LIPPSU: Salman Farizi Sihotang Mundur Sisakan Misteri Hingga Terompet Sangkakala Bertiup

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Pengunduran diri Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirtanadi, Salman Farizi Sihotang, yang disebut terjadi dalam rapat internal sekitar pertengahan April 2026 (14 April 2026), hingga kini masih menyisakan ruang kosong yang justru semakin ramai diisi spekulasi.

Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyebut kondisi ini sudah menyerupai “serial tanpa penulis naskah lanjutan”, karena hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak manajemen maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Publik hingga kini bingung apa yang sebenarnya terjadi, menyisakan misteri yang tak akan pernah terungkap mungkin sampai Malaikat Israfil meniup sangkakala (sur) pada hari kiamat,” sindirAzhari.

Dia juga mengatakan, kondisi ini seperti sedang menonton episode yang tiba-tiba berhenti di tengah adegan penting. Ending-nya belum ada, tapi spekulasi sudah jalan sendiri, sindir Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, di Medan, Selasa (28/4).

Di tengah kekosongan informasi resmi, sejumlah isu dan dugaan mulai beredar di lingkungan internal maupun publik, meski belum pernah dikonfirmasi oleh pihak terkait. Di antaranya disebut adanya perbedaan pandangan dalam pengelolaan dan penyesuaian sejumlah pos anggaran perusahaan, serta dinamika internal terkait kebijakan keuangan.

Sejumlah sumber juga menyebut adanya ketidaksinkronan dalam pengambilan keputusan strategis di tubuh manajemen, yang diduga menimbulkan ketegangan di level pimpinan. Namun seluruh informasi tersebut masih berada pada level spekulatif dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Kalau tidak ada klarifikasi resmi, ruang kosong ini akan terus diisi cerita-cerita liar. Dan biasanya, cerita yang tidak diklarifikasi itu tumbuh lebih cepat daripada fakta,” ujar Azhari.

Salman Farizi Sihotang sendiri diketahui mengundurkan diri dalam forum internal yang berlangsung tertutup. Hingga kini, alasan resmi pengunduran dirinya belum diumumkan secara terbuka, meskipun sebagian pihak menyebut adanya faktor pribadi dan kesehatan sebagai kemungkinan.
Namun LIPPSU menilai, tanpa pernyataan resmi yang jelas, publik akan terus berada dalam posisi “menebak-nebak bab berikutnya”.

“Ini BUMD yang mengelola layanan publik, bukan novel misteri. Jadi seharusnya tidak dibiarkan penuh teka-teki,” kata Azhari.

 

Sorotan Transparansi

LIPPSU menegaskan bahwa minimnya keterbukaan informasi justru memperburuk persepsi publik terhadap tata kelola BUMD, terutama yang bergerak di sektor pelayanan dasar seperti air bersih.

“Kalau semua dibiarkan menggantung, yang tumbuh bukan kepercayaan, tapi asumsi. Dan asumsi publik biasanya tidak pernah sederhana,” ujarnya.

Sebagian kalangan menilai, situasi seperti ini bukan hal baru dalam pengelolaan BUMD, di mana publik kerap hanya menjadi “penonton setia” tanpa pernah mendapatkan penjelasan utuh dari setiap dinamika yang terjadi. Akibatnya, setiap perubahan jabatan strategis sering kali lebih dulu menjadi bahan perbincangan di luar daripada diumumkan secara resmi oleh institusi terkait.

Sementara itu, LIPPSU kembali mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kalau setiap kejadian penting selalu dibiarkan tanpa penjelasan, lama-lama publik bukan lagi menunggu klarifikasi, tapi menunggu episode berikutnya sambil menebak-nebak sendiri jalan ceritanya,” tutup Azhari.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Perumda Tirtanadi maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait latar belakang pengunduran diri tersebut, sementara publik masih menunggu kepastian di tengah derasnya spekulasi yang berkembang. (SS).

Laporan : Heriyanto Budi.