MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Program berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP yang terus digaungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mendapat sorotan. Di tengah klaim layanan kesehatan gratis bagi warga Sumut, publik justru disuguhi pemandangan memilukan ketika sepasang suami istri bersujud di Kantor Gubernur Sumatera Utara demi memohon bantuan biaya pengobatan anak mereka.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Sabtu (6/6), menilai peristiwa tersebut menjadi ironi besar di tengah gencarnya promosi Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah yang disebut dapat diakses masyarakat hanya dengan bermodalkan KTP.
“Kalau memang berobat cukup modal KTP dan seluruh biaya kesehatan masyarakat sudah dijamin, mengapa masih ada warga yang sampai menangis, bersujud kepada manusia seakan tuhan penyelamat, bahkan menjual rumah demi membayar tagihan rumah sakit?” ujar Azhari.
Menurutnya, aksi pasangan suami istri yang viral di media sosial itu tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan individu. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya dugaan celah antara konsep pelayanan kesehatan gratis yang diumumkan pemerintah dengan kenyataan yang dihadapi sebagian masyarakat di lapangan.
Pasangan tersebut diketahui mendatangi Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan, untuk meminta pertolongan biaya pengobatan anak mereka yang dirawat di Rumah Sakit Citra Medika. Meski tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), keluarga itu mengaku masih dibebani tagihan rumah sakit lebih dari Rp80 juta.
Dalam video yang beredar luas, keduanya tampak menangis histeris dan bersujud di depan foto Gubernur Sumut Bobby Nasution serta Wakil Gubernur Sumut. Mereka mengaku telah menjual atau menggadaikan rumah demi menyelamatkan anaknya, namun tetap tidak mampu melunasi biaya perawatan.
Azhari mengatakan, kasus tersebut mengingatkan publik pada sejumlah peristiwa serupa yang pernah terjadi di Sumatera Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit warga yang mengadu ke DPRD, mendatangi kantor pemerintah, hingga menangis di rumah sakit akibat persoalan pembiayaan dan pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai slogan berobat gratis hanya berhenti di baliho dan media sosial. Ketika warga masih harus menjual aset, berutang, atau bersujud meminta pertolongan, berarti ada persoalan yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
LIPPSU mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit untuk membuka secara transparan penyebab munculnya tagihan puluhan juta rupiah terhadap pasien yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.
Selain itu, Azhari meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Probis Sumut Berkah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan gratis sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.
“Jangan sampai program berobat modal KTP berakhir dengan warga harus membawa berkas ke kantor gubernur untuk mencari pertolongan. Jika itu yang terjadi, maka yang gratis hanya slogan, sementara penderitaan rakyat tetap harus dibayar mahal,” pungkasnya.
BEROBAT GRATIS TAPI DI SANA SINI WARGA MENGELUH
1. Juni 2026 – Pasangan Suami Istri Bersujud di Kantor Gubernur Sumut
* Sepasang suami istri mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Medan.
* Keduanya menangis dan bersujud di depan foto Gubernur Sumut Bobby Nasution serta Wakil Gubernur.
* Mereka memohon bantuan biaya pengobatan anak yang dirawat di Rumah Sakit Citra Medika.
* Meski terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI, keluarga tersebut mengaku masih dibebani tagihan rumah sakit lebih dari Rp80 juta.
* Mereka mengaku telah menjual atau menggadaikan rumah demi membiayai pengobatan anaknya.
2. Sejumlah Kasus Aduan Pasien ke DPRD Medan
* Dalam beberapa tahun terakhir, warga kurang mampu beberapa kali mendatangi DPRD Kota Medan untuk mengadukan persoalan pelayanan kesehatan.
* Aduan umumnya terkait pasien BPJS yang kesulitan memperoleh ruang rawat inap, persoalan administrasi kepesertaan, hingga biaya pengobatan yang dianggap memberatkan keluarga.
* Sejumlah keluarga pasien meminta campur tangan anggota dewan agar anggota keluarganya bisa segera mendapat pelayanan rumah sakit.
3. Keluhan Keluarga Pasien di RSUD dr Pirngadi Medan
* Beberapa kasus sempat viral ketika keluarga pasien meluapkan kekecewaan di lingkungan rumah sakit.
* Keluhan berkisar pada lambannya pelayanan, ketersediaan kamar perawatan, hingga kebutuhan obat-obatan yang tidak seluruhnya ditanggung jaminan kesehatan.
* Sebagian keluarga pasien mengaku harus mencari bantuan dari berbagai pihak karena keterbatasan biaya.
4. Warga Menghadang Pejabat Saat Kunjungan Lapangan
* Sebelum program Universal Health Coverage (UHC) dan layanan berobat gratis diperluas, sejumlah warga di Medan dan wilayah pesisir Belawan pernah menghadang atau mendatangi langsung pejabat daerah saat kunjungan kerja.
* Mereka membawa berkas rumah sakit, surat keterangan tidak mampu, hingga dokumen BPJS untuk meminta bantuan penyelesaian biaya pengobatan maupun aktivasi kepesertaan jaminan kesehatan.
5. Aduan Penonaktifan Kepesertaan BPJS PBI
* Beberapa tahun terakhir juga muncul keluhan warga miskin yang mendapati status BPJS PBI mereka tidak aktif saat membutuhkan layanan kesehatan.
* Kondisi tersebut menyebabkan keluarga pasien harus mengurus kembali administrasi kepesertaan sambil mencari solusi atas biaya pengobatan yang terus berjalan.
* Kasus-kasus seperti ini kerap menjadi perhatian anggota DPRD, aktivis sosial, dan lembaga pendamping masyarakat.
Penulis : Heriyanto
