MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Banjir yang merendam Komplek Perumahan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Lingkungan 18, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, pekan lalu kembali memunculkan sorotan terhadap lambannya penanganan persoalan banjir kronis di kawasan Medan Utara.
Kondisi yang berlangsung hampir sebulan itu bahkan memunculkan kembali desakan agar kawasan Medan Utara diberi status khusus atau dipercepat menjadi daerah otonomi baru (DOB) Kota Medan Utara guna mempercepat pembangunan dan penanganan infrastruktur.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Senin (1/6/2026), menilai banjir yang terus berulang di Medan Utara menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun.
“Kalau setiap tahun masyarakat Medan Utara harus menghadapi banjir rob, banjir kiriman, drainase buruk, jalan rusak, dan persoalan infrastruktur lainnya tanpa penyelesaian permanen, maka wajar muncul pertanyaan masyarakat: apakah harus menunggu seluruh kawasan tenggelam dulu baru ditangani serius?” ujar Azhari.
Menurutnya, kasus banjir yang terjadi di Perumahan TKBM Sei Mati bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari persoalan besar yang selama ini menghantui kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Deli.
Sudah hampir sebulan, ribuan warga yang bermukim di Komplek Perumahan TKBM Lingkungan 18 Kelurahan Sei Mati terendam banjir akibat kombinasi banjir rob dan tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan dalam beberapa pekan terakhir.
Kecewa
Selain mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, genangan air yang bertahan selama berminggu-minggu juga meningkatkan risiko penyakit kulit, diare, infeksi saluran pernapasan, serta berkembangnya nyamuk penyebab penyakit.
Persoalan banjir yang terjadi di Perumahan TKBM Sei Mati sesungguhnya merupakan puncak dari persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan Medan Utara.
Terus Berlangsung
Secara kronologis, kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli sejak lama dikenal sebagai wilayah pesisir dengan karakteristik dataran rendah yang rentan terhadap banjir rob maupun luapan sungai.
Dalam beberapa dekade terakhir, banjir rob terus berulang di sejumlah kawasan pesisir. Jika sebelumnya banjir rob hanya terjadi beberapa kali dalam setahun, dalam beberapa tahun terakhir frekuensinya meningkat menjadi hampir setiap bulan, bahkan pada periode tertentu dapat terjadi dua kali dalam sebulan ketika pasang laut mencapai puncaknya.
Pada saat yang sama, kondisi drainase dan saluran pembuangan di sejumlah kawasan mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, penyempitan saluran, tumpukan sampah, serta pertumbuhan enceng gondok yang menghambat aliran air menuju sungai maupun laut.
Ketika curah hujan tinggi mengguyur Kota Medan dan wilayah hulu di Kabupaten Deli Serdang maupun Tanah Karo, debit Sungai Deli, Sungai Belawan, Sei Kera dan sejumlah sungai lainnya meningkat tajam. Luapan sungai kemudian bertemu dengan banjir rob yang datang dari pesisir sehingga menyebabkan air sulit mengalir keluar.
Akibat kondisi tersebut, sepanjang tahun 2022 hingga 2025 banjir berulang kali terjadi di Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli. Ribuan rumah warga, fasilitas umum dan akses jalan terendam hampir setiap musim hujan maupun saat pasang laut tinggi.
Memasuki Mei 2026, hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur Kota Medan bersamaan dengan fenomena pasang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan Komplek Perumahan TKBM Lingkungan 18 Kelurahan Sei Mati kembali terendam banjir.
Karena berada pada wilayah cekungan yang lebih rendah dari kawasan sekitarnya, air yang masuk ke kawasan perumahan sulit keluar secara alami. Akibatnya, genangan bertahan selama berminggu-minggu dan hingga memasuki awal Juni 2026 sebagian kawasan masih terendam.
Kesulitan
Selama hampir satu bulan, ribuan warga mengalami kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Akses jalan lingkungan terganggu, aktivitas ekonomi melambat, anak-anak mengalami kesulitan menuju sekolah, sementara ancaman penyakit kulit, diare, infeksi saluran pernapasan dan demam berdarah mulai menghantui warga.
