LIPPSU Desak Gubsu Periksa Zulkifli Harahap Dugaan Kejanggalan Penggunaan Anggaran Di Sekretariat DPRD Sumut

Medan, 12 Maret 2026.

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mengungkap hasil investigasi awal terkait dugaan kejanggalan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024/2025. Sejumlah item belanja bernilai miliaran rupiah dinilai tidak wajar dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik yang akrab disapa Ari, Kamis (12/3), menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut dan mendorong Gubernur Sumatera Utara untuk memeriksa pejabat yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran bermasalah, termasuk Zulkifli Harapan yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Sumut.

“Mutasi jabatan bukan solusi. Kami mendorong Gubernur Sumatera Utara untuk memeriksa pejabat yang diduga bertanggung jawab, termasuk Zulkifli Harapan. Kita akan terus kejar persoalan ini sampai terang,” tegas Ari kepada wartawan di Medan.

Menurut Ari, investigasi LIPPSU dilakukan dengan menelusuri dokumen pengadaan yang terpublikasi melalui sistem pengadaan elektronik serta dokumen pelaksanaan anggaran. Dari penelusuran tersebut ditemukan sejumlah kegiatan dengan nilai yang dinilai tidak sebanding dengan urgensi maupun kewajaran harga.

Beberapa kegiatan yang menjadi sorotan antara lain renovasi gedung kantor atau rumah dinas Ketua DPRD Sumut sebesar Rp1,23 miliar serta rehabilitasi kamar mandi Gedung Paripurna Rp137,7 juta.

Selain itu, terdapat belanja modal mebel atau furniture sebesar Rp1,91 miliar, termasuk pengadaan 200 unit meja rapat lipat senilai Rp1,4 miliar atau sekitar Rp7 juta per unit.

“Harga meja lipat ini patut diuji kewajarannya. Jika dibandingkan dengan harga pasar, ada indikasi potensi mark-up yang perlu diaudit secara independen,” ujar Ari.

LIPPSU juga menyoroti pengadaan 110 unit laptop dengan nilai Rp2,03 miliar serta pengadaan 7 unit Apple iPad dan laptop perencanaan senilai Rp194,5 juta. Ari menilai pengadaan perangkat teknologi memang penting, namun harus dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan kerja.

Tak hanya itu, dalam investigasi awal juga ditemukan anggaran pemeliharaan AC sebesar Rp702 juta, sewa 20 titik billboard Rp700 juta, serta pemeliharaan lift, elevator dan ekskavator dengan total lebih dari Rp560 juta.

Belanja pengharum ruangan sebesar Rp185,1 juta juga ikut disorot karena dinilai tidak proporsional di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah.

Ari menambahkan, pihaknya juga sedang menelusuri penggunaan anggaran perjalanan dinas yang disebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya praktik perjalanan dinas fiktif maupun penggelembungan biaya.

“Perjalanan dinas sering menjadi modus klasik dalam penyimpangan anggaran. Karena itu pola pencairannya sedang kami telusuri secara detail,” katanya.

Selain mengumpulkan data dari dokumen resmi, LIPPSU juga mengaku menerima sejumlah informasi dari sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan. Informasi tersebut akan diverifikasi untuk memperkuat laporan yang akan disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi terbuka dari pihak Sekretariat DPRD Sumut, LIPPSU memastikan akan membawa hasil investigasi lengkap tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Kami ingin tata kelola anggaran di lingkungan legislatif bersih dan akuntabel. Ini uang rakyat, bukan untuk dihamburkan. Karena itu kami mendesak Gubernur Sumut segera mengevaluasi dan memeriksa pejabat yang diduga terkait,” tegas Ari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Sumut belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan investigasi LIPPSU tersebut. Lembaga itu menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penjelasan yang transparan kepada publik.

By: Syafaruddin Sikumbang.