News

Sekretaris Bapenda Menuding Masyarakat, Menutup Mata dari Tarikan Siluman

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Setelah terungkapnya praktik “tarikan siluman” di meja pajak yang membuat target penerimaan daerah tersandera, publik berharap ada sikap tegas dari pejabat Bapenda.

Pegawai di lapangan menunggu komando, sistem dibersihkan, pungutan liar dipangkas, kepercayaan masyarakat dipulihkan.

Namun yang muncul justru pernyataan mengejutkan dari Sekretaris Bapenda Sumut, Rudi Hadian Siregar, Melalui akun media sosialnya, ia menyebut penyebab utama terancam dan melesetnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp7,2 triliun tahun 2025 adalah karena masyarakat tidak patuh bayar pajak.

Pernyataan ini sontak membuat geram pegawai Bapenda sendiri.

Bagaimana mungkin masyarakat dijadikan kambing hitam, sementara fakta di lapangan jelas, biaya ADM siluman mencekik, biro jasa lebih mulus dari pada keluarga kandung wajib pajak sendiri, e-tilang dipakai sebagai penghalang, dan razia hanya jadi formalitas, sementara, ratusan berkas menumpuk di meja tidak direalisasikan dan diselesaikan.

Dengan satu kalimat di Facebook, Sekretaris Badan ini mematahkan semangat pegawai yang ingin perubahan. Ia seolah menutup mata dari kenyataan bahwa target pajak tergerus bukan karena rakyat enggan bayar, melainkan karena sistem dikuasai aturan tak masuk akal yang dibiarkan tumbuh liar.

Pegawai Bapenda yang selama ini berjuang melawan stigma justru dipatahkan oleh bosnya sendiri.

Masyarakat bertanya apakah Sekretaris Bapenda benar-benar memahami masalah, tentang perpajakan atau sekadar mencari selamat dengan menyalahkan masyarakat kecil?

Dengan ketidaktahuannya maka mempersalahkan masyarakat.

Diduga Sekretaris Bapenda Sumut terlibat dalam terima upeti dari biro jasa yang teroganisir selama ini, dan menghambat percepatan target penerimaan pajak.

Sementara tarikan siluman terus menggerogoti kas daerah, ucapan asal-asalan seperti itu hanya memperdalam luka kepercayaan masyarakat.

Target Rp7,2 triliun bukan hanya terancam gagal, tapi bisa runtuh sebelum dimulai jika pejabatnya masih sibuk mencari kambing hitam ketimbang membenahi kandang sendiri.(520)

redaksi2

Recent Posts

Hakim Perberat Hukuman PPK Proyek Kereta Api Medan, Terbukti Terima Suap Rp13 Miliar

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memperberat hukuman terhadap Muhammad…

23 Juni 2026

Usai Isu ‘Lantai 10’ dan Aksi MBG, Video Aula Rumah Dinas Gubernur Jadi Lapangan Bola Keluarga Tuai Sorotan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Polemik seputar aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya…

23 Juni 2026

LIPPSU: Ada “Gatot Kaca” Duduk Di Lapak Judi Tembak Ikan Di Trade Centre Belakang KFC Brayan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyoroti dugaan masih beroperasinya arena…

23 Juni 2026

PDI-P Disorot Soal Sikap Politik, Pengamat: Demokrasi Butuh Oposisi yang Jelas dan Pemerintah yang Siap Dikritik

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Polemik mengenai posisi politik PDI-P kembali menjadi perbincangan setelah Bendahara Umum Partai…

23 Juni 2026

Diduga Polres Belawan Terima Upeti Gelap Atas Maraknya Judi Tembak Ikan Berlogo ‘AB’

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Meski sudah berulang kali diberitakan media online terkait maraknya judi tembak ikan…

22 Juni 2026

LIPPSU Soroti Nasib Kepling Medan Jadi ‘Budak Siaga’ Jelang APEKSI, Upah Pungut Rp10 Miliar Terus Ditahan Hingga Akhir Zaman

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) melayangkan kritik keras kepada Pemerintah…

22 Juni 2026