Dampak banjir yang belum tertanggulangi secara maksimal juga mulai dirasakan dalam skala yang lebih luas. Banyak pekerja harian kehilangan pendapatan karena sulit beraktivitas, pelaku usaha kecil mengalami kerugian akibat barang dagangan rusak, sementara kerusakan jalan lingkungan, drainase dan fasilitas umum terus meningkat akibat genangan yang berulang.
Dalam jangka panjang, banjir kronis juga berpotensi menurunkan nilai investasi dan daya saing kawasan Medan Utara. Padahal wilayah ini merupakan salah satu pusat ekonomi strategis Kota Medan karena menjadi lokasi Pelabuhan Belawan, Kawasan Industri Medan (KIM), kawasan logistik, perdagangan dan perikanan yang menopang aktivitas ekonomi Sumatera Utara.
Sementara itu, Lurah Sei Mati, Yogi Fatresya Wahyu, menjelaskan pihak kelurahan tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pembersihan drainase, pengangkatan sampah dan enceng gondok, serta pelaporan kondisi banjir kepada Pemerintah Kota Medan melalui berbagai forum dan instansi terkait.
Menurut Yogi, persoalan utama yang dihadapi kawasan tersebut adalah karakteristik wilayah yang menyerupai cekungan sehingga menjadi tempat berkumpulnya air saat hujan dan banjir rob terjadi bersamaan.
“Perangkat kelurahan bersama seluruh kepala lingkungan dan warga selalu membersihkan drainase dari sampah-sampah dan enceng gondok untuk mencegah terjadinya penyumbatan. Bahkan drainase acap dikorek untuk mencegah pendangkalan dan sedimentasi,” katanya.
Yogi menambahkan bahwa pihak kelurahan telah berulang kali menyampaikan kondisi infrastruktur dan persoalan banjir yang dialami warga melalui Musrenbang maupun laporan kepada instansi terkait.
LIPPSU menilai kondisi yang terjadi di Sei Mati mencerminkan persoalan yang juga dialami wilayah lain di Medan Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Deli dan Medan Labuhan sama-sama menjadi langganan banjir rob maupun banjir kiriman akibat luapan sungai.
Kontrobusi Ekonomi
Menurut Azhari, kawasan Medan Utara sebenarnya memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar bagi Kota Medan. Di wilayah ini terdapat Pelabuhan Belawan sebagai gerbang perdagangan internasional, Kawasan Industri Medan (KIM), kawasan pergudangan, industri pengolahan, sentra perikanan serta jaringan logistik nasional.
“Medan Utara menjadi salah satu urat nadi ekonomi Sumatera Utara. Ironisnya, masyarakatnya masih terus menghadapi persoalan banjir yang tidak kunjung selesai. Karena itu kami menilai sudah saatnya ada kebijakan besar dan keberanian politik untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Azhari menyebut munculnya kembali wacana pembentukan Kota Medan Utara atau pemberian status kawasan khusus tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat selama ini.
Menurutnya, dengan luas wilayah sekitar 117 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai ratusan ribu jiwa, Medan Utara memiliki potensi untuk memperoleh perhatian pembangunan yang lebih fokus sehingga persoalan banjir, infrastruktur dasar, pelayanan publik dan pengembangan ekonomi dapat ditangani lebih cepat.
LIPPSU mendesak Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, serta pemerintah pusat untuk menyusun langkah komprehensif dan terintegrasi dalam penanganan banjir Medan Utara.
Langkah tersebut antara lain normalisasi sungai dan drainase, pembangunan kolam retensi, penambahan rumah pompa, penguatan tanggul rob, pengendalian sedimentasi, penataan kawasan pesisir, percepatan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir, serta peningkatan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana.
“Kita tidak bisa lagi menyelesaikan persoalan Medan Utara dengan solusi tambal sulam. Harus ada langkah besar dan menyeluruh. Kalau tidak, setiap tahun masyarakat akan terus menghadapi penderitaan yang sama. Jangan sampai Medan Utara yang menjadi pusat ekonomi justru terus-menerus menjadi pusat bencana banjir,” tegas Azhari.
Penulis : Agus
