, bagaikan hakim yang langsung memutuskan seseorang itu bersalah, tanpa bisa bela atas laporan pertanggung jawaban.
“Mereka bagaikan malaikat seakan tak punya kesalahan, padahal Institusi Pemprovsu saat ini diisi oleh oknum oknum kotor yang punya dosa” korupsi,” tutup Ari Sinik. (Red)
